Dukungan dan Fokus Presiden Terpilih Firmanzah  ;  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KORAN SINDO, 23 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Berkaca pada pengalaman Indonesia yang telah menyelenggarakan pemilu presiden (pilpres) langsung dua kali pasca-Reformasi (2004 dan 2009), stabilitas politik pascapilpres menjadi syarat mutlak bagi kelancaran pembangunan lima tahunan. Dukungan dari segenap elemen masyarakat bagi siapa pun yang terpilih sebagai presiden sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks. Kita semua optimistis kedewasaan berdemokrasi, baik para elite, media, maupun masyarakat, semakin baik untuk siap menang dan siap kalah dalam pilpres kali ini. Dukungan dan fokus presiden terpilih bersama pemerintahan baru hanya dapat terjadi apabila selama kampanye dan pemungutan suara pilpres, kita semua mampu menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban. Ketika kita mendapat presiden terpilih, siapa pun yang diberikan mandat akan menjadi presiden Republik Indonesia 2014-2019, bukan hanya presiden konstituennya atau partai politik pendukungnya. Presiden terpilih harus merangkul semua kalangan dan semua pihak untuk bekerja bersama-sama membangun Indonesia. Inilah indahnya demokrasi. Keberhasilan mengelola demokrasi sangat menentukan capaian pembangunan ekonomi nasional selama 10 tahun terakhir melewati sejumlah krisis ekonomi dunia, memulihkan dampak krisis ekonomi 1998, merehabilitasi bencana alam yang terjadi, dan menguatkan ekonomi domestik. Itu hanya dapat dilakukan ketika stabilitas politik pascapemilu tetap terjaga. Presiden terpilih dapat fokus untuk merancang dan merealisasikan janji kampanye sesuai tahapan pembangunan dan sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Dinamika politik antarpartai selama kontestasi pemilu mengubah diri secara konstitusional menjadi dinamika di parlemen. Fase transisi dari kontestasi antarpartai dan elite politik selama masa kampanye menjadi formasi partai pendukung dan penyeimbang pemerintahan terpilih di DPR akan sangat ditentukan bagaimana kita mengelola konflik selama kampanye. Saya melihat kunci dari proses kampanye adalah bagaimana kita menjaga agar dinamika persaingan tidak berujung pada eskalasi kebencian antarpendukung. Selama Pilpres 2004 dan 2009 kita semua berhasil menjaga stabilitas politik tetap kondusif saat dan setelah pilpres. Kita semua optimistis keberhasilan Pilpres 2004 dan 2009 akan dapat kita tingkatkan pada Pilpres 2014. Persaingan antartim sukses, relawan, dan para elite pendukung di setiap pasangan capres perlu menjaga batas-batas kepatutan dan menghindarkan diri dari ihwal yang berpotensi memecah belah bangsa. Kampanye hitam perlu dihindari. Komitmen untuk hal tersebut telah dilakukan melalui Deklarasi Kampanye Damai di KPU untuk melakukan kampanye berintegritas dan damai satu hari sebelum masa kampanye pilpres secara resmi dilakukan. Setiap pihak yang bersaing perlu semakin menyadari saat memperjuangkan kepentingan politik, menjaga kepentingan yang lebih besar yaitu keutuhan bangsa dan negara adalah hal yang jauh lebih utama dan strategis. Pasca-Reformasi kita semua juga berkomitmen untuk menuntaskan bilamana terjadi persoalan dan perselisihan selama masa kampanye dan pemungutan suara diselesaikan melalui jalur-jalur konstitusional. Upaya untuk memaksakan kehendak yang bersifat anarkistis dan inkonstitusional perlu kita hindari bersama. KPU telah menjadwalkan penuntasan perselisihan hasil pilpres (28 Juli-11 Agustus) dan penetapan hasil pilpres pascaputusan MK (1-12 Agustus). Sukses melalui masa kampanye dan pemungutan suara dipastikan akan menentukan efektivitas kerja presiden terpilih dan pemerintahan baru selama lima tahun ke depan. Ini penting mengingat presiden terpilih akan menghadapi sejumlah tantangan di bidang ekonomi yang tidak sederhana. Baik berupa tantangan yang bersumber dari eksternal maupun penuntasan sejumlah agenda pembangunan nasional. Pada 1-2 tahun pertama presiden terpilih harus mempersiapkan kabinet yang solid, menuntaskan tahun fiskal 2014, membawa Indonesia lebih siap lagi menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, dan menghadapi dampak penghentian stimulus moneter di Amerika Serikat. Sementara gejolak harga pangan dunia dan minyak mentah dunia ditambah dengan volatilitas nilai tukar juga perlu terus diwaspadai. Presiden dan kabinet baru akan sangat disibukkan dengan sejumlah agenda seperti penguatan fundamental ekonomi baik dari sisi inflasi, penyeimbangan defisit transaksi perdagangan, keseimbangan fiskal, dan kebijakan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, agenda pembangunan yang bersifat permanen seperti peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan pembangunan infrastruktur juga harus tetap dilakukan. Ini akan ditambah dengan menyesuaikan postur APBN-P 2015 dengan program-program politik semasa kampanye pilpres. Presiden terpilih juga akan menghadiri sejumlah pertemuan ekonomi internasional dalam kurun waktu yang berdekatan dalam forum G-20, APEC, ASEAN Summit, East-Asia Summit, dan ASEAN+Summit. Peran Indonesia dalam forum tersebut selama ini tidak hanya memperjuangkan kepentingan dalam negeri, tetapi juga tercipta tatanan ekonomi global yang semakin seimbang, adil, dan merata. Presiden dan pemerintahan baru juga harus bekerja cepat untuk melakukan konsolidasi pembangunan bersama pemerintah daerah, BI, OJK, LPS, dan lembaga-lembaga lain. Fokus pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur akan membantu penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan produktivitas nasional. Tantangan terbesar dari sisi domestik dan sektor riil adalah bagaimana presiden dan pemerintahan baru mampu mengimbangi tingginya permintaan domestik melalui peningkatan produksi nasional. Stimulus fiskal dan kemudahan berinvestasi perlu terus ditingkatkan dan ini membutuhkan koordinasi serta dukungan semua kalangan. Mewujudkan situasi kampanye yang teduh, damai, dan aman merupakan tanggung jawab semua pihak. Media massa juga diharapkan dapat mengambil peran strategis untuk menciptakan persaingan politik yang baik. Selain itu juga langkahlangkah untuk menjaga netralitas PNS, TNI, Polri, lembaga penegak hukum, dan lembaga penyelenggara serta pengawas pemiluperluteruskita tingkatkan. Ini penting tidak hanya bagi suksesnya pesta demokrasi kita, tetapi juga bagi keberhasilan pembangunan jangka menengah ketiga (2015-2019). ●