Analisis-Brexit dan China Dinna Wisnu ;   Pengamat Hubungan Internasional; Co-founder & Director Paramadina Graduate School of Diplomacy

                                                   KORAN SINDO, 22 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sebagian rakyat Inggris yang mendukung Inggris keluar dari Masyarakat Eropa (EU) mungkin adalah kelompok masyarakat di dunia yang paling tidak populer saat ini.  Sederetan ahli ekonomi, politik, dan sosial di media massa lebih dominan menyerukan agar Inggris tetap berada di dalam EU yang cikal bakalnya telah diletakkan melalui Perjanjian Paris tahun 1957. Dua negara yang saling bersaing pengaruh di dunia, yakni Amerika Serikat (AS) dan China, pun memberikan pendapatnya bahwa Inggris akan diuntungkan dan menguntungkan masyarakat dunia bila tetap berada di dalam EU. China yang biasanya enggan turut campur dalam masalah rumah tangga negara lain pun tidak bisa menahan diri memberikan pendapatnya untuk menolak Inggris keluar dari EU. Seandainya ini menjadi ukuran, referendum yang akan terjadi besok bisa dikatakan sangat penting bagi dua raksasa ekonomi dunia tersebut. Bagaimana dengan dampak Brexit kepada Indonesia? Dampak negatif secara langsung bagi Indonesia mungkin tidak demikian besar dibandingkan dengan AS dan China. Investasi kita di Inggris tidak sebanyak investasi kedua negara tersebut. Wajah hubungan perdagangan Indonesia dengan Inggris lebih didominasi ekspor produk-produk yang terkait dengan ekspor produk sepatu/alas kaki/ garmen, tekstil, industri kerajinan kayu, kopi, permesinan, dan udang. Sementara di sisi impor didominasi oleh produk-produk padat modal atau barang konsumsi seperti obat-obatan, pipa, komponen industri penerbangan, bahan dasar alumunium, atau kosmetika. Sebaliknya, dalam jangka pendek, Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang menyandarkan ekspornya di sektor manufaktur dan agrikultur mungkin justru bisa diuntungkan dengan keluarnya Inggris dari Eropa. Produk-produk agrikultur negara berkembang seperti minyak kelapa sawit, kopi, atau teh adalah produk yang sangat kompetitif di pasar Eropa. Petani-petani minyak nabati (kedelai, bunga matahari, dll) di Eropa selama ini menikmati proteksi yang dilakukan oleh EU terhadap impor minyak nabati kelapa sawit Indonesia. Apabila peraturan di Inggris lebih longgar maka produkproduk tersebut niscaya bisa lebih terserap di pasar Eropa. Namun demikian, saya juga masih pesimistis kemungkinan itu bisa berjalan karena produk-produk yang sudah terintegrasi dalam global supply chain maka tata kelolanya tidak lagi diarahkan oleh sebuah kedaulatan hukum tunggal negara tertentu, tetapi juga melibatkan nonstate actors seperti konsumen, serikat buruh, asosiasi perdagangan, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Artinya walaupun Inggris, misalnya, mendukung produk-produk agrikultur dan manufaktur Indonesia, tidak lantas segalanya menjadi selesai karena secara diplomasi Indonesia perlu tetap berhubungan dengan non-state actors yang jumlahnya tidak sedikit dengan kepentingan dan tujuan berbeda-beda. Bentuk tantangan yang harus dihadapi misalnya berupa hambatan nontariff berupa sertifikasi dan bentuk lain yang mirip, yang menyebabkan biaya produksi kita menjadi lebih besar daripada produsen di Eropa sendiri. Dampak negatif seandainya Inggris keluar dari EU terhadap Indonesia mungkin berjalan secara tidak langsung, khususnya melalui China. Inggris bagi China dapat disebut sebagai Hong Kong-nya China di Eropa. Perdagangan mata uang yuan terbesar kedua di dunia adalah Inggris setelah Hong Kong bahkan Bank Sentral China, juga telah memiliki rencana untuk membuka cabangnya di London. Apalagi sejak IMF menetapkan yuan sebagai special drawing rights atau mata uang yang bisa dijadikan sebagai mata uang transaksi perdagangan dunia, China dapat memberikan utang ke negara-negara lain tidak lagi dalam dolar tetapi dalam yuan. Bagi Inggris, membuat London sebagai offshore pertama dari yuan juga memberikan keuntungan sendiri dalam bentuk pajak dan pendapatan transaksi. Hasil ini tidak lepas dari usaha keras Chancellor George Osborne untuk meyakinkan China untuk tidak memilih Frankfurt atau Brussels. Hal ini mendorong secara teoretis negara-negara lain untuk menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk yuan, seiring dengan semakin mendominasinya monopoli China dalam perdagangan dunia. Apabila hasil referendum besok lebih banyak rakyat yang memilih Inggris tetap dalam pangkuan EU, secara teoretis skenario di atas juga akan menguntungkan perdagangan Indonesia karena ada alternatif digunakannya mata uang yuan. Menguntungkan karena selama ini transaksi perdagangan Indonesia lebih sering dilakukan dengan dolar, padahal kebutuhan akan dolar kerap membuat neraca perdagangan kita defisit. Tentu dalam praktiknya, para ekonom kita yang harus menghitung berapa besar transaksi harus melalui dolar dan berapa besar melalui yuan. Investasi China di Inggris, walaupun tidak sebesar EU (6%) dan tidak sebesar ke Asia (68%), juga sudah sangat signifikan nilainya. Dengan begitu, hal itu tentu akan membuat pusing para pejabat Partai Komunis China apabila mayoritas rakyat Inggris memutuskan keluar dari EU. Hal ini yang menyebabkan keterikatan China dengan Inggris sedemikian kuat sehingga apa yang terjadi di Inggris, juga akan berdampak pada China. Inggris juga menikmati hubungan dengan China yang diformalkan dalam bentuk ”Strategic Comprehensive Partnership”. Inggris pun menggabungkan diri dalam Bank Infrastruktur Asia yang dikomandani oleh China. Namun demikian, bagi China, kerugian yang paling besar apabila Inggris keluar dari EU adalah berkurangnya pengaruh China atas Eropa dari sisi ekonomi dan politik. Khususnya karena Inggris selama ini dibangun sebagai ”pintu masuk” ke pasar EU yang lebih luas. Inggris telah membantu melobi Eropa agar China mendapatkan market economy status (MES). Kolom ini mungkin tidak cukup untuk menjelaskan hubungan antara MES dan WTO namun penetapan status ini penting bagi China yang telah banyak menerima tuduhan dumping dari negara-negara lain atas produk-produk ekspor mereka. Selain itu, hubungan dengan Inggris juga bermanfaat untuk mengimbangi perdagangan bebas AS di kawasan Eropa. Indonesia mungkin cukup lega tidak terlalu terkena dampak yang besar dari apapun keputusan rakyat Inggris besok. Namun demikian, kita juga dapat mempelajari posisi China yakni bahwa suka atau tidak suka sebuah kebijakan politik luar negeri akan mengandung risiko dan konsekuensinya sendiri. China mengambil risiko untuk menjadikan London, dan bukannya Frankfurt atau negara lain di Eropa, untuk menginternasionalisasikan yuan karena mereka harus mewujudkan strategi ”One Belt, One Road ” yang menghubungkan Asia Tengah, Asia Barat, Timur Tengah, dan Eropa. Menengok ke belakang, Indonesia dan China pernah sama-sama menjadi negara berkembang 10 atau 20 tahun lalu. Pada saat itu, ciri utama dari perdagangan negara berkembang selain pendapatan minyak- gas adalah mengandalkan produk ekspor dari sektor manufaktur karena limpahan tenaga kerja. Namun, China cepat beranjak untuk meninggalkan sektor manufaktur. Sektor manufaktur sangat ringkih karena lebih kental gejolak sosialpolitik daripada ekonominya. Oleh sebab itu, China mulai mengalihkan diri dan meningkatkan kelas bermainnya di sektor yang padat modal dan teknologi dalam berkompetisi dengan negara lain. Sektor ini lebih stabil dan menghasilkan nilai tambah yang berlipat daripada sektor manufaktur. Pilihan ini membuat China tidak bisa lepas dari pasar Eropa dan AS yang memang menjadi surga bagi pasar yang padat modal dan teknologi. Mereka harus masuk dan menggunakan sistem yang berlaku di sana. Konsekuensinya, mereka menjadi lebih terintegrasi dan mudah terimbas dengan gejolak politik dan ekonomi di Eropa. Inilah pilihan China. Ini pertanda bahwa Indonesia perlu bergegas memilih kelas bermainnya di pasar global. ●