Langkahi Dulu Syaratku! Bisma Yadhi Putra  ;   Fasilitator Sekolah Demokrasi Aceh Utara

OKEZONENEWS, 28 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

SENANTIASA ada yang berbeda di hari hajatan pemilu. Sepanjang lima tahun rakyat boleh marah pada parlemen dan mencaci habis-habisan para wakilnya. Dicela yang malas rapat, yang menonton “video gituan”, yang korupsi, dan seterusnya. Tetapi di hari pemilu, sikap rakyat meleleh. Seolah lupa pada perilaku-perilaku cedera di atas, lupa dengan situasi merana karena politik sering enggan menjadikan aspirasi rakyat sebagai referensi utama pembuatan kebijakan, mereka ramai-ramai mencoblos dengan antusias. Justru dalam banyak kebijakan, sumber acuan utama yang lebih sering digunakan adalah suara/kehendak para oligarch. Saat pemilu kita diminta berpartisipasi memilih pemimpin, setelahnya legislator terpilih jarang mengajak rakyat berpartisipasi memilih opsi-opsi dalam pembuatan kebijakan. Ibaratnya setelah pemilu caleg yang menang dengan lantang berkata: Lo, gue, end! Dan rakyat pun galau. Hidup enak yang dijanjikan nyatanya hanya ada dalam lukisan kata-kata. Gambaran hanya menjadi gambaran. Apa yang dikatakan sebelum pemilu terdengar realistis, menjadi fiktif sesudahnya. Itulah akibat yang timbul karena tak pernah berubahnya cara kita menyeleksi elite, khususnya dalam hal penerapan standar penilaian. Jika impian banyak orang adalah sistem yang tak menyediakan tempat bagi elite-elite lembek, goblok, dan pendusta, maka harus ada pengetatan dalam penilaian. Sebaiknya kita mengoreksi satu hal itu. Kita memang disuruh memilih “yang buruk di antara yang terburuk”. Artinya yang keburukannya paling sedikit. Argumennya: jangan berharap ada sosok lengkap, karena tiada manusia sempurna. Orang waras tentu tak akan menyangkal dalil itu. Namun dalam mencari “yang tersedikit buruknya” itu, faktanya tak ada pengukuran konkret yang digunakan. Padahal kalau kita memang waras, berakal, harus ada pengukuran dalam menentukan pilihan. Rakyat harus menerapkan “standar tinggi” untuk meminimalisasi terpilihnya elite-elite dengan kecacatan di atas. Penerapan standar tinggi merupakan sebuah upaya menciptakan pertahanan politik agar penjahat atau orang tak cakap gagal masuk ke parlemen maupun jabatan eksekutif. Lantas, seperti apa standar tinggi dimaksud? Penyelisikan ke sudut terkecil Mula-mula setiap orang (individu) harus mengukur kualitas diri terlebih dahulu. Kemudian baru secara lebih luas, yakni kelemahan umum masyarakat. Pada satu aspek, sampai saat ini saya belum lancar berbahasa Inggris. Begitu pula dengan banyak orang (masyarakat). Sementara perkembangan dunia terus menuntut setiap orang harus berjejaring dengan bangsa asing. Tidak hanya kreatifitas, setiap orang dituntut cakap berbahasa Inggris. Maka yang dibutuhkan masyarakat adalah legislator yang (lebih) pintar kemampuan berbahasanya. Dia harus memiliki kualitas yang tak dimiliki banyak orang yang diwakilinya. Dia harus tahu bahwa tiada satu dusun pun di dunia ini yang bisa mengisolasi diri dari “siklus pengaruh-memengaruhi” kegiatan internasional. Ketika “berhadapan” dengan pihak asing, saya tak bisa membayangkan seorang legislator—dengan segenap predikat prestisius atau elitisnya—malah menggunakan jasa penerjemah bahasa Inggris. Mereka yang tak memenuhi kualitas di aspek ini patut dipertimbangkan untuk tidak dipilih. Kita perlu legislator yang cakap berbahasa juga berkomunikasi. Saya bodoh, apakah kemudian saya mau memilih caleg yang lebih bodoh? Kalau Ibu Maidar adalah sarjana S3, apakah mau memilih caleg yang sama sekali tidak peduli pendidikan? Mungkin juga Ibu Maidar enggan memilih caleg yang taraf pendidikannya di bawahnya (S2, S1, atau SMA). Jika Bang Zulfikar sudah berpengalaman dalam mengadvokasi masyarakat tertindas, maukah memilih caleg yang sama sekali tak pernah terlibat dalam kerja-kerja sosial? Jika Ustaz Mahmud adalah ahli tafsir Alquran, maukah memilih caleg yang ketika ditanya jumlah Rukun Iman lantas dijawab: “delapan”, “kurang hafal”, atau “cek Google dulu, ya”? Calon legislator mestinya lebih cakap dari orang-orang yang hendak diwakilinya. Atau minimal kualitasnya setara. Tentu saya akan mencari yang wawasan dan kecerdasannya setara atau di atas saya. Langkahnya dengan menghadiri kampanye yang berbentuk dialog (misalnya diskusi publik atau kuliah umum) yang diselenggarakan caleg atau parpol. Tujuannya untuk mengukur kualitas. Di situ pula kemampuan berbahasa dan berkomunikasi ditampilkan. Namun perlu diingat, ketika di singgasana nanti, tiada alasan untuk bersikap congkak berdasarkan asumsi “wakil rakyat harus lebih cerdas dari rakyat” tadi. Rakyat tetap harus diposisikan sebagai guru. Filosofinya: meski mengetahui bahwa seseorang wawasannya tak lebih luas daripada kita, bukan berarti darinya tak ada ilmu berharga yang bisa diambil. Semua orang adalah guru, meski taraf pendidikannya lebih rendah. Ini merupakan hal yang harus dipahami setelah pemilu. Banyak informasi harus dikumpulkan untuk mengukur semua caleg yang ada di dapil masing-masing. Pola pertama, caleg harus rutin memublikasikan banyak informasi tentangnya. Di sini jelas tidak ada yang mau menginformasikan kecacatan masa lalunya. Pola kedua, informasi dikumpulkan oleh masyarakat sendiri. Kedua pihak—masyarakat dan caleg—harus saling “dengar banyak dan bicara banyak”. Dalam psikologi politik, dikenal istilah “pencarian oleh pemabuk” (drunkard’s search). Inilah jalan pintas mencari informasi tentang seseorang. Diibaratkan dengan pemabuk yang kehilangan kuncinya di jalan. Lantas ia mencarinya di bawah tiang-tiang lampu, karena cahaya lebih terang di sana. Bukan karena di sana adalah tempat kuncinya terjatuh (Cottam et al., 2012: 234). Dalam konteks pemilu, pemilih mabuk tidak mau memperumit informasi. Ditempuhlah jalan pintas dengan mengetahui informasi umum tentang seseorang. Untuk mendapat informasi tentang kualitas kemampuan berpikir atau kecakapan dalam analisis kemasyarakatan, misalnya, pemilih bisa membaca karya ilmiah (skripsi, tesis, atau jurnal) yang ditulis caleg. Termasuk jika ditemukan praktik plagiat (pencurian karya orang), mungkin bisa dikaitkan dengan kemungkinan seseorang akan menjadi pencuri anggaran (koruptor). Tentu saja pengukuran seperti itu tentu membutuhkan waktu lama. Informasi yang banyak tentang seorang tak bisa dirangkum dalam waktu singkat. Untuk itu penetapan bacaleg oleh parpol harus dilakukan jauh-jauh hari. Idealnya ditetapkan tiga (minimal) atau empat (maksimal) tahun sebelum pemilu. Kalau perlu hal tersebut langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Selama beberapa tahun menjelang pemilu itulah kader dilatih. Mereka akan punya durasi cukup panjang untuk turun ke masyarakat. Inilah bentuk ideal pengaderan calon wakil rakyat. Dan dalam waktu yang lama tersebut, dapat pula dilakukan riset. Ini juga bisa menjadi salah satu aspek dalam standar tinggi tadi. Bacaleg sendiri yang harus menjadi petugas riset, dibantu tim tentunya. Parpol yang pernah sukses melakukan riset adalah PKI. Untuk mendapatkan gambaran objektif dari kenyataan, PKI merumuskan metode riset “3 Sama”: (i) sama bekerja (mengerjakan apa yang dikerjakan petani tempat menginap), sama makan (makan apa yang dimakan petani), dan sama tidur (tidur seperti dan di rumah petani miskin). Riset yang dilangsungkan di bawah semboyan “Perhebat pengintegrasian dengan penelitian!” itu mengungkapkan hasil bahwa kaum tani sebenarnya tak setuju dengan prinsip-prinsip komunistis seperti “nasionalisasi semua tanah” dan “hak negara atas semua tanah”. Lantas PKI pun merumuskan program berdasarkan hasil riset (baca: aspirasi rakyat) yang intinya hendak memperjuangkan “tanah untuk kaum tani” dan “milik perseorangan tani atas tanah”. Riset selesai dalam tujuh minggu. Perempuan juga dilibatkan (D.N. Aidit, “Kaum Tani Mengganyang Setan-setan Desa: Laporan Singkat tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani di Jawa Barat, 1964). Jika tuntutannya harus menginap di rumah-rumah rakyat, durasi yang lama tadi tentu mencukupi. Jadi tidak hanya menjelang pemilu parpol baru bekerja di lapangan. Mengenali lebih dalam kondisi rakyat butuh waktu tak singkat. Calon wakil rakyat juga akan belajar banyak, sehingga saat duduk di parlemen tidak lagi mempelajari hal-hal yang bisa dipelajari sebelum pemilu. Saat kampanye pemilu, hasil riset yang diperoleh menjadi landasan untuk meyakinkan masyarakat. Berkampanye dengan temuan ilmiah. Artinya tak hanya membual dengan jargon “saya peduli rakyat”, padahal sama sekali tak memahami kondisi rakyat secara mendalam. Dokumen hasil penelitian yang dibagikan, bukan semata baju, stiker, atau kalender. Selama riset, caleg sekaligus melakukan investasi peran, antitesis investasi uang. Caleg dadakan yang diusung parpol menjelang pemilu, yang keterikatan emosionalnya dengan masyarakat lemah, biasanya lebih banyak mengeluarkan uang untuk meyakinkan masyarakat. Dia menempuh cara instan untuk dikenal. Sementara mereka yang jauh-jauh hari sudah berperan dalam masyarakat, tidak perlu lagi memberi uang agar dikenal. Semakin besar investasi peran, semakin kecil investasi uang. Sejak jauh-jauh hari, bacaleg yang menjadi petugas riset dapat terus terang saja berkata: “Empat tahun lagi, di pemilu yang akan datang, saya akan maju sebagai caleg. Maka sejak sekarang saya mau mendekatkan diri ke rakyat untuk mengenali masalah-masalahnya dan membantu mencari solusi agar bisa diperjuangkan di parlemen nanti. Saya tidak mau menjadi caleg yang muncul dadakan di muka rakyat menjelang pemilu”. Jangan kritis padaku! Saya dapat memahami bahwa penerapan standar tinggi merupakan ancaman bagi parpol yang tak mau repot-repot meyakinkan masyarakat. Meluasnya penerapan standar tinggi dapat meningkatkan golput, sebab ketika tak ada yang mampu mencapai standar maka tak ada yang layak dipilih. Pakar psikologi politik Hamdi Muluk menuturkan, saat ini golput adalah kalangan kritis dan terdidik. Di kalangan inilah standar tinggi itu diterapkan. Pemilih pemula biasanya tak memikirkan standar tinggi. Dan golput tinggi membuat perolehan suara menyusut, sehingga secara otomatis alokasi dana bantuan kepada parpol pun berkurang. Bisa dibuat sebuah ilustrasi. Partai Biawak adalah mayoritas di DPRD Pulau Komodo periode 2009-2014. Saat pemilu, suara sah yang diperoleh sebanyak 200.000. Satu suara dihitung Rp 771,68 yang dialokasikan dari APBD setiap tahun. Hitungannya: 200.000 × 771,68 = Rp 154.336.000. Partai Biawak mendapat dana bantuan parpol sebesar itu setiap tahun! Sementara parpol dituntut menggunakan 60 persen dari dana tadi digunakan untuk pendidikan politik. Dalam nominal di atas berarti Rp 92.601.600. Sudahkah parpol menggunakan 60 persen itu untuk mendidik kita? Di Aceh, misalnya, Masyarakat Transparansi Aceh pernah mengungkapkan dana bantuan kepada parpol banyak diselewengkan. Untuk pendidikan politik hanya sekitar 20-40 persen (Serambi Indonesia, 11/3). Padahal dana 60 persen itu bisa digunakan pula untuk keperluan riset. Mohon maaf, sedikit pun saya tak percaya upaya parpol menyosialisasikan “jangan golput” sebagai bentuk menyelamatkan demokrasi, tetapi lebih kepada mempertahankan kepentingan dan legitimasi mereka. Agar bantuan kepada mereka tidak berkurang, kita tidak boleh golput. Sementara mereka di parlemen boleh tidur saat rapat, boleh korupsi, boleh cabe-cabean. Maka sepanjang 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, sampai Pemilu 2019 nanti, tolong buat saya percaya dan punya alasan untuk tidak golput lagi. Bukan hanya soal keterbukaan penggunaan dana tersebut, tetapi juga memenuhi standar tinggi di atas (riset, belajar bahasa, dan sebagainya). Saya tak mau menjadi pemilih gampangan. Saya sudah sebutkan beberapa poin standar tinggi. Silakan Anda tambah sendiri sesuai selera. Tidak ada standar tinggi yang harus dibakukan. Yang penting standar itu logis. Jangan karena Anda tak bisa terbang lalu hanya mau memilih caleg yang mampu terbang secara alamiah seperti burung. Atau ingin caleg yang bertubuh kekar seperti binaragawan. Yang diukur adalah kualitas pemahaman terhadap masalah-masalah kepublikan dan keparlemenan. Otot caleg bukan kebutuhan publik, tetapi isi otaknya. Buatlah tulisan ini lebih panjang dengan syarat-syarat yang lebih lengkap. Biar parpol membacanya, biar mereka tahu kita ingin mereka seperti apa. Sudah cukup mereka yang menginginkan kita menjadi seperti apa, yakni pemilih minimalis: pemilih yang tidak mau rumit mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan politik. Mulai saat ini kita harus lantang berkata: jangan seenaknya kau tiba-tiba datang lantas meminta dukunganku. Jika kau hendak mendapat suaraku, langkahi dulu syaratku! ●