Rabu, 30 April 2014

Koalisi untuk Mengembalikan Khitah Politik

Koalisi untuk Mengembalikan Khitah Politik

Willy Aditya  ;   Wakil Sekjen Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai NasDem
MEDIA INDONESIA, 29 April 2014
                                                
                                                                                         
                                                             
ADAM, ini bukan soal Sjahrir, Tan Malaka, Hatta, atau Soekarno. Ini persoalan Republik. Ini persoalan geopolitik dan geostrategi menyelamatkan kemerdekaan Indonesia. Kita harus mampu mendayung dengan selamat dari hempasan ombak di antara kedua buah karang Blok Timur dan Blok Barat, dari pihak Sekutu pemenang Perang Dunia II. Ingat yang mendapatkan wewenang Sekutu untuk melucuti bala tentara Jepang di Indonesia ini adalah Blok Barat, dan itu adalah Amerika Serikat yang diwakilkan kepada Inggris. Ingat itu!”

Jawaban itu diberikan oleh Bung Karno ketika Adam Malik mempertanyakan keputusannya mengangkat Sutan Sjahrir untuk menjabat kembali sebagai perdana menteri (PM). Dalam pandangan pemuda ‘geng’ Menteng Raya 31 itu, Sjahrir sudah tidak dipercayai lagi oleh rakyat. Tan Malaka, dalam pandangannya, lebih tepat untuk menjabat sebagai PM. Peristiwa itu terjadi pada 14 November 1945, yang menandai jatuh bangunnya kabinet masa setelah kemerdekaan.

Apa yang dilakukan Bung Karno bukan saja cermin dari kuatnya kepemimpinan yang dia miliki, melainkan juga contoh kebajikan (virtue) politik. Politik yang mengedepankan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan yang sempit. Praktik semacam ini semakin langka dalam dialektika kehidupan politik kita dari waktu ke waktu. Terlebih saat bangsa ini mengalami euforia kebebasan ‘98, setelah sebelumnya terjerembap dalam suatu masa keterkungkungan oleh rezim Orde Baru.

Namun, ada secercah harapan seusai Pemilu April 2014 ini. Kebajikan politik seperti yang dipraktikkan Presiden pertama RI tadi juga tengah dirintis oleh Partai NasDem dan PDI Perjuangan. Kebajikan politik itu kita dapati kembali dari wujud kerja sama politik (koalisi) di antara kedua partai tersebut. Setidaknya ini terlihat dari tiga hal yang ingin dibangun oleh keduanya.

Politik beradab dan beretika

Saat capres PDI Perjuangan Joko Widodo bertemu dengan Surya Paloh di Gondangdia, Jakarta, tidak ada pembicaraan soal bagi-bagi kursi menteri. Bahkan, NasDem tidak memberikan portofolio apa pun kepada Jokowi. Prinsipnya ialah kepercayaan dan prinsip demi kepentingan bangsa dan negara.

Dasar kerja sama dari keduanya ialah kesamaan ideologi, visi, dan kesediaan untuk bekerja sama memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Sudah semestinya kerja sama politik tidak didasarkan pada perolehan kursi.

Bangunan koalisi yang dirancang keduanya juga tidak akan besar. NasDem mengapresiasi statement Jokowi saat bertemu dengan Forum Pemred beberapa waktu lalu di Jakarta. Dia menandaskan, jika pun hanya dengan NasDem kerja sama politik dibangun, itu tidak masalah. Toh yang ingin dibangunnya jika terpilih sebagai presiden ialah kabinet kerja, bukan kabinet koaliasi.

Kenyataan ini tentu memberikan harapan di tengah praktik politik Indonesia yang tidak elok (banal) dan penuh dengan basa-basi dan kepura-puraan. Praktik politik semacam ini ialah tradisi baru yang bisa mengembalikan khitah politik yang berisi keadaban dan etik yang luhur.

Memilih kepentingan negara dan partai

Satu hal yang disadari oleh NasDem dan PDI Perjuangan ialah pentingnya untuk menguatkan kembali sistem presidensial yang dianut oleh negara Indonesia. Apa yang dirintis oleh keduanya tadi merupakan antitesis dari praktik politik yang selama ini terjadi. Praktik rangkap jabatan yang mempertontonkan tidak adanya pemisahan antara ranah publik dan ranah golongan atau partai akan dikoreksi.

Sistem presidensial adalah sistem yang menggarisbawahi bahwa presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat negara (pejabat politik) lainnya tidak boleh rangkap jabatan di partai. Karena seperti yang disebut oleh Miftah Thoha, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik UGM, rangkap jabatan dilihat dari perspektif apa pun-¬etika, manajemen, sosial, politik, ekonimi, apalagi agama¬adalah kurang patut (Kompas, 17 April 2014).

NasDem dan PDI Perjuangan melalui kerja sama politik berkomitmen untuk menata kembali tata pemerintahan hasil Pemilu 2014 menjadi peme rintahan demokratis yang etis. Pemerintahan yang benar-benar diabdikan kepada negara, bukan kepada kepentingan politik partai. Kasus presiden, menteri, dan kepala daerah yang menjabat sebagai ketua partai harus diakhiri.

Politik gagasan dan konsistensi

Bertemunya Partai NasDem dan PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari kedua ketua umum masing-masing. Selain kedekatan emosional, ada kedekatan ideologis di antara keduanya. Bahkan, Surya Paloh sering disebut sebagai anak ideologis Soekarno. Keduanya sudah pasti sering bertemu, baik dalam konteks emosional maupun ideologis. Namun, sepertinya baru Pemilu 2014 inilah yang benar-benar mempertemukan Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri baik secara emosional maupun ideologis.

Dulu keduanya mungkin sempat bertemu dalam dua konteks tersebut. Akan tetapi, posisi Surya Paloh yang hanya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat itu tidak bisa membuat keputusan penuh atas keinginan kerja sama di antara kedua partai. Blok yang diharapkan pun tidak terbangun secara optimal. Oleh karena itu, melalui Partai NasDem-lah kemudian ini bisa terwujud. Sebuah kerja sama yang tidak hanya emosional, tetapi juga ideologis.

Kerja sama ini memungkinkan terbangunnya blok ideologis yang bisa memanifestasikan kebangkitan gerakan nasionalisme baru Indonesia. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari dua hal; politik gagasan yang diusung oleh Partai NasDem dan konsistensi yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan selama ini. Politik gagasan yang diusung oleh NasDem selama ini ialah Restorasi Indonesia; sebuah gagasan tentang gerakan perubahan yang bertujuan untuk memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Aktualisasi dari gagasan tersebut direpresentasikan dengan empat kata kerja yang sekaligus menjadi `kata kunci' perjuangan Partai NasDem, yaitu Memperbaiki, Mengembalikan, Memulihkan, dan Mencerahkan. Semoga apa yang tengah digagas oleh kedua partai ini menjadi awal bagi terbangunnya negara yang kuat, bangsa yang bermartabat.