Minggu, 27 April 2014

Negara, Pendidikan dan Politik

Negara, Pendidikan dan Politik

Asep Saefuddin  ;   Rektor Universitas Trilogi/Profesor Statistika FMIPA IPB
MEDIA INDONESIA, 26 April 2014
                                      
                                                                                         
                                                             
MEMPERBAIKI persoalan bangsa dari hulu atau akar masalah jarang diminati para politikus. Hal itu wajar karena politik bermain di arena kekinian dan jangka pendek, sedangkan solusi berbasis akar masalah itu lama, perlu ketekunan, dan tidak bisa digarap secara sporadis. Di situlah pentingnya negara, bukan sekadar pemerintahan. Jadi, sebenarnya politik harus tunduk pada negara, bukan sebaliknya, dan negara harus masuk ke halhal mendasar dan berjangka panjang.

Negara kita terjebak pada kekuasaan, ekonomi, uang, kekayaan, dan politik, sehingga pengelolaan pemerintahan dicampuradukkan dengan partai politik dari eselon yang paling bawah sekalipun. Bahkan ada anekdot, sampai ke tukang sapu pun harus ikut partai menteri. Keadaan itu sangat tidak menguntungkan negara karena semua program menjadi proyek yang sporadis, tidak mengakar, dan sering menjadi bancakan partai dan aliansinya. Alhasil, sering terjadi penghamburan anggaran pemerintah yang outputnya tidak jelas.

Negara modern adalah negara yang menjaga benar-benar agar hiruk pikuk politik itu hanya di level atas, yakni pada tataran penentuan presiden, gubernur, atau bupati saja. Di tingkat pengelolaan pemerintahan dibuat sedemikian rupa stabil, dikerjakan secara profesional oleh orang-orang yang tidak ber aliansi partai. Artinya, dari mana pun partainya, yang bersangkutan tetap dihargai secara profesional dengan kejelasan indikator kinerja.

Semuanya dibuat serba mendekati pasti. Para staf pemerintahan mendapat kepastian dalam pemenuhan kebutuhan pokok; primer bahkan sekunder. Begitu juga pendidikan, kesehatan, kejelasan karier, dan ketenangan kerja sama sekali tidak ditentukan oleh partai pimpinan (menteri). Dus, birokrasi pemerintahan dapat berjalan lancar, tidak dipengaruhi partai yang berkuasa. Hal itu terjadi di seluruh lapisan pemerintahan dari eselon paling bawah sampai eselon paling atas. Wajar bila kestabilan pengelolaan pemerintahan terjamin dan birokrasi berjalan lancar.

Alhasil, program-program yang bersifat mendasar, berjangka panjang, dan berefek signifi kan terhadap masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan dapat berjalan stabil dan konsisten selama lamanya. Semua siswa TK sampai pendidikan prauniver sitas dilayani sama tanpa harus mem bayar biaya pendidikan dan tidak ada perbedaan status sosial. Semua biaya pendidikan diambil dari pajak masyarakat. Untuk kesehatan, memang ada asuransi, tetapi untuk kesehatan dasar peranan pajak juga sangat dominan.

Negara dan pendidikan

Pendidikan bagi sebuah negara ialah harga mati yang tidak boleh dipermainkan oleh dunia politik. Kepentingan politik yang berdurasi pendek harus tunduk pada hakikat pendidikan yang jauh lebih panjang. Artinya, negara menjaga agar pendi dikan ini tidak ter ombang-ambing oleh kepentingan politik yang relatif fluktuatif.

Persoalannya, negara kita terlalu kuat dengan politik sehingga pengerjaan pendidikan pun cenderung mengikuti irama politik. Akibatnya, sering terjadi ganti menteri ganti kebijakan da sar. Keadaan tak stabil ini bisa saja menguntungkan beberapa gelintir orang, seperti pengusaha dan pemburu rente.

Akan tetapi, secara keseluruhan situasi ini sangat merugikan negara. Yang menjadi korban langsung ialah rakyat, terutama anak didik. Padahal, mereka itu generasi penerus bangsa. Apa jadinya negara kita di masa depan bila mereka sejak awal sudah terbiasa dengan kekacauan, serbasemu, sporadis, kompetisi sikutsikutan, dan emosional? Jawaban singkatnya ialah akan terus begini; korupsi tetap marak, lalu lintas semrawut, kejahatan makin masif, pencurian, perampokan, pembunuhan, perburuan rente dan segala hal yang jelek-jelek semakin dahsyat, karena akar masalahnya tidak pernah dibereskan. Persoalan itu pun terus-menerus menjadi dagangan partai politik dari pemilu ke pemilu, hanya untuk mendulang suara. Setelah kelompok itu berkuasa, persoalan ini tetap muncul, karena pendidikan yang menjadi akar masalah tidak pernah dibenahi.

Kalaupun ada beberapa sekolah yang bebenah, misalnya melalui pendidikan karakter, sejauh sistem kenegaraan dan politik ini tidak dibenahi, hasil besarnya tidak akan berubah.

Lulusan sekolah itu bak berenang di laut, tidak mungkin badannya tidak asin. Ada di antara mereka yang akhirnya malahan terpaksa dan lalu terbiasa menelan atau bahkan meminum air laut. Artinya, persoalan besarnya tetap ada, terus melingkar tanpa henti.

Memang peran masyarakat melalui swasta itu diperlukan, tetapi pendidikan karakter bangsa tidak boleh lepas dari peran negara, dan itu tidak boleh dijadikan komoditas atau dipengaruhi oleh partai berkuasa. Menyerahkan masalah pendidikan kepada masyarakat, sama dengan mempersilakan kompetisi sempurna. Hukum pasar akan berlaku dan antarsekolah bisa terjadi persaingan macam-macam yang cenderung kurang sehat.

Salah satu dampaknya ialah perkelahian antarsekolah yang selalu ada. Intervensi pemerintah melalui akreditasi dan ujian nasional sama sekali bukan solusi. Bahkan, faktor itu bisa memperkeruh dunia pendidikan, yakni menghalalkan berbagai cara (termasuk yang haram) untuk memperoleh akreditasi A dan lulus UN 100%.

Begitu juga pola sertifikasi guru yang memicu para pendidik menjadi mata duitan. Semua ini bisa menjadi racun yang justru merusak hakikat pendidikan itu sendiri. Akhirul kalam, marilah kita berpikir bersama untuk membenahi masalah negara ini dari akarnya. Bukan lewat politik dan ekonomi.