Pergeseran Strategi Pengamanan TNI Devi Asmarani  ;   Penulis lepas; Kolumnis untuk The Malay Mail Online

MEDIA INDONESIA,  18 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

TNI baru-baru ini memulai satu operasi gabungan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk meningkatkan keamanan perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia. Operasi gabungan bertajuk Garda Wibawa 14 dilakukan dalam menghadapi ancaman di perairan Ambalat yang diperebutkan oleh kedua negara. Ada 1.200 personel TNI-AU dan TNI-AL ditambah dengan bantuan pelengkap dari Angkatan Darat dan dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas Bersama Laksamana Muda Agung Pramono yang merupakan Panglima Komando Armada Kawasan Timur Indonesia TNI-AL. Dalam kunjungan ke Ambalat baru-baru ini, yang juga saya ikuti, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan dia berharap operasi tersebut bisa menumpas pelanggaran garis batas laut antara Indonesia dan Malaysia dengan lebih efektif. Dia juga mengatakan operasi bersama ini merupakan satu model bagi komando bersama pengamanan wilayah yang akan diterapkan tahun ini juga. Pelaksanaan operasi Garda Wibawa satu tahun setelah Panglima TNI memangku jabatannya menimbulkan pertanyaan, apakah memang ada peningkatan ancaman di perairan Ambalat yang selama hampir 30 tahun menjadi sengketa oleh Indonesia dan Malaysia ini? Blok laut Ambalat terletak di Laut Sulawesi, di lepas pantai Kalim antan Timur dan Negara Bagian Sabah, Malaysia. Dengan luas sekitar 15.235 kilometer persegi, blok laut ini diperebutkan karena potensi cadangan energinya yang tinggi. Berdasarkan satu perkiraan, satu dari sembilan titik di Ambalat saja memiliki kandungan minyak hingga 764 juta barel dan 1,4 triliun kubik kaki gas. Pertikaian atas Blok Ambalat di bagian Sulawesi ini mulai muncul pada 1979 setelah Malaysia mener bitkan peta yang menetapkan per batasan darat dan laut secara sepi hak, dengan memasukkan blok laut Ambalat sebagai bagian wilayahnya. Peta tersebut ditolak oleh Indonesia dan Singapura. Masalah ini semakin menarik perhatian masyarakat karena pada 2002 Pengadilan Inter nasional di Den Haag memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan merupa kan bagian dari wilayah Malaysia. Meskipun keputusan Pengadilan Internasional ini tidak terkait dengan pertikaian mengenai garis batas di Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia ini, Jakarta telah memin dahkan Sipadan dan Ligitan sebagai titik batas negara, dengan meng gambar ulang garis batas dari pantai timur Kepulauan  Sebatik ke Karang Unarang dan tiga titik lain. Akibatnya, Blok Ambalat tidak lagi seluruhnya berada di dalam perairan Indonesia sehingga sebagian besar wilayah laut menjadi `wilayah abu-abu'. Saat ini, Indonesia dan Malaysia masih melakukan perundingan bi lateral untuk menentukan batas laut di antara kedua negara, satu proses yang rumit yang bisa memakan waktu hingga 30 tahun. Sementara itu, klaim sepihak itu terus menjadi penyebab sejumlah ketegangan per batasan seperti penahanan pekerja Indonesia di Karang Unarang dan pengusiran nelayan Indonesia dari Ambalat oleh pihak berwenang Malaysia. Ketegangan mencapai pun caknya beberapa tahun lalu ketika kedua negara mengerahkan kapal perang dan kapal patroli masing masing. Sudah dipastikan bahwa pertikaian perbatasan laut ini penuh dengan kepentingan ekonomi strategis. Ma laysia telah memberi konsesi untuk mengeksplorasi minyak di bagian bagian blok itu kepada perusahaan minyak Shell dan Petronas, sementara Indonesia memberi konsensi yang sama kepada ENI dan Unocal. Sebuah jawaban Sementara tidak ada peningkatan ancaman di wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini, operasi gabungan militer Indonesia ini merupakan jawaban atas keperluan untuk me ningkatkan keefektifan keamanan perbatasan laut. Sebelumnya selu ruh operasi dan latihan militer di perbatasan laut dilakukan secara terpisah yang menghambat penye baran informasi dan memperlambat reaksi militer terhadap tantangan tantangan keamanan. Menyatukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk mengamankan perbatasan laut Indonesia-Malaysia dilakukan guna memperpendek rantai komando sehingga reaksi yang diperlukan bisa berjalan lebih cepat dan lebih akurat. Di bawah struktur baru ini, ketika terjadi pelanggaran di perbatasan laut dan udara, Koman dan Operasi Garda Wibawa bisa mengerahkan reaksi cepat dari sejumlah markas Angkatan Laut dan Angkatan Udara, termasuk Skuadron Pesawat Intai dan Marinir, serta kapal perang TNI dan gugus tugas intelijen dari Kodam VI/Mulawarman. Yang lebih penting lagi, operasi ini menjadi satu model bagi komando gabungan pertahanan wilayah yang akan menyatukan sumber-sumber TNI-AL dan TNI-AU di lokasi-lokasi strategis untuk mempertahankan in tegritas wilayah Indonesia. Menurut rencana, komando gabungan ini akan berlokasi di Aceh, Natuna, Kepulauan Riau, Papua, dan Atambua di Nusa Tenggara Timur. Operasi Garda Wibawa ini menun jukkan pergeseran prioritas strategi pertahanan TNI dan dalam mencermati ancaman terhadap keamanan. Meskipun militer tetap memusatkan perhatian pada tantangan-tantangan keamanan dalam negeri, ada persepsi lebih besar akan perlunya memperkuat pendekatan-pendekatan wilayah pesisir TNI. Dalam sepuluh tahun ke depan, TNI telah mempri oritaskan melakukan investasi dalam kemampuan berperang di laut dan udara, sebagai penganti sistem perta hanan militer era Perang Dingin yang sudah ketinggalan zaman. Panglima TNI berulang kali me nyebutkan kekhawatirannya atas potensi perlombaan senjata di antara negara-negara Asia Tenggara dan di antara negara-negara adidaya, dan juga klaim wilayah yang ambisius oleh Tiongkok di Laut China Selatan, yang salah satunya bersinggungan dengan Kepulauan Natuna. TNI yang modern dan profesional akan menun jukkan kemampuan Indonesia untuk melindung perairannya yang luas dan kedaulatan wilayah secara keseluruhan, dan TNI telah memperlihatkan komitmennya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Semoga pemerintah baru yang akan datang juga akan menghormati komitmen ini. ●