Arah Kebijakan Luar Negeri Capres Poppy S Winanti  ;  Ketua Program S-2 Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM

MEDIA INDONESIA, 24 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

SETIDAKNYA terdapat tiga isu penting yang menjadi fokus dari debat calon presiden (capres) Minggu (22/6) malam. Pertama, pandangan kedua capres mengenai posisi Indonesia dalam konteks politik regional dan global, baik yang meliputi peran dan posisi Indonesia dalam hal leadership Indonesia di ASEAN, peran Indonesia dalam merespons konflik di Laut China Selatan, maupun hubungan Indonesia dan Australia. Fokus kedua terkait dengan perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri terutama pekerja perempuan serta penguatan dan kemandirian industri pertahanan nasional. Fokus ketiga ialah kesiapan daya saing Indonesia dalam konteks perdagangan global yang dikelola di bawah WTO dan level regional dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) pada akhir 2015. Tidak banyak yang berbeda dari pandangan kedua capres mengenai posisi Indonesia dalam kancah pergaulan internasional. Keduanya samasama memiliki pandangan tentang pentingnya mengangkat kembali kewibawaan dan kehormatan Indonesia di mata dunia internasional meskipun dalam hal ini, keduanya memiliki penekanan yang sedikit berbeda terkait dengan bagaimana mewujudkan cita-cita tersebut. Prabowo mengedepankan pentingnya capaian dan kemajuan ekonomi sebagai modal dasar bagi diakuinya Indonesia dalam kancah politik internasional. Seperti yang disampaikan Prabowo, kesejahteraan nasional merupakan kunci bagi ketahanan nasional. Sementara itu, di samping mendorong kemajuan ekonomi yang ditargetkan akan tumbuh 7% per tahun, Jokowi berpendapat bahwa Indonesia dapat mengembalikan kehormatan dan kewibawaan Indonesia di dunia internasional melalui gagasan membangun poros maritim dunia. Di samping itu, kedua calon presiden juga mengutamakan hubungan baik dan diplomasi dengan negara-negara tetangga serta menempatkan pendekatan militer dalam hubungan dengan negara lain sebagai pilihan terakhir. Bahkan, terkait dengan relasi Indonesia dan Australia, meskipun dikemas dalam pernyataan yang berbeda, pada prinsipnya kedua calon presiden sama-sama melihat pentingnya membangun hubungan baik dengan Australia, melalui diplomasi dan iktikad baik, serta membangun kepercayaan. Kedua capres juga mempunyai pandangan yang kurang lebih serupa terkait dengan isu perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri, terutama pekerja perempuan. Keduanya sepakat bahwa memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di belahan dunia mana pun ialah kewajiban negara. Prabowo menegaskan jika tersedia pekerjaan yang cukup dan kesejahteraan di dalam negeri terjamin, warga negara Indonesia tidak akan mencari pekerjaan di luar negeri. Sementara itu, Jokowi menyatakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dibekali dengan keterampilan. Selain itu, perlindungan serta keselamatan mereka merupakan tanggung jawab KBRI di negara tujuan. Jokowi juga menyatakan sudah waktunya pemerintah lebih tegas dan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang tidak memiliki perlindungan terhadap pekerja. Kedua capres juga sepakat pentingnya penguatan dan kemandirian industri pertahanan nasional. Meskipun muncul perdebatan tentang aspek yang lebih teknis me ngenai alutsista, kedua capres menyepakati bahwa negara yang mandiri perlu membangun industri pertahanan nasionalnya. Selain itu, kedua capres juga menyepakati pentingnya meningkatkan daya saing di era keterbukaan baik di bawah WTO maupun menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 dengan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing serta melindungi pasar domestik dari gempuran produk asing. Perlu konsistensi Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pernyataan Prabowo yang memuji keberhasilan kebijakan luar negeri pemerintahan SBY dan karenanya tidak diperlukan perubahan perlu dicermati dengan jeli. Pujian Prabowo mencerminkan ketidakkonsistenan dengan pernyataan-pernyataannya yang lain yang justru mengkritisi kebijakan luar negeri yang diambil pemerintahan sekarang. Prabowo mengkritisi bahwa pemerintah seharusnya lebih aktif dalam melindungi warga negara Indonesia di belahan bumi mana pun. Dengan kata lain, dalam pandangan Prabowo pemerintahan sekarang tidak memberi perlindungan yang cukup bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Prabowo juga menyebutkan pemerintah seharusnya lebih aktif dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Artinya sikap pasif pemerintahan yang sekarang dianggap sebagai sikap yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di wilayah tersebut. Oleh karena itu, jika cukup banyak hal yang dikritisi, mengapa perubahan dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini tidak diperlukan? Di sisi lain, pernyataan Jokowi yang menyatakan tidak semestinya pemerintah Indonesia ikut-ikutan dalam konflik Laut China Selatan karena Indonesia tidak mempunyai kepentingan merupakan pernyataan yang gegabah. Hal itu bertentangan dengan pernyataan Jokowi lainnya yang menekankan pentingnya ketegasan pemerintah terkait masalah teritorium dan mengatakan tidak akan segan-segan menggunakan segala cara untuk mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, terutama jika ada klaim dari negara lain atas wilayah Indonesia.  Meskipun Indonesia tidak mempunyai klaim atas beberapa wilayah yang menjadi sumber konflik di kawasan Laut China Selatan seperti Spartly, Pratas, ataupun Paracels, jelas bahwa Indonesia memiliki kepentingan terkait dengan teritorium perairan untuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) di perbatasan perairan Natuna. Beberapa insiden menunjukkan adanya upaya Tiongkok untuk mengklaim wilayah yang termasuk ke ZEE Indonesia secara sepihak, misalnya dengan memasukkan perairan Natuna dalam peta yang tercetak di paspor Tiongkok terbaru. Debat calon presiden tentu saja tidak dimaksudkan untuk menguji pengetahuan para calon mengenai topik yang diangkat. Namun, lebih dimaksudkan agar para pemilih memahami strategi dan kebijakan apa yang akan diambil para calon mengenai topik yang diusung. Oleh karena itu, tidak perlu kecewa jika para calon presiden dalam debat ketiga juga kurang mampu menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu dan dinamika politik internasional dan kaitannya dengan ketahanan nasional, apalagi mengharapkan bahwa kedua calon presiden bisa mengelaborasi lebih jauh maupun menguasai hal-hal teknis terkait dengan tema yang sangat kompleks tersebut. Artinya, yang lebih penting untuk dicermati ialah sejauh mana pemaparan yang disampaikan kedua capres tersebut cukup logis dan konsisten. ●