Kenegarawanan demi Kesejahteraan Purbayu Budi Santosa  ;   Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro

SUARA MERDEKA, 25 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

BEBERAPA pihak ’’menyayangkan’’ kemunculan capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang masing-masing menggandeng cawapres. Pihak yang ’’menyayangkan’’ itu membayangkan keduanya berpasangan/berduet sehingga dipastikan tidak ada yang bisa menandingi. Pendapat mereka mendasarkan argumen dua calon itu bisa saling melengkapi. Yang satu berkesan punya sifat percaya diri dan tegas, sedangkan satunya begitu kalem, lembah manah, senang turun ke bawah sehingga dikenal dengan manajemen blusukan. Tetapi apalah artinya pendapat umum karena pertimbangan politik atau mungkin ada faktor lain sehingga masing-masing ingin menjadi orang nomor 1. Berarti nanti ada yang menang dan ada yang kalah, dan hal itu butuh sifat negarawan. Memang persoalannya pelik mengingat sekarang ini orientasi pencapaian tujuan kadang tidak disertai etika dan moral. Karena itu, menghalalkan segala cara dengan cara terang-terangan dan halus, jamak terjadi. Tantangan pertama presiden ke depan adalah, apa pun hasilnya masing-masing harus legawa. Pihak yang menang harus dapat merangkul dan mengajak bekerja sama pihak yang kalah untuk membawa kejayaan Indonesia. Pihak yang kalah pun harus ikhlas menerima karena hidup kita tidak dapat terlepas dari takdir Tuhan. Menyangkut prioritas kepentingan nasional, memang benar bahwa melihat produk domestik bruto (PDB=GDP), Indonesia kini masuk ke tataran 10 besar ekonomi dunia. Capaian ini berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul ’’Purchasing Power Parities and Real Expenditures of World Economies’’, Summary of Results and Findings of the 2011 International Comparison Program. Laporan itu menyebutkan Indonesia masuk peringkat 10 dunia, diawali oleh Amerika Serikat (AS) , Tiongkok, India, Jepang, Rusia, Brasil, Prancis, Inggris dan seterusnya. Penentuan keberhasilan Indonesia tersebut berdasarkan pada kriteria produk domestik bruto (PDB/GDP) tingkat daya beli (GDP purchasing power imparity). Tetapi harus diingat bahwa kriteria penentuan berdasarkan besaran PDB adalah konsep wilayah dalam perhitungan pendapatan nasional. Artinya, siapa pun yang ada di wilayah Indonesia dihitung sumbangannya terhadap pendapatan nasional. Padahal, seperti diketahui bukan rahasia lagi bahwa ekonomi Indonesia sekarang berada dalam penguasaan asing. Bahkan ada penulis mengatakan bahwa sejak bangun sampai akan tidur kembali, kita mengonsumsi barang milik asing. Jadi, tantangan presiden mendatang adalah bagaimana menyiasati supaya pada masa mendatang keseimbangan penguasaan ekonomi Indonesia bisa lebih berpihak kepada kita. Keadaan ini mungkin mudah diucapkan tapi pelaksanaannya perlu keberanian lebih. Pasalnya, para elite Indonesia sudah enak dengan posisinya, jadi apakah berani melawan kekuatan internal dan eksternal, yang selalu ingin Indonesia berada dalam kekuasaannya? Lagi-lagi sifat negarawan amat dibutuhkan dalam arti tidak begitu saja menafikan kerja sama dengan asing, tetapi bagaimana memosisikan Indonesia dalam perundingan dengan asing dalam posisi menguntungkan. Sudah menjadi rahasia umum, berkait pengelolaan sumber daya alam, posisi Indonesia begitu lemah bila berunding dengan pihak luar. Bahkan ada yang mengatakan banyak konsep dari undang-undang tentang sumber daya alam Indonesia dibuatkan pihak asing tapi pihak Indonesia tidak banyak mengubahnya. Keadaan ini bisa terjadi karena pada dasarnya untuk menjadi elite di Indonesia butuhn biaya sangat besar, padahal gajinya tidak mencukupi. Akhirnya, usaha mencari pengembalian biaya (modal) dapat diperoleh dari mana saja, dan bisa juga dari pihak asing. Jadi, tantangan lain presiden mendatang adalah bagaimana merasionalkan gaji para pejabat, tetapi juga harus memberantas korupsi. Sekarang ini, melihat gaji pegawai agak ’’aneh’’ karena gaji presiden kita kalah dari gaji gubernur Bank Indonesia. Belum lagi gaji seorang kepala daerah (bupati/wali kota) konon kurang dari Rp 6 juta tapi untuk menjadi seorang kepala daerah bisa menghabiskan dana sampai Rp 10 miliar. Pada masa mendatang gaji pegawai harus besar tapi bila korupsi harus dihukum berat. Ungkapan untuk suatu jabatan atau pekerjaan tertentu ìwani piraî, akan dengan mudah dihilangkan. Mobilitas vertikal bagi orang ìkecilî yang punya kapasitas dan kompetensi sekarang ini begitu terhambat karena masalah tidak adanya dana pendukung untuk memperbaiki nasib. Dengan demikian tantangan mendatang adalah bagaimana seorang presiden harus punya sifat negarawan untuk menyejahterakan rakyat. Mestinya pertumbuhan nasional yang tercermin oleh kenaikan pendapatan nasional diikuti tingkat kemerataan distribusi pendapatan. Penciptaan lapangan pekerjaan dan penghapusan kemiskinan akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Semoga pilihan rakyat Indonesia terhadap orang nomor satu di Indonesia dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga benar-benar bisa mendapatkan pemimpin yang punya sifat negarawan. ●