Selasa, 29 April 2014

Merajut Koalisi, Mewujudkan Janji

Merajut Koalisi, Mewujudkan Janji

J Kristiadi  ;   Peneliti Senior CSIS
KOMPAS, 29 April 2014
                                                
                                                                                         
                                                             
Kemenangan PDI-P dalam Pemilu 2014 ibaratnya juara tanpa mahkota. Perolehan suaranya cupet sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengajukan calon presiden. Meski demikian, karena elektabilitas Joko Widodo paling unggul, salah satu isu politik yang cukup dominan setelah pemilu legislatif adalah spekulasi calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo.

Secara ideal, cawapres Joko Widodo (Jokowi/JKW) adalah sosok yang punya integritas, kapabilitas, elektabilitas, relatif muda, dan memiliki persenyawaan kimiawi (chemistry) dengan JKW. Ia juga harus memiliki wawasan yang sejalan dengan ideologi PDI-P, Trisakti, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Namun, tidak mudah untuk menemukan cawapres dengan segudang persyaratan itu. Padahal, guna mewujudkan janji PDI-P, yakni ”Indonesia Hebat”, ia terlebih dahulu harus berkoalisi dengan parpol lain untuk merebut kemenangan dalam pemilu presiden. Kemenangan jadi tuntutan absolut. Realitas politik itu mengharuskan PDI-P melakukan kompromi dalam menentukan cawapresnya.

Berdasarkan pertimbangan itu, PDI-P, minggu lalu—dari berbagai pemberitaan, antara lain The Jakarta Post, Jumat (25/4), ”PDI-P on Verge of Endorsing Kalla”—memberikan isyarat kuat memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres. Pertimbangannya, JK berpengalaman di pemerintahan, representasi Islam (diterima Nahdliyin dan Muhammadiyah), dan dari luar Jawa. Namun, kalau skenario duet JKW-JK menang dalam pilpres, mereka belum tentu dapat mewujudkan janji PDI-P kepada rakyat jika tidak secara bersama-sama mampu mengatasi berbagai tantangan.

Pertama, memadukan ideologi Trisakti PDI-P dengan pragmatisme JKW dan JK. Kajian Bagus Takwim dan kawan-kawan (Universitas Indonesia) tentang karakter capres dan cawapres (Kompas, 1 Juli 2009) menyebutkan, kekuatan JK adalah melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi efektif. Kelemahannya cenderung kompromistis, visi kurang jauh ke depan, cenderung mengabaikan idealisme, serta kurang imajinatif dan reflektif. Dalam beberapa hal, JKW juga memiliki kecenderungan sama, terutama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dari perspektif ini, duet JKW-JK kurang komplementer.

Kedua, kerumitan membangun relasi chemistry serasi karena perbedaan usia, kultur, dan latar belakang pengalaman. Mewujudkan harmoni dengan perbedaan usia yang terpaut hampir satu generasi antara JKW (52) sebagai presiden dan JK (72) sebagai wakil presiden bukan hal sederhana. Sebagai orang yang jauh lebih muda, lugu, dan ”sangat Jawa”, JKW perlu usaha ekstra untuk jadi ”atasan” JK. Naluri JKW untuk selalu hormat kepada senior dapat mengakibatkan JKW senantiasa dalam bayang-bayang JK. Tantangan yang dihadapi JK juga tak ringan mengingat ia telah menjadi tokoh nasional yang dianggap berhasil di dunia bisnis, politik, dan kemasyarakatan. Nama besar yang diukir selama ini secara naluriah membuat JK sangat percaya diri dan superior.

Ketiga, kepiawaian JK sebagai wakil presiden 2004-2009 dalam mengelola relasi antara pemerintah dan DPR serta berbagai terobosan, terutama menyelesaikan konflik Aceh dan meredam kerusuhan Poso, menyebabkan ia dijuluki ”The Real President”. Dalam perspektif lain, prestasi itu justru membuat JK dianggap terlalu berani melampaui otoritas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam konteks duet JKW-JK muncul kekhawatiran, SBY saja kewalahan menghadapi JK, apalagi JKW. Pengalaman ini bisa membuat JKW kurang nyaman.

Keempat, pengaruh JK di Golkar yang berimpit dengan sejarah Golkar sebagai partai penguasa akan mendorong Golkar menjadi bagian koalisi JKW-JK. Persoalan jadi rumit jika dalam munas Golkar, menjelang akhir 2014, menjadikan JK sebagai ketua umum. Sebagai seorang yang pragmatis, besar kemungkinan JK bersedia karena ia akan memiliki daya tawar politik lebih kuat. Dikhawatirkan koalisi duet JKW-JK akan lumpuh jika keduanya tidak memiliki kemauan politik dan chemistry yang kuat untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Agar duet JKW-JK dapat menjadi berkah bagi rakyat, JKW harus selalu sadar bahwa ia adalah presiden Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat. Penampilan boleh apa adanya. Akan tetapi, sebagai pengemban amanat rakyat, ia harus tidak kenal kompromi dengan siapa pun sejauh yang dipertaruhkan kepentingan rakyat. Bagi JK, ia harus menurunkan dosis rasa percaya dirinya agar JKW merasa nyaman dan aman. Peran JK, meskipun ia sebagai kampiun eksekutor, harus diimbangi dengan sikap kebegawanan yang bijak bestari serta arif dan bijaksana. Dalam jagat pewayangan, sosok itu adalah Resi Seto. Sesepuh Pandawa yang sudah menjadi resi, tirakat, matiraga, selalu olah batin, dan menjadi panutan para Pandawa. Ia selalu bersedia berjuang sampai mati membela kebenaran dan rakyat.

Faktor yang menguatkan JKW-JK adalah sikap terbuka. Melalui transparansi, JKW-JK diharapkan bisa menjaga hubungan dengan DPR, seperti JKW-Basuki Tjahaja Purnama mengelola relasi dengan DPRD DKI. Rajutan koalisi JKW-JK dan parpol lain harus mampu membuktikan rakyatlah yang sesungguhnya sebagai pemenang. Karena itu, duet JKW-JK tak tunduk pada keinginan parpol, tetapi kemauan rakyat.