Fokus Mengoptimalkan Mesin Pertumbuhan Enny Sri Hartati ;   Direktur Institute for Development of Economics and Finance

                                                         KOMPAS, 13 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakat memangkas target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan 2016. Target pertumbuhan ekonomi 2016 yang semula dipatok 5,3 persen diturunkan menjadi 5,1 persen. Koreksi terhadap target pertumbuhan ini tentu tidak terlepas dari capaian kinerja pertumbuhan ekonomi selama triwulan I-2016 yang hanya mencapai 4,9 persen dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi selama triwulan II-2016 yang belum mengalami perbaikan. Sekalipun pada Juni ini terdapat potensi geliat konsumsi rumah tangga dengan adanya Ramadhan, momentum tersebut hilang karena justru terjadi tekanan berbagai harga kebutuhan pokok. Apalagi, kontribusi stimulus fiskal dari pemerintah juga masih sangat rendah, penyerapan anggaran sampai akhir Mei 2016 baru mencapai sekitar 26 persen.  Demikian juga kinerja neraca perdagangan. Sekalipun masih terjadi surplus, hal itu bukan disebabkan peningkatan kinerja ekspor, tetapi oleh penurunan impor bahan baku dan barang modal yang sangat signifikan. Bahkan, disertai pula oleh peningkatan impor barang konsumsi. Persoalannya, jika target pertumbuhan ekonomi terus terkoreksi, bagaimana dengan pemenuhan target pertumbuhan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019? Pada RPJM, pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi pada 2019 mencapai 8,0 persen, yakni tahun 2015 dan 2016 mestinya sudah mencapai 5,5 persen dan 6,6 persen. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2016 kesenjangan antara target dan realisasi pertumbuhan ekonomi telah mencapai 1,5 persen. Padahal, semestinya RPJM merupakan peta jalan. Jika realisasi pertumbuhan ekonomi terus meleset, tentu bukan sekadar masalah kredibilitas pemerintah yang dipertaruhkan, tetapi target-target pembangunan untuk meningkatkan perbaikan taraf hidup masyarakat sudah pasti juga terganggu. Pertanyaannya, adakah yang salah dengan kebijakan ekonomi selama dua tahun terakhir? Pemerintah telah memberikan komitmen untuk melakukan berbagai deregulasi dan debirokratisasi kebijakan ekonomi.  Ironisnya, selusin paket ekonomi telah digelontorkan, tetapi pertumbuhan ekonomi tetap saja melambat. Bisa jadi ini lebih disebabkan pemerintah gagal fokus. Banyak paket kebijakan dikeluarkan, tetapi tidak berujung pada penyelesaian permasalahan krusial yang dihadapi dunia usaha. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas dari berbagai paket kebijakan ekonomi tersebut menjadi hal yang urgen harus segera dilakukan oleh pemerintah. Jika menilik struktur dan postur perekonomian Indonesia, semestinya mengatasi problem jangka pendek adalah hal yang sederhana. Sumber utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga (54 persen) dan investasi (34 persen). Artinya, untuk segera memulihkan dan memacu pertumbuhan, kuncinya kebijakan pemerintah fokus menggerakkan dua sektor tersebut. Apalagi, dengan pangsa produksi sekitar 80 persen berorientasi pasar domestik, dapat dikerucutkan lagi bahwa mesin pertumbuhan dalam jangka pendek adalah memulihkan konsumsi rumah tangga. Langkah konkret untuk memulihkan konsumsi rumah tangga pun sebenarnya sederhana, yaitu mengelola sisi pengeluaran dan sisi pendapatan. Pertama, pengeluaran rumah tangga akan terus terjaga asal terdapat stabilitas harga energi dan harga kebutuhan pokok, terutama harga pangan karena sebagian besar masyarakat adalah kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang porsi pengeluaran untuk pangan mencapai sekitar 60-70 persen. Artinya, jika harga pangan stabil, terdapat alokasi pengeluaran yang memadai untuk membeli kebutuhan nonpangan. Inilah yang secara makro disebut terdapat peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kedua, dari sisi pendapatan, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat untuk berkonsumsi. Dengan demikian, fokus berbagai insentif dan paket ekonomi pemerintah mesti fokus mendorong realisasi investasi, terutama investasi sektor yang berdaya saing dan sektor padat karya. Hal terpenting adalah meningkatnya realisasi investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus nilai tambah. Dengan demikian, apabila kebijakan pemerintah fokus pada kedua hal tersebut, sudah hampir dipastikan konsumsi rumah tangga akan kembali pulih, bahkan dapat kembali tumbuh di atas 5 persen karena secara historis pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkisar 5,4-5,5 persen. Jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas 5 persen, hampir bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi juga akan berada di atas 5 persen. ●