Senin, 28 April 2014

Menakar Barisan Umat

Menakar Barisan Umat

Agus Wahid  ;   Peneliti di The Spirit Institute
KORAN JAKARTA, 26 April 2014
                                                
                                                                                         
                                                             
Mari melihat sejenak Pemilu 1999, yang kala itu, baju Islam terlalu sempit, sehingga tak bisa menerima tawaran duduk atau memimpin partai Islam (PPP). Yang muncul kemudian adalah partai dengan asas jauh dari aroma Islam.

Namun, mencermati dinamika politik dua arus besar yang cukup mencekam saat itu–Asal Bukan Habibie (ABH) dan Asal Bukan Mega (ABM)–muncullah Poros Tengah yang jelas-jelas berbasis massa Islam. Gerakan ini berhasil mengantarkan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI keempat melalui Sidang Umum MPR 1999.

Kini, pasca pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu, sejumlah tokoh partai nasionalis-sekuler kian unjuk gigi. Positioning-nya, berdasarkan banyak survei, sangat mungkin menang. Maka, tak sedikit pimpinan partai berbasis massa Islam berusaha merapat ke mereka untuk mengincar posisi calon wakil presiden atau minimal menjadi bagian dari kekuasaan dengan jatah menteri. Panorama politik yang tergelar menggambarkan sejumlah pemimpin partai berbasis massa Islam tampak “mengemis”.

Sikap pragmatis ini dinilai sebagian tokoh Islam cukup merendahkan martabat masyarakat Islam. Di sanalah, di antara elitis Islam tergerak, tidak mungkinkah membangun barisan umat untuk mengusung capres-cawapres alternatif berbasis massa Islam.

Menyitir kembali sikap Amien Rais, sukses Poros Tengah “Jilid I” tak lagi relevan diterapkan pada permainan politik saat ini. Landasannya, bukan hanya kurang kondisional (tidak terlalu mencekam situasi pertentangan kubunya), tapi juga ketiadaan figur yang bisa diterima semua elemen umat, minimal, partai-partai berbasis Islam.

Cara pandang Amien Rais bisa dinilai terlalu mengecilkan potensi umat sebab secara kuantitatif dari hasil perolehan suara partai-partai berbasis massa Islam masih prospektif. Kumpulan partai berbasis Islam, sementara, memperoleh 30,31 persen suara.

Ini sesungguhnya bisa menjadi alat tawar (bargaining position) dengan partai-partai nasionalis-sekuler. Ini bukan hanya untuk cawapres, tapi bisa mengajukan capres. Bahkan, jika barisan umat mendayagunakan kekuatan internalnya bisa menjadi faktor pengimbang bagi kompetitor dari unsur nasionalis-sekuler tersebut.

Prospek kemenangannya perlu dicermati dari beberapa variabel. Jika satu putaran, maka barisan nasionalis-sekuler terpecah bisa terdiri dari PDIP, Gerindra, Golkar, dan Nasdem. Hal ini akan menguntungkan faksi umat yang bisa mengambil manfaat politik jika partai-partai berbasis Islam berhasil menyatukan pendirian politik. Soliditas barisan umat memberi harapan konstruktif.

Jika satu putaran, peluangnya cukup berat, terkait ketentuan UU (keharusan mencapaian 50 persen+1). Namun demikian, tetap ada peluang didasarkan pada analisis kumpulan suara partai-partai berbasis Islam, ditambah bila ada suara nyempal dari golongan nasionalis-sekuler.

Sukses politik pada putaran pertama akan menjadi modalitas yang cukup menguntungkan barisan umat. Minimal, posisi tawarnya lebih kuat, bahkan lebih tinggi dibanding partai nasionalis-sekuler.

Kendala

Namun, sukses politik barisan umat sangat tergantung pada kearifan para pemimpin. Hanya, sebagaimana dikatakan Amien Rais, tidak adanya tokoh umat yang bisa mempersatukan partai-partai berbasis Islam, akan menjadi kendala serius.

Setidaknya, akan muncul egosentris dari tiap-tiap partai berbasis Islam, didasarkan perolehan suara, kapasitas, kapabilitas, serta prasyarat lain. Debat “usil” akan mewarnai dan tiap-tiap partai akan mendahulukan kepentingan sempitnya. Inilah problem akutnya.

Pilihan konvensi juga tidak mungkin karena sudah mepet. Yang lebih mungkin adalah musyawarah nasional umat Islam. Tapi, itu pun perlu dipertanyakan bobot keterikatannya dari hasil musyawarah.

Karena itu, sikap arif yang perlu dibangun adalah mendegradasikan kepentingan sempit kelompok. Setelah itu, menentukan pilihan dengan bijak di antara tokoh dari partai-partai berbasis massa Islam atau di luar partai, tanpa memandang latar belakang catatan kelompok atau partai.

Banyak tokoh nasional bernama besar yang mumpuni dan potensial diterima berbagai pihak. Ketika ego tiap-tiap elitis bisa dikendalikan, kendala yang sangat mendasar ini bisa diatasi.

Kini, masalah yang jauh lebih krusial, strategi pemenangan sering hanya untuk perebuatan kekuasaan. Sungguh naïf jika tekadnya memang seperti itu. Di sanalah masyarakat harus menggarisbawahi kriteria kandidat. Dia bukan hanya tinggi tingkat elektabilitasnya, tapi juga mumpuni untuk membawa bangsa dan negeri ini menjadi jauh lebih baik.

Bahkan, karakter lainnya seperti integritas dan kejujuran, juga kepribadian yang sederhana menjadi prasyarat yang tidak boleh diabaikan. Integralitas sejumlah kepribadian konstruktif itu haruslah benar-benar menonjol. Ini semua diperlukan untuk membenahi berbagai kondisi yang sudah sangat memprihatinkan.

Urgensinya, agar rakyat merasa negara itu memang ada. Negara adalah tempat berpijak dan merasakan kemerdekaan. Ada dignitas yang dirasakan sebagai bangsa. Juga akan terhindari dari aksi “melacur” kepada bangsa lain. Ini semua berarti pemimpin bukan hanya visioner, tapi kuat tekadnya untuk mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik.

Membaca kepentingan Indonesia ke depan, maka massa dapat memahami muncullah isu format Poros Indonesia Raya. Pemikiran ini lebih terbuka dan lebih luas spektrumnya. Ini bisa menjaring seluruh elemen elitis, baik dari barisan umat maupun lainnya. Yang terpenting, peranan tokoh (capres-cawapres) mampu menjalankan amanat rakyat dan negara.

Inilah pertanggungjawaban moral tokoh yang harus dipertaruhkan. Karena itu, sungguh naif jika tekad merapatkan barisan umat hanya untuk memperebutkan kekusaan. Jika begitu, ini justru akan menjadi noda besar dan krisis kepercayaan serius bagi umat Islam. Pemimpin harus menjalankan amanat dengan penuh dedikasi.