Jurus Tekan Harga Beras Damin Hartono R  ;  Kepala Perum Bulog  Divre Jawa Tengah, Pemerhati Masalah Pangan dan Pertanian

SUARA MERDEKA, 06 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                

BEBERAPA tahun terakhir ini harga pokok pembelian (HPP) beras mengacu Inpres Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Regulasi itu menentukan HPP Rp 6.600/kg. seiring dengan kenaikan inflasi selama 4 tahun di Indonesia, patokan harga tersebut sudah tidak sesuai, karena kini beras di pasaran bisa mencapai Rp 10.000, bahkan Rp 13.000. Jika harga beras naik hingga 30% seperti belakangan ini maka hukum supply and demand pun berlaku.  Ada beberapa faktor penyebab kenaikan harga beras. Pertama; tidak ada penyaluran raskin pada November dan Desember 2014 mengingat sudah diberikan pada Februari-Maret 2014. Kedua; penyaluran raskin alokasi Januari 2015 pun menunggu keputusan pemerintah terkait wacana menggantinya dengan E-money. Ketiga; musim paceklik lebih panjang. Biasanya Januari sudah mulai panen padi hingga panen raya pada Maret. Tahun ini panen padi baru dimulai Februari dan panen raya diperkirakan pada April hingga Maret. Masa panen raya juga mundur karena pengaruh cuaca terkait El Nino tahun lalu. Keempat; produksi padi turun (tidak sesuai sasaran). Tahun 2014, menurut BPS produksi padi nasional turun 0,63% dibanding sebelumnya. Penurunan produksi gabah tahun lalu disebabkan iklim kemarau basah yang tidak cocok untuk padi sehingga luas panen padi menurun 0,30% atau 41.600 ha, dan produktivitas menurun 0,17 kuintal/ha. Produksi padi 2014 hanya 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG) atau berkurang 440.000 ton dibanding tahun sebelumnya: 71,27 juta ton. Di Jateng luas panen padi 2014 turun 2,42%, dari 1.840.000 ha tahun 2013 menjadi 1.800.000. Produktivitas juga menurun 4,65% dari 56,06 kuintal/ha menjadi 53,57 kuintal. Produksi padi di Jateng 2014 hanya 9.650.000 ton GKG atau turun 6,73% dibanding tahun sebelumnya: 11.636.965 ton. Penyebab siginifikan kenaikan harga beras juga karena tidak adanya penyaluran raskin selama tiga bulan. Tiap bulan Bulog menggelontorkan 232 ribu ton raskin, dan untuk Jawa 37.233 ton. Kita bisa membayangkan bila tidak ada penyaluran raskin 3 bulan, padahal kebutuhan makan tidak bisa ditunda. Untuk mencukupi kebutuhan makan, orang yang biasanya menerima raskin ikut membeli beras di pasar. Sekarang ini masa paceklik juga cukup panjang, mulai Agustus 2014 hingga Februari 2015, padahal  biasanya hanya sampai Januari. Untuk itu, perlu mencari jurus ampuh guna menekan harga beras melalui percepatan penyaluran raskin dan operasi pasar (OP). Setelah pemerintah memastikan program raskin tahun 2015 dilanjutkan, Bulog Divisi Regional Jawa Tengah melakukan percepatan penyalurannya. Mengisi Stok Penyaluran untuk alokasi Januari dilakukan mulai minggu I Februari. Untuk jatah Februari, dilakukan minggu II dan III bulan itu. Adapun untuk Maret diberikan pada minggu I dan III bulan itu. Hasil strategi percepatan raskin, cukup mengembirakan karena harga beras premium mendekati normal, semula Rp 13.000/kg turun jadi Rp 9.500-Rp 10.500. Beras medium setara beras raskin yang awalnya Rp 11.000 jadi Rp 7.300-Rp 8.000. Upaya lain meredam harga beras adalah lewat OP dengan menjual beras eceran ke pasaran umum, langsung ke konsumen atau ke pedagang beras guna mengisi kekosongan stok di pasar. Namun berdasarkan Permendag No 04/M-Dag/ Per/1/2012, OP masih terkendala beberapa hal, salah satunya mekanisme/prosedur yang tidak sederhana. Artinya, lebih dulu ada kajian tim pemkab/pemkot yang menyatakan terjadi kenaikan harga beras 10% selama sepekan dibanding rata-rata harga tiga bulan. Berdasarkan kajian itu, bupati/wali kota membuat usulan ke gubernur, yang selanjutnya meneruskan ke Mendag dengan tembusan ke Mentan selaku Dewan Ketahanan Pangan Nasional. Mendaglah yang memutuskan perlunya OP dengan memerintahkan Bulog. Ke depan, perlu menyederhanakan birokrasi itu supaya bisa memberikan ruang bagi Bulog untuk cepat berinisiatif melakukan OP. Hal itu butuh regulasi yang bisa langsung mengamanatkan Bulog mengambil tindakan guna menekan harga. Selain itu, pemerintah harus menganggarkan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui APBN. Upaya itu supaya ada stok beras yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Setelah kita bisa menekan harga beras, ke depan perlu mengupayakan peningkatan  kualitas. Saat ini produksi beras tidak perlu diragukan, namun kualitas kadang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini karena sarana produksi padi dan peralatan/ mesin-mesin penggilingan yang dipakai belum memenuhi standar sehingga terjadi susut pascapanen hingga 23%. Masyarakat masih mengandalkan sistem geplokan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Hal itu perlu perbaikan melalui mekanisasi alat mesin pertanian (alsintan) supaya bisa menimalisasi susut pascapanen sekaligus mendukung percepatan swasembada beras. ●