Godaan Capres dalam Pileg Asmadji AS Muchtar  ;   Wakil Rektor III Unsiq Wonosobo, Jawa Tengah

REPUBLIKA, 04 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Mandat Megawati (PDIP) mencapreskan Jokowi dan mandat partai-partai lain meng usung capresnya masing-masing sebelum pemilu legislatif (pileg) ternyata mempergaduh masa kampanye. Hal ini wajar karena setiap partai memang berlomba meraih suara minimal 20 persen pada pileg agar bisa mengusung capres dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 tanpa harus berkoalisi. Jika partai sampai gagal meraih 20 persen suara dalam pileg maka terpaksa harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung capresnya dalam pilpres 2014. Agaknya, ketakutan akan gagal meraih suara 20 persen dalam pileg yang membuat semua partai sangat berhati-hati menyusun strategi untuk memilih figur yang akan dijadikan capres. Misalnya, Partai Demokrat merasa perlu menggelar konvensi capres sebelum pileg, dengan mencoba merekrut sebanyak-banyaknya tokoh yang dianggap punya potensi meraih dukungan banyak rakyat, yang akan dijual dalam pileg. Sedangkan PDIP ternyata lebih simpel dalam menentukan capresnya, karena seorang kadernya (Jokowi) merupakan tokoh yang terbukti berkali-kali menjadi pemenang sejumlah survei yang digelar sejumlah lembaga survei tepercaya di negeri ini. Kasus pencapresan Jokowi oleh PDIP paling menarik perhatian publik karena selama ini Jokowi dinilai sebagai pemimpin harapan rakyat, sehingga sejumlah petinggi partai lain tampak panik dan kemudian mengeluarkan komentar sinis yang terkesan konyol. Bahkan, sejumlah pihak konon mempersiapkan diri untuk menggugat pencapresan Jokowi yang dianggap berkhianat kepada warga Jakarta yang telah memilihnya menjadi gubernur. Padahal, jika gugatan itu betul-betul serius, tentu hanya sia-sia saja karena pencapresan Jokowi sebelum pileg di luar mekanisme hukum karena memang belum terdaftar di KPU (karena memang belum saatnya pendaftaran capres). Dengan demikan, banyak pihak telah terkecoh atau keliru menyikapi munculnya capres-capres yang hendak dijual partainya dalam Pileg 9 April 2014. Dalam hal ini, banyak pihak lupa bahwa pencapresan sebelum pileg bisa saja akan dibatalkan setelah pileg, oleh partai masing-masing. Lebih gamblangnya, banyak pihak begitu serius merespons munculnya capres menjelang pileg sehingga lupa bahwa itu hanya siasat partai untuk berlomba meraup suara dalam pileg. Siasat partai dalam pencapresan kalau misalnya dibatalkan sehabis pileg tidak bisa digugat oleh rakyat yang telanjur memberikan suaranya. Begitulah siasat politik di negeri ini: banyak partai berlomba mengampanyekan capresnya dalam kampanye pileg, gara-gara pileg dan pilpres belum bisa dilaksanakan serentak. Dan banyak rakyat terkecoh karena belum melek politik. Salah pilih Perlombaan partai berkampanye capres dalam pileg memang berpotensi mengecoh rakyat sehingga rentan salah pilih. Misalnya, gara-gara rakyat tertarik ingin mendukung capres kemudian tidak cermat memilih caleg sehingga terjadilah salah pilih caleg. Pengalaman pileg lima tahun silam selayaknya menjadi pelajaran bagi rakyat agar tidak salah pilih. Dalam hal ini, adanya sejumlah wakil rakyat yang terlibat korupsi atau kurang memperhatikan nasib rakyat adalah bukti rakyat salah pilih dalam pileg yang lalu. Dalam Pileg 2014 rakyat berpotensi kembali salah pilih. Karena itu, Pileg 2014 yang belum bisa dilaksanakan serentak dengan pilpres layak dicermati oleh rakyat agar tidak salah pilih lagi. Nanti ketika masuk tempat pemungutan suara, rakyat harus benar-benar serius dan fokus menyeleksi caleg yang hendak dicoblos. Jika rakyat salah pilih caleg, kekecewaan sangat mungkin akan merundungnya hingga lima tahun ke depan. Pasalnya, jika yang dipilih ternyata caleg yang kurang kapabel dan berbakat korupsi, mungkin akan terlibat korupsi selama lima tahun. Godaan capres Pileg jelas bukan pilpres. Maka, layak disarankan agar rakyat mengabaikan semua godaan kampanye capres ketika hendak memilih caleg, karena yang harus dipilih memang caleg, bukan memilih capres. Dalam hal ini, memilih caleg sangat penting dibanding memilih capres, karena yang berlaku di negeri ini adalah demokrasi perwakilan dan banyak hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lebih banyak ditentukan legislatif dibanding eksekutif. Karena itu, gaduhnya isu pencapresan sebelum pileg juga selayaknya diabaikan oleh rakyat. Tak ada gunanya tergoda pesona capres ketika hendak memilih caleg. Dan tak ada gunanya menyesal kalau sampai salah pilih caleg yang tidak bisa dibatalkan. ●