Sopan Santun Politik pada Masyarakat Kritis Saidiman Ahmad  ;   Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting

                                               MEDIA INDONESIA, 28 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Amin Rais menyatakan Ahok tidak pantas menjadi pemimpin karena gaya bicaranya yang tidak sopan dan kasar. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan pada Prof. Amin Rais terkait dengan pernyataan itu. Pertanyaan pertama adalah apakah kesopanan atau kesantunan merupakan kriteria yang bisa menggugurkan orang jadi pemimpin? Pertanyaan kedua, bagaimana menetapkan standar kesopanan di tengah masyarakat yang majemuk? Bagi masyarakat tertentu, basa-basi adalah bagian dari sopan-santun. Tapi untuk masyarakat lain, basa-basi bisa jadi dimaknai sebagai bentuk kekurang-ajaran. Pertanyaan ketiga, apakah publik, terutama warga DKI Jakarta, menganggap tutur kata dan gaya bicara calon pemimpin mereka penting untuk dijadikan dasar bagi pilihan mereka? Saya akan membahas lebih banyak pertanyaan ketiga ini. Evaluasi Publik Cara paling valid sejauh ini untuk mengetahui aspirasi publik tentang pemimpin idaman adalah bertanya langsung ke warga pemilih. Kita biarkan pemilih berbicara atas namanya sendiri. Suara publik ini bisa dijaring melalui survei opini publik dengan metodologi ilmiah. Dari survei-survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di pelbagai daerah, ada kecenderungan bahwa pemimpin harapan publik adalah yang memiliki ketegasan, perhatian pada rakyat, amanah, dan jujur. Hal-hal lain, seperti agama dan sopan santun tidak mendapat porsi pertimbangan utama warga dalam menentukan pilihan. Dalam kasus DKI Jakarta, sekalipun media bisa tiap hari menampilkan pernyataan Ahok yang keras, spontan, tak berfilter, namun pada saat yang sama tingkat kepuasan warga atas pemerintahannya cukup tinggi dan cenderung meningkat. Pada oktober 2015, menurut survei SMRC, tingkat kepuasan publik mencapai 64%. Untuk seorang pemimpin yang dianggap tidak sopan dan suka berkata kasar, tingkat kepuasan publik ini sangat tinggi. Sebagai pembanding, pada tahun pemerintahan yang sama (tahun ketiga) di masa sebelumnya, November 2010, tingkat kepuasan publik DKI pada jalannya pemerintahan hanya sebesar 43%. Tingkat kepuasan publik atas pemerintahan gubernur DKI juga direkam dalam beberapa survei yang dilakukan tiga lembaga survei lain. Center for Strategic and International Studies (CSIS), pada Januari 2016 menemukan 67% publik Jakarta puas atas kinerja pemerintahan DKI. Pada Maret 2016, Charta Politica merilis survei yang merekam bahwa 82,8% publik merasa puas dan sangat puas atas kinerja gubernur DKI. Sementara survei terakhir Populi Center, April 2016, menyatakan bahwa kepuasan publik mencapai 73,3%. Jika ditarik garis lurus dari empat survei berbeda itu, terlihat pola kepuasan publik pada pemerintahan DKI Jakarta semakin meningkat. Lalu kenapa publik begitu tinggi mengapresiasi kinerja gubernur, walaupun dianggap kasar dan tidak santun? Kemungkinan jawaban ada dua, pertama, publik memiliki persepsi berbeda dengan Amin Rais mengenai ketidak-santunan. Kedua, publik tidak peduli pada sopan santun atau tata krama pemimpinnya. Ketika ditanya, apa yang anda ingat ketika mendengar nama Basuki Cahaya Purnama, 39,8% publik Jakarta, menurut survei Populi Center, menjawab tegas. Hanya ada 11,6% yang menjawab kasar. Jangan-jangan apa yang Amin Rais anggap sebagai ketidak-santunan, oleh warga Jakarta justru dianggap sebagai ketegasan, keberanian, dan seterusnya. Critical Citizens John F. Kennedy School of Government memfasilitasi suatu forum para ilmuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan besar, apa yang diinginkan publik dari pemerintahan. Tahun 1997, mereka menerbitkan buku dengan judul ‘Why people don’t trust government?’ Dua tahun setelahnya, diterbitkan buku kedua, kali ini berjudul ‘Critical citizens: global support for democratic government.’ Dengan menggunakan data-data World Values Survey dan hasil penelitian lainnya, dua buku ini memotret gejala sinisme publik pada pemerintahan, baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara demokratis lain. Walaupun sinisme publik begitu besar dan cenderung meningkat pada pemerintahan dan lembaga-lembaga politik, tapi hal itu tidak memberi dampak pada tingginya keyakinan publik pada demokrasi. Kombinasi antara sinisme atau kritisisme publik pada pemerintahan dan keyakinan pada demokrasi ini, oleh Pippa Norris dan kawan-kawan, dinamai critical citizens. Fenomena critical citizens tidak hanya terjadi di negara-negara demokratis yang mapan seperti Amerika Serikat dan Inggris, tapi juga melanda negara-negara demokrasi baru. Publikasi Saiful Mujani dan R. William Liddle di Japanese Journal of Political Science, Indonesia’s Democratic Performance: A Popular Assessment, juga memotret fenomena itu dalam konteks Indonesia. Bagaimana critical citizens ini muncul? Jawaban yang diberikan para peneliti itu adalah terkait dengan pendidikan. Pendidikan terkait pula dengan peningkatan pendapatan. Meningkatnya akses pendidikan secara global juga meningkatkan pula daya kritis masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Gejala ini semakin besar, terutama di perkotaan. Dengan semakin membesarnya akses pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan urbanisasi, maka munculnya warga yang kritis tidak lagi bisa ditawar. Itu adalah kemestian yang harus disyukuri. Menghadapi fenomena critical citizens, evaluasi publik pada pemerintahan juga semakin rasional. Penilaian publik yang didasarkan pada charisma tradisional pemimpin secara radikal bergeser pada penilaian berdasarkan kinerja. Tokoh seperti Jokowi, Ahok, Risma, Ridwan Kamil, dan lain-lain muncul dari pola ini. Lebih jauh dari itu, penilaian publik sangat tergantung pada bagaimana mereka mempersepsi keadaan yang mereka alami sendiri. Persepsi mengenai kondisi ekonomi, lapangan pekerjaan, keamanan, akses pendidikan, kesehatan, dan seterusnya didasarkan pada pengalaman mereka secara langsung. Evaluasi berdasarkan pengalaman riil warga mendorong para pengambil kebijakan yang dipilih oleh publik untuk bekerja maksimal. Jika ada pemimpin yang memberi manfaat langsung pada kehidupan warga, misalnya ada jembatan yang nyata dibangun, jalan yang nyata diperbaiki, sungai yang benar-benar bisa dilihat kebersihannya, taman yang nyata menjadi indah, pengurusan surat di kantor pemerintahan yang bisa dibuktikan kemudahannya, dll, maka tidak ada alasan bagi mayoritas warga untuk tidak mempertahankannya. Adapun alasan-alasan lain di luar persoalan mendasar itu, misalnya agama, cara bicara, potongan rambut, ukuran mata, tinggi badan, dst, hanya persoalan yang sangat sekunder. Tentu saja, masalah-masalah seperti agama, ukuran mata dan potongan rambut bukan berarti tidak ada peminat sama sekali. Selalu ada warga yang berminat memilih orang berdasarkan kriteria yang sebetulnya tidak penting itu. Tetapi jumlah mereka semakin menyusut seiring dengan semakin terbukanya akses pendidikan dan informasi yang mencerdaskan. ●