Pilpres dan Kawasan Regional Satya Dewangga ;  Peneliti Fordial dan Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD), Jakarta

HALUAN, 26 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Ternyata apapun yang menjadi per­bincangan daan soro­tan pembicaraan di masyarakat terkait rang­kaian Pemilu 2014 yang direkam serta disiarkan secara masif oleh media massa di Indonesia, juga mendapatkan perhatian dan porsi pemberitaan bahkan kajian ilmiah di beberapa negara. Salah satu buktinya adalah buletin khusus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura misalnya melalui nomor penerbitan 070 tertanggal 15 April 2014 me­muat tulisan berjudul “Indo­nesia’s Ambiguous Elec­tions: Im­plications for the Region” ditulis oleh Yang Razali Kassim  yang juga peneliti senior di S. Rajaratnam School of Inter­national Studies (RSIS), Nanyang Technological Univer­sity. Signifikansi tulisan tersebut adalah masyarakat Indonesia memikirkan (mull) tentang hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang tetap menghasilkan ketidakjelasan peta politik menghadapi Pilpres, bahkan banyak yang memikirkan apakah Jokowi mampu menjadi Presiden Indonesia. Menurut Yang Razali Kas­sim, pemilu legislatif keempat pasca kejatuhan rezim Soeharto dapat dilaksanakan tanpa insiden dan hasilnya akan diketahui secara pasti pada Mei 2014 yang sekaligus memun­culkan landscape politik yang baru. Hasil pemilu kegislatif menghasilkan tiga parpol yang kuat yaitu PDIP (the Indo­nesian Party of Struggle), Partai Golkar dan Partai Gerindra (the Greater Indonesia Movement). Masing-masing telah membangun koalisi dan membuat perjanjian dengan 9 parpol kecil lainnya dengan dua tujuan yaitu me­menang­kan pilpres pada Juli 2014 dan pemerintahan mendatang didukung oleh mayoritas parlemen. Menurutnya, hasil pemilu legislatif berdasarkan quick count yang menunjukkan tidak satupun parpol mendapatkan angka threshold 25% dan 20% kursi secara nasional, membuat aliansi antar parpol dari berbagai aliran politik (political flux). Memang hasil pemilu legislatif menghasilkan dampak negatif terhadap Harga Saham Gabungan Indonesia (the Indonesian Composite Index), termasuk rencana membangun koalisi dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan sentimen negatif investor. Bahkan beberapa pengusaha Indonesia memperlihatkan perhatian serius terhadap munculnya ketidakpastian (emerging uncertainty) dan dampaknya terhadap aliran investasi asing. “Terkait dengan posisi vital Indonesia di Asia Tenggara, aliran-aliran politik atau perkembangan politik mungkin akan berdampak luas terhadap regional, karena transisi kepemimpinan yang diwarnai dengan deal-deal politik ke­mung­kinan berpengaruh terha­dap rencana penerapan ASEAN Community 2015, serta mung­kin tidak mendukung integrasi regional (regional integration). Implikasi penuh pemilu legislatif di Indonesia terletak pada ketidakjelasan presiden mendatang dan proses transisi kekuasaannya. Bahkan jika seandainya Jokowi terpilih sebagai presiden, masih me­nim­bulkan perta­nyaan apakah mampu mem­bawa pera­nan sig­nifikan Indo­nesia terkait ke­tidakjelasan penyelesaian ma­salah Laut Cina Selatan, termasuk bagai­ma­na posisi ASEAN dalam me­ng­hadapi China,” ujarnya. Meragukan Jokowi? Melalui tulisan Yang Razali Kassim sebe­narnya dapat di­peroleh gam­ba­ran bahwa ne­ga­ra-negara lain­nya melalui aka­­de­misinya atau­pun ke­lom­pok kepentingan apa­pun terus men­cer­mati ha­sil pe­milu legis­latif dan memprediksikan apa yang akan terjadi pada Pilpres 9 Juli 2014. Bahkan mereka meng­kha­watirkan masih berlanjutnya ketidak­pastian politik (political uncer­tainty) di Indonesia. Setidaknya ada dampak yang menjadi concern negara-negara asing terhadap pemilu di Indonesia. Pertama, dampak negatif terganggunya ekonomi Indonesia dari proses pemilu terlihat dari hasil pemilu legislatif yang berdampak terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kedua, mempertanyakan kemampuan presiden Indonesia mendatang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan luar negeri, terutama di kawasan regional seperti ASEAN Community 2015 dan Laut Cina Selatan. Apa yang menjadi kekha­watiran akademisi asing atau negara lain terhadap kemam­puan presiden Indonesia menye­lesaikan masalah regio­nal tampaknya ada benarnya. Karena se­jauh ini dalam pem­beri­taan media massa nasional di Indo­nesia belum ada kandidat capres yang menyatakan gagasan atau idenya dalam menga­tasi isu-isu besar yang ber­dampak terha­dap Indo­nesia terutama seperti pemberlakuan ASEAN Community 2015. Se­penge­tahuan pe­nulis dari pem­bi­ca­raan de­ngan ber­bagai ka­­­langan ataupun me­ngi­ku­ti pem­­­bi­ca­raan di ­ber­­ba­gai media s­­o­sial se­perti twitter, youtube, what’­sapp, linkdln, blogger dan lain-lain, pada umumnya masih ada pro kontra dan tarik menarik yang kuat soal pencapresan Jokowi oleh PDI Perjuangan. Seperti misalnya apakah “jam terbang” Jokowi sebagai politisi dan birokrat sudah cukup untuk memimpin Indonesia yang sangat plural, karena ternyata apapun alasan yang dikemukakan anggota Tim-11 Jokowi for President yaitu Teten Masduki soal pengaruh “Jokowi Effect” yang tidak terlalu besar dalam pemilu legislatif yang lalu jelas membuka harapan dan penger­tian serta pertanyaan besar dari arus mainstrem masya­rakat Indonesia soal kemam­puan atau kapabilitas Jokowi untuk menjadi presiden.  Karena sejauh ini Jokowi hanya “sukses” sebagai Waliko­ta Solo dan belum teruji sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meminjam istilah almar­hum mantan Presiden Soehar­to, pencapresan Jokowi oleh PDIP sama dengan mengajari Jokowi dengan petuah Jawa “colong mlayu alias mening­galkan gelanggang pengabdian”. Persoalan ini harus menda­patkan perhatian dari kubu Jokowi, agar euforia dukungan terhadap Jokowi yang masih membesar saat ini, nantinya bukan euforia yang membawa “cek kosong” kepada­nya, dengan ternyata misalnya tidak mam­pu membawa bangsa berpen­duduk lebih dari 270 juta ini menuju bangsa besar di kemu­dian hari. Suara-suara ataupun anali­sis dalam negeri dan asing yang meragukan kemampuan Jokowi untuk “mentackle” masalah-masalah luar negeri, juga harus menjadi pencer­matan dan masukan serta evaluasi yang strategis, terma­suk oleh jago-jago strategi di belakang Jokowi seperti Andi Widjajanto misalnya, yang dikenal juga ahli menganalisis perkembangan luar negeri tersebut. “Think thank” Jokowi harus mempertanyakan apakah figur jagoannya akan mampu meng­hadapi tantangan yang semakin berat bangsa ini di era ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Security Community yang akan diberlakukan pada 2015, termasuk-termasuk “scenario dan foresight” ke depan antara lain kemungkinan pecahnya perang akibat Laut China Selatan (LCS) dan kegiatan proxy war-proxy war lainnya yang tidak suka Indonesia menjadi “big brother” di ASEAN bahkan Asia Pasifik. Jika Jokowi dirasakan mampu, ya silahkan dilanjut­kan pencap­resan. Jika dianalisis ternyata tidak mampu, maka sebaiknya digagalkan, karena sebenarnya tidak elok memper­mainkan nasib bangsa hanya untuk kepentingan segelintir kelompok. Mari kita mulai menerapkan ajaran Panca­sila dalam pilpres sekarang ini. Semoga.  ●