Kamis, 30 Juni 2016

Pemimpin Karbitan

Pemimpin Karbitan

M Subhan SD ;   Wartawan Senior KOMPAS
                                                         KOMPAS, 30 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Jabatan Perdana Menteri pada 1950-1951 dan Menteri Penerangan (1946-1947 dan 1948-1949), serta pemimpin Fraksi Masyumi di parlemen (dekade 1950-an) tidak membuat Mohammad Natsir (1908-1993) silau dengan semua jabatan itu. Natsir tidak mau menggunakan politik aji mumpung atau mentang-mentang. Bagi Natsir, jabatan bukanlah tempat untuk berburu fasilitas atau privilese.

Maka, ketika ada seseorang yang hendak "membantu" dengan menghadiahkan mobil sedan Chevrolet Impala pada tahun 1956, Natsir menolaknya. Padahal, anak-anaknya yang nguping sudah senang bukan main. "Mobil itu bukan hak kita, lagi pula yang ada masih cukup," kata Natsir kepada anak-anaknya (Natsir, Politik Santun di Antara Dua Rezim, 2011). Kala itu Natsir punya mobil DeSoto produksi Chrysler yang sudah tua.

Pelajaran dari Natsir bahwa menjadi pemimpin janganlah jalan enaknya saja yang dibayangkan, melainkan amanah dan tanggung jawabnya yang besar. Pemimpin sejati barangkali tak pernah berpikir untuk dirinya, tetapi kemaslahatan publik. Seorang pemimpin harusnya memahami betul teladan yang dilakukan pemimpin bangsa seperti Agus Salim (1884-1954). "Memimpin adalah menderita (leiden is lijden)," kata Agus Salim yang sering dikutip tokoh bangsa Kasman Singodimedjo (1904-1982).

Kisah Natsir, Agus Salim, dan pendiri bangsa lainnya yang memiliki integritas kuat sepertinya belum menyadarkan para pemimpin-tepatnya pejabat-sekarang ini. Hari-hari belakangan ini, publik dihebohkan beredarnya surat Sekretariat Jenderal DPR yang meminta Kedutaan Besar RI di Washington dan Konsulat Jenderal RI di New York untuk menjemput dan mendampingi anak Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang politisi Partai Gerindra. Isi surat itu: "penjemputan dan pendampingan". Jadi, kalau dibantah minta fasilitas, surat itu sudah jelas banget, kok. Mengembalikan uang jemputan sebesar Rp 2 juta tentu tak bisa menghapus ketidakpantasan kasus tersebut. Saking gemas publik sampai-sampai muncul meme di media sosial "Lo pikir KBRI travel agent?".

Kasus sejenis rasanya cukup sering. Sekitar akhir Maret lalu, beredar surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) yang meminta Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia, meyiapkan transportasi dan akomodasi Wahyu Dewanto Suripman, kolega Menteri Yuddy Chrisnandi Partai Hanura. Wahyu juga anggota DPRD DKI Jakarta.

Belum selesai pergunjingan surat itu, beredar lagi surat anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Rachel Maryam. Rachel pergi ke Paris, Perancis, bersama keluarga pada 20-24 Maret 2016. Rachel meminta bantuan Duta Besar RI untuk Perancis untuk penjemputan dan transportasi selama di Paris. Belum terdengar seperti apa sanksi keras yang dijatuhkan terhadap kasus-kasus minta fasilitas seperti itu?

Meskipun kerap "lumrah" dalam panggung politik, minta fasilitas semestinya dihentikan. Supaya tidak tuman. Jangan campur adukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bangsa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz (682-720) adalah pemimpin paling takut jika kepentingan pribadinya berbaur dengan kepentingan masyarakat (umat).

Dalam kasus minta fasilitas ini, sesungguhnya bukan persoalan materi an sich, melainkan faktor kekuasaan (power) yang menonjol. Bisa jadi ada semacam hasrat untuk menerapkan praktik-praktik kuasa; apakah pengaruh, otoritas, dominasi, yang melekat dalam diri pejabat dapat bekerja efektif. Kalau begitu, rasanya jauh sekali dengan pemimpin sejati seperti Agus Salim atau Natsir. Jangan-jangan sekarang ini memang banyak pemimpin karbitan, yang belum saatnya tampil.