Rabu, 30 April 2014

Pemimpin Bervisi Kelautan

Pemimpin Bervisi Kelautan

Andi Perdana Gumilang  ;   Mahasiswa Program Pascasarjana
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB
REPUBLIKA, 29 April 2014

Artikel APG dengan Topik yang Sama pernah dimuat di KORAN JAKARTA 20 Februari 2014
                                                                                                                       
                                                                                         
                                                             
Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan maka penting kiranya membahas masalah kelautan menjelang pergantian kepemimpinan nasional pada 2014. Pemerintahan baru mendatang perlu mendapatkan nakhoda sosok pemimpin yang memiliki visi dan perhatian besar dalam mengelola potensi sumber daya kelautan yang ada untuk kesejahteraan rakyatnya.

Fakta geografis menunjukkan wilayah laut Indonesia memiliki nilai strategis bagi perekonomian dunia. Potensi wi layah laut Indonesia sebesar 5,8 juta km2 lebih besar dibandingkan wilayah darat serta memiliki garis pantai sepanjang 95.200 km dan potensi lestari sumber daya ikan laut 6,5 juta ton per tahun atau 8,1 persen potensi ikan laut dunia (FAO, 2008). Hal ini menjadikan Indonesia punya modal dasar potensi pembangunan yang jauh lebih besar dan beragam daripada negara-negara lain.

Dalam buku Our Blue Economy : An Odyssey to Prosperity, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun jasa kelautan. Namun, di sisi lain sumbangan sektor kelautan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
masih rendah, hanya sekitar 22 persen.

Sementara, negara-negara dengan potensi kelautan yang lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, Thailand, Norwegia, dan Islandia, sumbangan sektor kelautan bagi PDB-nya rata-rata lebih dari 35 per sen. Tentu ini menjadi ironis mengingat besarnya potensi kelautan negeri ini belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Sekitar 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik dan sekitar 75 persen dari produk komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar 1.300 triliun dolar AS setiap tahunnya (Dahuri, 2012).

Dari kacamata oseanografi-atmosfer, pergerakan arus laut dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui perairan dalam Indonesia, Indonesian Through - flow atau Arus Lintas Indonesia (ARLINDO), memegang peran penting dalam mengontrol iklim global. Beberapa penelitian menunjukkan setiap tahun rata-rata 10 juta meter kubik per detik massa air mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui Selat Lombok, Selat Ombai, dan Laut Timor. Terganggunya keseimbangan sistem arus laut ini menimbulkan efek yang besar terhadap dinamika laut --atsmofer di kedua samudra ini yang dikenal dengan istilah fenomena El Nino-La Nina dan Indian Ocean Dipole.

Lebih dari itu, dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maupun dunia dan semakin menipisnya SDA dan lingkungan di daratan maka laut akan menjadi tumpuan harapan manusia masa depan sebagai sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, bahan baku industri, energi sumber daya mineral, pariwisata, transportasi, dan komunikasi. Bila negeri ini mampu mendayagunakan potensi kelautan dan perikanan secara produktif maka masalah pengangguran dan kemiskinan diharapkan bisa terpecahkan. Namun, hal itu hanya menjadi impian belaka bila setiap pergantian pemimpin di negeri ini masih belum menggeser paradigmanya ke laut sebagai kekuatan (sea power).

Koalisi berorientasi bahari

Dalam mengelola potensi bahari atau kelautan maka diperlukan akselerasi dan terobosan dari seluruh komponen koalisi politik yang ada untuk mewujudkan laut sebagai kekuatan, beberapa faktor perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, pemerintahan baru mendatang perlu mereorientasi pembangunan nasional dari yang berbasis daratan ke kelautan. Artinya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus dibangkitkan dengan membangun infrastruktur dan kluster-kluster industri terpadu berbasis kelautan yang ditopang oleh pelabuhan perikanan atau niaga yang memadai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sarana transportasi laut perlu diperkuat agar mampu memecahkan masalah konektivitas antarwilayah pulau yang selama ini membuat ekonomi nasional kurang efisien. Pada saat yang sama, teknologi dalam pendayagunaan sumber daya laut dalam, perikanan, migas, dan mineral lainnya di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) bagian Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik perlu dioptimalkan.

Kedua, perlunya memberikan pembinaan pendidikan sumber daya manusia (SDM) sejak dini kepada generasi muda mengenai kelautan. Kurikulum pendidikan kelautan perlu dimasukkan agar dapat memacu peningkatan iptek kelautan. Pemerintah perlu mengembangkan dan memperluas lembaga penelitian dan perguruan tinggi di bidang kelautan secara memadai.
Sejarah mencatat bahwa ketangguhan maritim adalah pilar-pilar utama untuk kejayaan nusantara. Selain penguasaan iptek kelautan dalam menghidupkan kembali kejayaan maritim nusantara, lebih penting dibutuhkan visi dan strategi yang tepat untuk mengubah paradigma pembangunan, dari paradigma daratan menuju paradigma kelautan.

Ketiga, segala permasalahan di sektor kelautan seperti penyelesaian batas- batas wilayah, pencemaran, pencurian ikan, keamanan laut, penyelamatan sumber daya ikan, dan penegakan kedaulatan wilayah saatnya diatasi. Pemerintah perlu memberi kemudahan rakyat dalam kelompok usaha kecil (UMKM) sektor perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, baik dalam aspek produksi, industri pengolahan, maupun perdagangan hasil produksi.

Peningkatan kapasitas nelayan kecil dan pembudi daya ikan agar mereka mampu menjalankan usaha dengan baik dan menghasilkan produk berkualitas berdaya saing perlu menjadi agenda secara berkelanjutan. Akhirnya, sudah saatnya Indonesia memiliki pemimpin bervisi kelautan di dalam negara berjulukan bahari ini. Karena itu, pemimpin RI periode 2014-2019 mendatang perlu `melek' pembangunan bervisi kelautan.