Jalan Jokowi bagi Tito Karnavian Refly Harun ;   Akademisi dan Praktisi Hukum Tatanegara; Mengajar di Program Pascasarjana UGM

                                                     DETIKNEWS, 16 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Teka-teki siapa yang akan dimajukan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terjawab sudah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengajukan Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Naiknya Tito ke tangga Kapolri bisa dibilang "setengah kejutan". Jalan Tito sudah disiapkan ketika ia dipromosikan sebagai Kepala BPNPT, Maret lalu. Pangkatnya naik dari bintang dua (inspektur jenderal) menjadi bintang tiga (komisaris jenderal). Dengan menyandang bintang tiga itulah, peluang Tito terbuka lebar untuk dicalonkan sebagai Kapolri. Soalnya, di situ masih ada Komjen Budi Gunawan (BG), yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Sudah rahasia umum, Ketua Umum PDIP Megawati menginginkan BG menjadi Kapolri. Apalagi kini jabatannya orang nomor dua di jajaran kepolisian. BG adalah skenario pertama yang diperkirakan banyak pihak. Namun, sikap Jokowi untuk tidak cepat-cepat menyebut nama membuat skenario awal itu melemah. Skenario yang muncul berikutnya adalah perpanjangan masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti. Meski kontroversial, saya termasuk yang masih dapat mengamini bila masa jabatan Badrodin diperpanjang. Bukan jabatan Kapolri yang diperpanjang, melainkan masa dinasnya sebagai polisi aktif. Sebab, Kapolri hanya bisa dijabat oleh polisi aktif. Skenario ini sepertinya hampir pasti dijalankan. Skenario ini jalan tengah untuk memelihara kohesivitas kepolisian. BG tetap tidak jadi Kapolri, tetapi tidak ada orang lain juga yang melompatinya. Riak-riak pendukung BG, terutama dari kalangan PDIP, bisa diredam andai perpanjangan terjadi ketimbang memajukan nama lain – kecuali nama itu Komjen Budi Waseso, yang konon sangat direstui BG bila dipromosikan sebagai Kapolri. Presiden Jokowi seperti terjepit dengan dua skenario awal. Namun, sedikit tanpa disangka-sangka, justru Tito yang dimajukan sebagai satu-satunya calon Kapolri. Tito melompat melewati empat generasi yang mengantre untuk jabatan Tri Brata 1. Dari pemberitaan yang ada, belum ada yang menolak Tito. Partai-partai seperti Hanura dan Nasdem sudah menyatakan dukungannya. Tito bisa dibilang paket lengkap: cerdas secara akademik (memperoleh gelar Ph.D dari luar negeri) dan berpengalaman di lapangan, terutama dalam hal pemberantasan terorisme. Sederet prestasi akademik dan prestasi lapangan sudah diperoleh lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1987 ini. Bagi saya pribadi, nominasi Tito, yang merupakan skenario ketiga, sudah menunjukkan bahwa "Jokowi is the real president", presiden yang sesungguhnya. Jokowi sudah bisa secara independen menentukan siapa yang dimauinya sebagai Kapolri. Sangat berbeda bila dibandingkan fenomena 2015. Tahun lalu, Jokowi tidak cukup percaya diri untuk menunjuk Kapolri yang ia maui. Banyak yang menilai, nominasi BG adalah langkah 'rekonsiliasi' Jokowi dengan Megawati. Percaya Diri Memasuki tahun 2016, posisi politik Jokowi makin menguat. Koalisi Merah Putih (KMP) kini sudah pecah. Karenanya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dibangun untuk menyaingi KMP tidak dibutuhkan. Kini hampir semua parpol berdiri di belakang Jokowi. Tiga serpihan KMP yang jelas-jelas berada di belakang Jokowi adalah PAN, PPP, dan terakhir Golkar. Hanya Gerindra yang masih menjaga jarak. Sementara PKS belum memiliki orientasi yang jelas, tetapi sekarang sudah jauh lebih lunak terhadap Jokowi. Konstelasi politik terbaru itulah kiranya yang membuat Jokowi kini lebih percaya diri untuk keluar dari bayang-bayang Megawati. Sebagai pengusung utama kepresidenan Jokowi, Megawati dan PDIP justru bersikap anomali. Yang paling garang mengkrirtik kebijakan Presiden Jokowi dan pembantu-pembantunya justru PDIP sendiri. Yang paling kentara, Pansus Pelindo II yang diketuai politisi PDIP, Rieke Diyah Pitaloka, merekomendasikan pemecatan terhadap salah seorang pembantu Presiden, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Bahkan, hingga kini Rini dilarang untuk mengadakan rapat kerja dengan DPR. Partai lain sudah tidak mempersoalkan lagi hasil Pansus Pelindo II. Hanya PDIP yang teguh menolak Rini. Cukup Waktu Andai disetujui DPR menjadi Kapolri, cukup waktu bagi Tito untuk membenahi wajah Polri. Pria kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964, ini baru akan pensiun enam tahun lagi. Saya membayangkan, sebelum menominasikan Tito, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti Tito untuk segera manambal wajah bopeng polisi yang masih terlihat. Dua hal yang paling menonjol di kepolisian. Pertama, masih kentalnya persepsi publik bahwa polisi banyak terlibat kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Kedua, wajah polisi yang harusnya teduh justru seperti menjadi 'mesin kriminalisasi'. Masih segar dalam ingatan kita penersangkaan dua komisioner KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, yang kasusnya akhirnya dikesampingkan (deponeering) oleh Jaksa Agung. Demikian pula dengan kasus yang mendera mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, yang ditersangkakan justru ketika melakukan inovasi pelayanan publik. Kapolri saat ini setidaknya sudah berhasil meredam sepak terjang polisi yang terlihat di luar rel. Namun, tidak cukup waktu bagi Badrodin, yang cuma menjabat selama satu tahun, untuk membenahi wajah kepolisian secara menyeluruh. Dengan lebih dari enam tahun tersisa dari masa tugasnya, Tito diharapkan mampu menorehkan tinta emas perbaikan polisi. Hal itu tak lepas pula dari peran Presiden Jokowi sebagai atasan langsung Kapolri. Saya membayangkan, Presiden Jokowi sudah 'mengancam' Tito agar bekerja benar selama menjabat Kapolri. Tidak membiarkan polisi sebagai sarang korupsi. Tidak pula menjadi 'mesin kriminalisasi'. Polisi seyogianya untuk rakyat, bukan untuk polisi itu sendiri. Jadi, bila ada penyimpangan di kepolisian, Tito tidak perlu segan untuk memecat polisi-polisi yang nakal. Kegarangan Tito dibutuhkan tidak hanya terhadap para teroris, tetapi juga terhadap polisi-polisi yang nakal dan korup. Tirulah Ahok dalam hal ini, yang tak segan-segan memecat bawahannya yang dianggap berbuat jahat bagi rakyat. Akhirnya, tanpa bermaksud mendahului DPR, selamat untuk "Jenderal" Tito Karnavian. Selamat juga bagi Presiden Jokowi yang sudah menunjukkan bahwa ia benar-benar seorang presiden. Bukan "petugas partai" yang membeo terhadap kemauan petinggi partai. Pak Jokowi, dalam membentangkan jalan bagian Tito Karnavian, "you are the real president." ●