Tantangan Presiden Mendatang Palar Batubara  ;   Ketua Pertimbangan Persatuan Alumni GMNI, Mantan Pimpinan Fraksi Golkar DPR

SINAR HARAPAN, 29 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Pemilihan legislatif (pileg) telah berlangsung dan kini masih dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Namun, dari hasil hitung cepat sudah kelihatan perolehan suara partai politik (parpol), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal memenangi pileg. Meski menang, PDIP tidak akan menjadi mayoritas di parlemen. Bahkan, untuk mengajukan pasangan calon pun partai pemenang pileg harus menggandeng partai lain. Secara matematis, pemilihan presiden (pilpres) paling banyak diikuti empat pasangan calon jika semua pasangan meraih angka 25 persen suara. Namun yang paling realistis, pilpres hanya diikuti tiga pasangan calon atau bahkan hanya dua pasangan calon. Saat ini, setiap parpol masih mencari mitra yang tepat untuk ikut dapat Pilpres 2014. Hal ini patut dilakukan karena komposisi koalisi akan sangat menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. Persoalan mendasar bukan sekadar siapa kalah dan menang dalam pemilu, melainkan lebih dari itu. Persoalan kompleks sudah menanti siapa pun pemenang pilpres. Dari awal patut kita semua mengingatkan kepada peserta pilpres, kalau tantangan ke depan tidak mudah, siapa pun yang terpilih menjadi presiden. Salah satu tantangan terberat adalah bagaimana mengatasi defisit anggaran. Saat ini Indonesia sudah masuk enam besar sebagai negara pengutang terbesar. Setidaknya, utang luar negeri Indonesia mencapai sekitar Rp 3.000 triliun. Apalagi, utang ini bukan pinjaman lunak, melainkan pinjaman komersial. Untuk itu, pemerintahan baru mendatang akan dihadapkan dengan persoalan mengatasi defisit anggaran. Kalau defisit ditutup dengan utang baru, beban utang luar negeri akan kian membengkak. Jika langkah ini tak diambil, pilihan ada pada peningkatan pajak dan sumber lain, termasuk kemungkinan memangkas subsidi. Semua pilihan ini tidak mudah, sebab menaikkan pajak atau memangkas subsidi tetap akan rentan mendapat perlawanan dari masyarakat, seperti yang terjadi selama ini. Dengan begitu, semua peserta pilpres harus secara terbuka mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi ke depan dan upaya untuk mengatasi persoalan itu. Keterbukaan itu akan menjadi modal besar bagi terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru nanti. Dikhawatirkan kepercayaan publik dalam pilpres akan rontok, manakala pemerintahan baru harus mengambil kebijakan yang justru membebani rakyat, seperti kenaikan pajak, penghapusan subsidi, dan sebagainya. Tantangan ke depan yang berat ini mestinya mendapat perhatian serius dari semua peserta pilpres sehingga mampu menyikapi tantangan itu dengan tepat, termasuk dalam penyusunan kabinet baru mendatang. Jika mengacu kepada tantangan yang kompleks, semestinya kabinet harus diisi dengan orang yang ahli sehingga fokus dalam bekerja dan melayani. Setidaknya, kabinet tidak dibebani kepentingan politik sehingga justru kontraproduktif dengan kinerja yang diharapkan untuk mengatasi masalah kompleks. Kalaupun tidak semuanya kabinet ahli, setidaknya kabinet didominasi orang yang ahli, terutama pada bidang-bidang strategis. Pengalaman semestinya memberikan pelajaran berharga. Ketika tokoh parpol menduduki kursi kabinet, diakui atau tidak, dalam setiap kebijakan akan senantiasa mempertimbangkan untung rugi bagi konstituen parpol. Pemerintahan baru ke depan harus memosisikan diri benar-benar sebagai pemerintahan seluruh rakyat, tanpa membedakan partai, suku, agama, ras, dan golongan. Pemerintah harus berjalan di atas rel yang telah digariskan para pendiri bangsa ini, bukan mendahulukan kepentingan partai atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu dibangun karakter sebagai pemimpin bangsa masa depan yang selama ini kita tinggalkan karena hanya mengejar pertumbuhan tanpa mempersiapkan mental yang baik. Tidak salah apabila Bung Karno saat itu menggelorakan, saat kita memiliki bangsa ini harus didukung nation and character building. Karakter ini akan membangun etos kerja, disiplin, cinta kepada bangsa dan negara, untuk mencapai tujuan kemerdekaan yang berkeadilan dan berkemakmuran. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya apabila kita mundur selangkah untuk memperbaiki mental dan karakter yang dimulai dengan kepemimpinan yang kuat, tetapi amanah serta rakyat yang amanah pula. Hanya dengan perubahan yang sangat mendasar ini kita akan mampu membangun bangsa dan menghadapi tantangan bangsa di masa depan. Banyak contoh negara di kawasan kita seperti India, Korea dan Jepang yang bertumpu pada nation and character building-nya yang pada akhirnya rakyat pun akan ikut serta seperti mencintai produk dalam negerinya, hemat, menjaga sumber daya alamnya, gotong-royong, saling hormat-menghormati dan lain sebagainya. Kepercayaan Langkah mengutamakan kepentingan partai dan golongan justru akan menggerus kepercayaan rakyat secara perlahan. Jadi, pada suatu titik nanti, pemerintahan baru hanya menjadi sasaran kritik dan kecaman dari pemilihnya. Sangat benar, meraih kemenangan itu lebih mudah daripada mempertahankan kemenangan. Salah satu upaya untuk tetap memelihara kepercayaan rakyat sebenarnya terletak pada usaha sungguh untuk melayani publik dan mengungkapkan secara terbuka semua persoalan mendasar yang menjadi tantangan sehingga harus dihadapi bersama-sama. Selain itu, penampilan pemimpin nasional, pemerintah, dan elite nasional akan sangat menentukan untuk mengatasi persoalan bersama. Hal ini, misalnya, ketika pemerintah harus mengurangi subsidi atau menaikkan pajak atau kebijakan lain yang membebani rakyat, otomatis akan menuai kritik, jika para penyelenggara negara dan pemimpin nasional tidak memperlihatkan kehidupan sederhana sebagai empati terhadap penderitaan rakyat. Pemimpin yang sederhana akan lebih dipercaya mengambil kebijakan yang berat dibandingkan pemimpin yang bergaya hidup mewah. Sementara itu, di satu sisi menuntut pengorbanan dari rakyat untuk membayar pajak atau menanggung dampak pengurangan subsidi. Jadi, gaya hidup sederhana pemimpin akan sangat menentukan perubahan pola hidup penyelenggara negara dan akan mudah mendapat sokongan dari rakyat manakala mengambil kebijakan sulit yang justru memberatkan warga negara. Satu hal lagi yang harus dicermati, hampir setiap bakal calon presiden saat ini memiliki jaringan pendukung dan sebagainya. Namun, kalau tidak disadari, justru nanti akan menuai kekecewaan atau justru berbalik melawan, jika setiap aktivitas dukungan saat ini mengharapkan imbalan jabatan atau kemudahan akses dan fasilitas. Semua dukungan moral dan material atau apa pun semestinya dimaknai sebagai perjuangan untuk memajukan Indonesia yang lebih baik. Harapan imbalan jasa terhadap setiap dukungan justru akan menjadi beban bagi pemerintahan mendatang. ●