Rupiah dalam Kompetisi Pilpres Augustinus Simanjuntak  ;   Dosen Etika Bisnis Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra, Surabaya

JAWA POS, 27 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

KETANGGUHAN rupiah kembali diuji menjelang pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli nanti. Selasa (24/6) rupiah menembus level psikologis baru di level 12.000 per USD. Persaingan ketat antara dua pasangan calon presiden-wakil presiden, tampaknya, cukup memengaruhi persepsi pasar terhadap masa depan ekonomi kita. Itu menjadi pertanda bahwa rupiah masih rentan terhadap situasi politik lima tahunan, terutama pilpres. Berbeda dengan di negara-negara maju yang tingkat korupsinya sudah rendah, pilpres umumnya tidak terlalu berdampak buruk terhadap kurs. Di negara-negara maju, pertarungan politik dan faktor kurs sudah menjadi dua variabel yang hampir tidak saling memengaruhi. Di Indonesia, kompetisi pilpres masih sering memicu kekhawatiran bagi pelaku bisnis dan ekonomi. Dalam situasi inilah otoritas moneter lebih dipusingkan dalam mengintervensi pasar, meluncurkan paket stimulus, normalisasi volume ekspor/impor, serta penyesuaian BI rate. Mengapa demikian? Hal itu terkait dengan trust (kepercayaan) pasar. Di negara yang tingkat korupsinya tinggi seperti Indonesia, pelaku pasar cenderung spekulatif dalam melihat situasi politik pilpres. Pada saat seperti itulah rupiah mengalami guncangan karena keraguan para pelaku ekonomi. Shang-Jin Wei dari Columbia Business School, dalam bukunya yang berjudul Corruption, Composition of Capital Flows, and Currency Crises (2000), mengungkapkan bahwa korupsi telah berdampak buruk terhadap komposisi masuknya modal asing (capital inflows) ke negara-negara berkembang. Akibatnya, nilai mata uang di negara-negara itu pun merosot tajam. Ketika korupsi menghantam pertahanan investasi asing (berupa kepercayaan dan kepastian hukum), investor, terutama dalam direct investment, memilih pindah ke negara lain. Padahal, situasi keuangan negara yang ditinggal investor tersebut telanjur bergantung pada investasi asing dan utang luar negeri dalam membiayai pembangunan ekonominya. Ekonom India Sourindra Banerjee mengungkapkan hal yang sama ketika mata uang India (rupee) sempat terjungkal pada Agustus tahun lalu. Menurut dia, korupsi dan kroniisme kaum kapitalis sangat berperan dalam kepanikan ekonomi India (investor menarik dananya ke luar) sehingga rupee merosot tajam terhadap USD. Merosotnya rupee itu merupakan gejala penyakit kronis ekonomi India yang gagal dibasmi pemerintah. Koruptor dan kroni-kroni kapitalisme waktu itu telah merusak ekonomi India. Kasus-kasus korupsi di India bernilai jutaan USD dan telah menguntungkan para elite politik maupun kroni-kroninya. Hal itulah yang menghancurkan citra India sebagai negara tujuan investasi yang tepercaya. Korupsi telah berdampak buruk terhadap formasi modal, berkurangnya pendapatan pajak, minimnya lapangan kerja, serta rendahnya daya konsumsi masyarakat. Hal-hal itulah yang terkombinasi menggelincirkan nilai kurs rupee. Rupiah dan Moralitas Ekonomi Salah satu ciri pembangunan ekonomi pada era modernisme, aspek moral sering diabaikan para pengambil kebijakan. Ekonomi modern hanya menekankan pada profit dan pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif tanpa berusaha mengukurnya lewat tingkat integritas penyelenggara negara plus kualitas hidup warga negara. Padahal, korupsi telah banyak merusak tatanan dan kualitas ekonomi sekaligus melemahkan daya tahan rupiah. Rakyat yang seharusnya bisa menikmati hasil-hasil pembangunan yang bermutu tinggi ternyata sering dihadapkan pada proyek-proyek pemerintah yang berkualitas rendah. Anggaran proyek sering menjadi objek bancakan oleh oknum-oknum elite politik dan birokrat yang berkongkalikong dengan pengusaha hitam. Moral ekonomi, yang di dalamnya seharusnya terdapat budaya kerja keras, kejujuran, ketulusan, dan produktivitas tinggi, justru kian terpuruk. Para oknum yang korup tidak akan sanggup menjalankan roda ekonomi secara progresif dan bermoral. Mereka justru sering menghambat orang-orang yang idealis untuk berkarya di pemerintahan. Jadi, aneh rasanya membahas solusi krisis rupiah saat kejahatan ekonomi berskala besar belum tuntas diungkap dan diadili. Misalnya, kasus BLBI (sejak 1998) yang sampai sekarang masih menyisakan buron. Lalu, kasus bailout Bank Century (sejak 2008) yang hingga kini sidangnya belum menyentuh pengambil kebijakan. Juga, kasus Hambalang, kasus suap SKK Migas, dan seterusnya. Belum lagi kasus-kasus korupsi di berbagai instansi pusat dan daerah. Bukankah anjloknya rupiah pada 1997 disebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian karena kolusi dan korupsi? Sebagaimana diakui pembuat UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsideran undang-undang itu menyatakan: Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini (Orde Baru), selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, korupsi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Jadi, kita tidak mungkin menaikkan pertumbuhan ekonomi jika korupsi masih terus merajalela di tubuh birokrasi. Apalagi korupsi di level elite biasanya sulit terdeteksi. Para pelakunya tidak lagi melakukan korupsi secara konvensional, melainkan korupsi secara sistemis melalui konspirasi politik dan hukum dalam membuat kebijakan yang membawa keuntungan bagi si pembuat kebijakan serta kelompoknya. Para pelakunya pun berusaha mengkreasi suatu sistem pertanggungjawaban kebijakan yang kabur dan menyiapkan celah untuk meloloskan diri dari jerat hukum (Croall, 1993). Oknum birokrat bisa saja bekerja sama dengan korporasi swasta dalam mengemplang uang negara. Misalnya, melalui isu bantuan sosial atau darurat ekonomi, para oknum birokrat menggelontor dana dari kas negara ke korporasi dengan format bantuan atau pinjaman. Lalu, pemilik atau pengelola korporasi dengan bebas menggunakan dana itu untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Apalagi mereka suka menghamburkan uangnya di luar negeri. Hal itu juga ikut melemahkan rupiah. Inilah tantangan bagi presiden mendatang. ●