Sesama Mudji Sutrisno  ;  Guru Besar STF Driyarkara, Dosen Pascasarjana UI, Budayawan

KORAN SINDO, 28 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Kini terbukti, di hari-hari pemilihan umum mulai sebelum 9 April 2014 untuk calon legislator hingga nanti Pilpres 9 Juli 2014, adagium politik itu ”memecah” bila tanpa fatsun atau etika (baca: pemahaman, kesadaran batin, dan budi mengenai yang pantas dan tidak pantas dalam relasi sosial manusia-manusia berharkat). Mengapa? Lihatlah begitu politik digerakkan atau berjalan kencang yang disumberkan pada hasrat berkuasa dan ambisi, dua medan perang pun dicipta antara kubu kami dan kubu mereka. Sejarah peradaban (baca: sebagai proses perkembangan menata hidup bersama untuk saling menghormati martabat antarmanusia dalam merajut masyarakat menjadi ”negara”) memaklumkan adanya ”perang abadi” yang tak habis-habisnya antara hasrat kuasa, yang mewujud dalam kepentingan naluriah, kepentingan ingin menguasai dalam ekspresi ambisi, dan ”nilai”, yaitu apa yang dipandang, dihargai, dan berusaha dihayati sebagai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan yang suci dalam kehidupan ini. Justru pengalaman sejarah mencatat korban-korban berdarah dan dihancurkannya kemanusiaan untuk ambisi kekuasaan dan atas namanya itulah umat manusia belajar untuk mengontrol hasratnya yang tega membawa kebiadaban daripada keadaban dengan dua cara. Cara pertama, mendidikkan proses kesadaran tiap manusia untuk semakin rasional jernih menimbang perihal yang baik dan buruk dan itu bernama rasionalitas etos atau teleologis: demi tujuan pemuliaan kehidupan dan tujuan yang suci serta yang bermakna dari hidup itu sendiri. Adapun lawan rasionalitas ini adalah rasionalitas ”instrumentalis” (seperti diurai Jurgen Habermas dalam komunikasi yang emansipatoris di mana rasionalitas teleologis bertujuan pada semakin emasipatorisnya proses keadaban menjadi peradaban), sedangkan pada yang ”instrumentalis”, akal budi rasional digunakan untuk menimbang mana yang sarana demi mencapai tujuan. Disebut instrumentalis karena pada penggunaan ekstremnya akal budi ini akan ”tega” menggunakan segala macam cara (termasuk yang dehumanistis) untuk mencapai tujuan (telos-nya yang ambisi dan hasrat subjek pelaku). Herankah kita bila politik sebagai seni memperjuangkan kepentingan dan kemungkinan-kemungkinan dalam kompetisi hasrat-hasrat kekuasaan yang ingin diwujudkan, kalau tidak dinakhodai atau diberi acuan arah etika, akan menjadi ladang pertempuran kuasa versus kuasa, mana yang kuat dialah yang menang. Situasi ini dirumuskan dalam paparan (deskripsi) situasi naluriah saling mengerkah dan berkelahinya orang-orang seperti serigala berebut mangsa atau wilayah kekuasaan (homo homini lupus dari Thomas Hobbes dalam Leviathan). Oleh karena itu kita menempatkan politik sebagai cara dan medium untuk menata hidup bersama agar lebih baik, lebih sejahtera. Rasionalitas tujuan politik adalah mewujudkan yang baik dalam hidup bersama sebagai etos sosial yang suci dalam hidup, yaitu hormat pada martabat makhluk-makhluk manusia dan alam ciptaan Tuhan dan yang indah serta benar dalam mengikhtiarkan dunia yang lebih ekologis, dunia yang lebih dicipta, dirawat (memayu hayuning bawana) agar layak didiami bersama. Di titik konfrontasi itulah Driyarkara menaruh kondisi masyarakat bernegara sebagai homo homini socius: manusia adalah sahabat atau rekan seperjalanan hidup bagi sesamanya. Di sini etika akan mengontrol apakah kita tega memperlakukan sesama hanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuanku? Pemahaman (baca: sebagai understanding) di atas digugat secara kritis dalam pertanyaan: apakah merupakan produk atau hasil hubungan sosial-ekonomis masyarakatnya atau si pelaku sebagai pusat kesadaran (baca: a conscious subject) mampu menentukan isi pemahaman sendiri? Kaum strukturalis dan sejarah materialis berpendapat bahwa sejarah ditentukan oleh faktor-faktor material seperti hubungan upah, hubungan pemilik modal dan pekerja, di mana pemahaman dan kesadaran subjek tidak merdeka. Kesadarannya mengalami pemalsuan pemahaman karena ia tidak bisa mandiri memahami. Pasalnya isi pemahaman sudah dipenuhi tayangan-tayangan pemodal dunia televisi, dunia pengatur makna. Sementara kaum idealis dan pendukung kemerdekaan otonomi subjek mampu mengolah pemahaman sendiri karena budi cerahnya yang bisa menimbang untuk memilih rasionalitas tujuan emansipasi dan memilah yang instrumentalis demi peradaban. Praktik politik kekuasaan yang memecah-retakkan antarkita sebenarnya oleh para pendiri bangsa sudah diberi wujud dasar awal peradabannya, yaitu konstitusi dengan arah homo homini socius dalam konsensus nilai-nilai dasar yang merekatkan ciri pluralitas kebinekaan Nusantara ini menjadi ika dalam bernegara. Apa itu? Konsensus dasar bahwa dasarnya dasar, kita sadar bahwa kemerdekaan bangsa adalah anugerah syukur kepada Sang Pencipta yang dalam rajutan religiositasnya kita disatukan oleh penghayatan ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti (Soekarno, periode eksil 1934–1938 di Ende), lalu diolah dalam mengalami beda ragam suku, agama, penyusun anggota-anggota berbangsa bernegara ini bila bernegara disepakatilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadaban itulah proses politik dengan etik kebudayaan menjadi jalan kebudayaan, artinya menapaki sistem edukasi dan pendidikan kesadaran agar semakin dicapainya martabat manusia Indonesia. Inilah humanisasi yang dalam jalan budaya menjadi kulturalisasi menuju persatuan. Konkretnya, sebagai sistem bernegara yang paling memayungi dan menjadi rumah bersama untuk Indonesia yang majemuk adalah sistem demokrasi dengan lima konsensus dasar kulturalisasi humanis dan sebuah sistem penyelesaian konflik beda kepentingan dan adu ambisi hasrat politik yang kerap tega mengorbankan sesama dalam sistem kepastian hukum atau rule of law. Karena itu, ketika politisasi mudah meretakkan dan memecah kita kalau tanpa etika dan ekonomisasi ekstremnya hanya memenangkan kalkulasi untung dan rugi atau rasionalitas instrumentalis yang menguntungkan dipakai, sedangkan yang merugikan dibuang apalagi kalau hasilnya adalah direduksikannya sesama manusia. Ekstremnya lagi ekonomi makro yang lupa bahwa Nusantara berbasis ekonomi mikro dan ukuran hidup bukan hanya uang dan uang tetapi kepedulian kerja sama, kemauan berbagi yang kesemuanya ini dalam nilai tukar uang telah membuat harga manusia cuma diuangkan, dimaterialisasi. Apa jadinya bila nilai intrinsik manusia sebagai subjek berharkat hanya disamakan dengan uang dan uang? Herankah kita pada praktik politik uang di pemilu ini? Maka menyadari fenomena-fenomena di atas dalam pilihan jalan politisasi, jalan ekonomisasi kini, mari kembali ke jalan awal para pendiri bangsa, yaitu jalan budaya, yaitu peradaban yang bersumber pada olahan yang baik, yang benar, yang suci, dan yang indah dalam hidup ini. Demi semakin sejahteranya tiap kita. Menjelang pilpres, pokok ini menjadi tantangan jalan peradaban kita! ●