“Mengepaskan” Baju Jokowi Jannus TH Siahaan  ;   Pengamat Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan

KORAN SINDO, 26 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Semua lawan dan kawan politiknya, mengakui bahwa penerawangan politik Megawati Soekarnoputri seringkali tepat. Dia bergeming dengan intuisinya. Namun, ketika dia minta para pendukungnya bersabar, respons yang muncul adalah gerakan Projo alias Pro- Jokowi. Dalam kaca mata kalangan ideolog PDIP, pendirian pranata di luar struktur partai, seperti Projo, bisa dimaknai sebagai sebuah pemberontakan. Terlebih Megawati dikenal kurang suka dibantah, apalagi secara terbuka. Kalau tak setuju, dia lebih banyak diam. Namun semua tahu, Megawati sosok yang pantang menyerah. Ketika banyak kader internal yang ideologis berharap Megawati tidak serta-merta memenuhi desakan kekuatan tertentu agar segera mengumumkan capres dari kandang banteng, respons yang muncul justru desakan sistematis para penggiat survei agar Megawati memastikan pencalonan Jokowi sebagai presiden. Argumentasi yang mereka berikan, bila sesegera mungkin diumumkan pencalonan Jokowi, suara PDIP akan terdongkrak pada pemilu legislatif. Dengan begitu, partai ini diyakini akan lebih mudah menangguk suara pemilih, dan suara besar akan membuatnya lolos ambang batas untuk mengajukan sendiri capres (memenuhi presidential threshold). Hanya dengan membawa Jokowi partai ini bisa melenggang menggapai kursi kekuasaan. Hanya dengan Jokowi, pemilihan presiden akan berlangsung dalam satu putaran. Ibarat pancing, Jokowi adalah jaminan mutu. Kelasnya sudah semacam jala atau jaring sehingga semua jenis biota laut dan berbagai jenis ikan mudah tersangkut. Meski yang diincar ikan sotong, tetapi jaring akan memberi banyak. Ya sotong, ya udang, kakap, tongkol, bahkan ikan terkecil seperti teri sekalipun. Sotongnya untuk Jokowi, ikan jenis lainnya untuk pengagengpartai dan pembela Jokowi. Namun, hasil hitung cepat beberapa lembaga survei pada pemilu legislatif membuka mata semua orang. Pemilu kemarin menjadi alat ukur untuk mengepaskan jenis baju yang tepat dan cocok bagi Jokowi, dan bagi semua para peminat kursi kekuasaan. Karena itu, ada benarnya ketika Direktur Eksekutif LSI, Denny JA, menyebut pengaruh Jokowi terhadap perolehan suara PDIP kalah jauh dibanding pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Partai Demokrat. Dengan kenyataan ini, di mana pasnya Jokowi berada ? Denny benar. Lihatlah bagaimana fenomenalnya pengaruh Megawati mendongkrak suara PDIP pada Pemilu 1999. Saat itu, PDIP menangguk suara terbesar, yakni 35.689.073. Berturut-turut nomor dua hingga lima adalah Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 23.741.758, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 11,329,905 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sukses menuai 13,336,982 pemilih. Dan Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil mengumpulkan 7.528.956. Kini, mari cermati pengaruh SBY terhadap perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Partai Demokrat menangguk 21.703.137 atau 20,85% suara nasional. Berturut-turut kemudian Partai Golkar dengan 15.037.757 atau 14,45%, PDIP memperoleh 14.600.091 atau 14,03 suara nasional, PKS dengan 8.206.955, PAN 6.254.580. Dengan jumlah itu saja, SBY masih harus berkoalisi untuk memastikan dirinya tetap bertahan di kursi kepresidenan pada periode kedua. Para kader ideologis PDIP hanya bisa senyum simpul karena mereka tak mungkin terang-terangan berkata, ”Gue kate juga ape.” Mereka yang mendesak Megawati segera mengumumkan pencapresan Jokowi sebelum pemilu legislatif juga mulai ambil langkah mundur. Paling tidak berhitung untuk ikut ”cawe-cawe” mendikte intuisi politik sang pemberi mandat, Megawati. Sangat boleh jadi, karena pemberian mandat hanya salah satu cara mengepaskan baju untuk Jokowi, Megawati akan memintanya kembali. Dia pasti membatin, Jokowi belum ada apa-apanya dibanding pengaruhnya sendiri dulu pada 1999. Lebih dari itu, ke depan posisi Megawati di internal PDIP akan semakin kuat, tak terbantahkah, karena kini kian diakui bahwa intuisi politiknya memang lebih banyak benar daripada melesetnya. Kini, Megawati tengah menimbang siapa yang paling pas mengenakan baju mandat itu. Satu yang pasti, baju mandat itu kurang pas untuk Jokowi. Dalam konteks pemberian mandat ini, Jokowi oleh Megawati diposisikan sebagai ”petugas partai”. Kenapa Megawati tak menyebut Jokowi kader terbaik partai sehingga layak memperoleh mandat itu? Masih banyak kader biologis dan ideologis PDIP yang posisi mereka bukan petugas partai. Mereka tumbuh dan besar karena tempaan kedisiplinan partai. Bolehlah disebut beberapa nama seperti Pramono Anung, Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, atau justru Megawati sendiri karena dialah sang pembuat mandat. Tentu Megawati yang paling mahfum baju ini pasnya untuk siapa. Tapi PDIP akan menanggung risiko politik besar, jika mandat itu hanya dipas-paskan belaka tanpa alasan yang tepat. Kini, mari kembalikan Jokowi ke marwahnya. Dia masih harus mengampu kepemimpinan DKI Jakarta 3,5 tahun ke depan. Jangan sampai pemilu kali ini menjadi antiklimaks baginya sehingga karier politik bekas wali kota Surakarta itu hanya akan sampai di Jakarta. Dia masih butuh mengasah visi dan pandangannya mengenai nilai-nilai kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan serta keindonesiaan di tengah gelombang globalisasi. Sekali lagi, jangan dipaksa Pak Jokowi mengenakan baju yang tidak pas!  ●