Dari Surplus Beras sampai Gonjang-ganjing Jelang Pilpres

Dari Surplus Beras sampai Gonjang-ganjing Jelang Pilpres Winarta Adisubrata  ;   Wartawan Senior

SINAR HARAPAN, 24 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Fakta Indonesia paling unggul dalam konsumsi besar “paling tinggi di Asia”, berdasarkan angka Kementerian Pertanian baru-baru ini bahwa Indonesia surplus produksi beras 5,4 juta ton pada 2013, sempat membingungkan kita. Dikarenakan berita tersebut, nyaris kontan, disusul berita “masih” berdatangannya lebih dari 40 peti kemas beras impor dari Vietnam yang masuk di Priok. Diberitakan juga, lebih dari separuh dinyatakan sebagai “impor ilegal” oleh pihak Bea dan Cukai. Dilengkapi berita terjadinya kenaikan harga beras hingga sekitar 20 persen disebabkan kemacetan transportasi. Makin membingungkan lagi, menjelang bulan puasa mendatang, persediaan beras tingkat nasional “aman”. Kita cuma bisa meraba-raba jika rangkaian berita itu bukan sekadar “mengada-ada”, kita sebenarnya tak usah terlalu jauh melacaknya sampai ratusan atau puluhan tahun. Namun, seperti kata pameo sejarah berulang, kita patut ingat di negeri ini segalanya bisa terjadi sehingga segalanya bisa serba membingungkan. Apalagi, jika diingat kita sedang melakukan upaya “rekapitulasi” hasil Pemilu 9 April 2014. (mau tak mau) Kita siap-siap nyoblos pemillihan langsung calon presiden dan wakilnya kurang dari tiga bulan lagi. Gonjang-ganjing sekitar pemberitaan mengenai partai-partai unggulan, yang wajarnya masih bakal harus bertarung dalam pilpres nanti, pun harus bikin gonjang-ganjing memilih serta menyiapkan calon-calon presiden atau pasangannya atau calon partai koalisi. Betapa mengejutkan juga, akhirnya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Poernomo Hadi, pada hari ulang tahunnya ke-67 mendapat hadiah yang cukup mengagetkan karena harus dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Demi mengurangi guncangan karena gonjang-ganjing pemberitaan menjelang pemilhan presiden bulan Juli 2014, kita kutip di sini lucon Multatuli (penulis buku Max Havelaar yang mengguncang dunia itu). Kala itu, Douwes Dekker masih masih menjabat Asisten Residen di Lebak, Banten. Surplus padi lebih dari satu setengah abad lalu digambarkan Multatuli ibarat tongkat estafet yang dinikmati dari satu provinsi ke provinsi sebelahnya. Dari provinsi A, surplus dilimpahkan ke provinsi B. Surplus provinsi B dilimpahkan ke provinsi C, dan seterusnya sehingga sindiran Multatui itu menunjukkan betapa remang-remangnya kebenaran akan ada atau tidaknya surplus pangan kala itu. Sejauh yang penulis ketahui, lucon Multatuli itu masih berlanjut. Penulis mengalami pada 1958 melalui kejadian pengiriman kembali angka statistik pertanian provinsi Kalimantan Barat, yang sedianya harus disulap dulu berdasar angka-angka konkret nyata, sehingga akan sesuai arahan pusat data pertanian yang kala itu pengolahan datanya di Pasar Minggu. Cukup ganjil juga jika kita ingat, pada permulaan masa kemerdekaan Indonesia telah mampu menyumbang beras ke India untuk mewujudkan semangat solider kepada sesama bangsa Asia. Sesudah jangka waktu cukup lama, Indonesia sebagai bangsa konsumen beras harus memenuhi kebutuhannya dan akhirnya mengimpor dari Thailand. Bersyukurlah kita, berkat kerja sama dan kerja keras dengan International Rice Research Institute (Lembaga Penelitian Padi Internasional) yang berpusat di Los Banos, Filipina pada era Orde Baru tercipta varietas unggul padi hasil persilangan antara dua varietas padi Indonesia dan India, yang kemudian diberi kode IR-5 dan IR-8 (di Indonesia kemudian diberi kode PB-5 dan PB-8). Penggunaan varietas hybrid didukung pemupukan dan pemberantasan hama serta irigasi yang memadai, Indonesia (lama sebelum Orde Baru harus “menguap dari sejarah”) berhasil mencapai status swasembada pangan. Namun, menjadi menggelikan dan ironis. Setelah cukup berhasil dalam pembangunan ekonomi dan status swasembada pangan, dengan penghargaan tinggi dari PBB untuk almarhum Presiden Soeharto, kesuksesan itu harus berakhir karena diterjang krisis ekonomi global. Indonesia terjungkal akibat kejenuhan praktik ekonomi pembangunan yang sangat pekat bergelimang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang selama lebih dari 30 tahun terbina (hampir enam Repelita). Kebebasan pers dalam era Soeharto, yang rencana dan kebijakan ekonomi pembangunannya dicetak-birukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan yang mutlak harus mengabdi kepada gaya kapilatistis Barat, pada akhirnya harus dibuat tamat oleh krisis ekonomi global yang juga menjamah Indonesia. Selama era Orde Baru, ekonomi kapitalistis Barat, yang dipraktikkan melalui Bappenas, yang harus melengserkan Soeharto tercatat berprestasi “menyelewengkan” sampai sekitar US$ 25 juta (seperti ditudingkan majalah Time, yang angkanya bahkan lebih menggelembung dibandingkan penelitian George Aditjondro). Oleh karena itu, terbukalah pintu sejarah untuk tampilnya era Reformasi, yang kiranya kini terbukti tidak lebih baik (jika bahkan tidak lebih buruk) dari era Orde Baru yang pekat kental dengan KKN. Menteri dalam negeri yang kini masih menjabat bersama SBY mengakui, sejak dan selama 10 tahun, tidak kurang sebanyak 17 dari 33 gubernur, bersama lebih dari 200 bupati dan wali kota di seluruh negeri belepotan dengan tuduhan terlibat korupsi. Jauh lebih signifikan kedahsyatannya ketimbang zaman Orde Baru. Ratusan kasus berikut proses pengadilannya terus-menerus menggelinding. Sampai hari ini, berbagai kasus harus ditangani KPK, termasuk harus dilakukan pemungutan suara ulang karena cacat atau terlambat pelaksanaannya di berbagai daerah. Itu semua telah menjadi santapan sehari-hari, baik bagi rakyat yang membaca koran maupun yang menonton televisi. Kurang dari tiga bulan lagi pemilihan presiden harus terlaksana. Beberapa partai gonjang-ganjing sekaligus kasak-kusuk serentak bersama para gembongnya demi bersiap-siap sambil baku atur barisan. Saling pilih partai pasangan calon koalisi dengan partai mana, serta dengan capres dan cawapres mana. Rekapitulasi dan penghitungan final hasil Pemilu 9 April (sampai hari ini, 22 April) belum usai juga. Ketika para sidang pembaca catatan ini, ibarat masih menggantung di dirgantara, apa dan bagaimana jadinya penghitungan atau rekapitulasi Pemilu 9 April yang sudah diburu oleh sang waktu, serentak makin gonjang-ganjingnya atur barisan antara partai-partai “papan atas” seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, atau PKS. Mana-mana yang akan tampil, berdasar angka final rekapitulasi Pemilu 9 April lalu. Serentak dengan itu, gonjang-ganjing mereka yang mengguncang udara pemberitaan lewat cetak maupun telivisi menyaksikan, menunggu. Siapa dan partai mana yang bakal tampil di pemilu presiden beserta wakilnya. Kita cuma bisa serba terka dan berharap. Siapa tahu, dari era Reformasi bakal menuju ke era transformasi dan benar-benar baru bagi Indonesia yang rasanya cukup belajar untuk siap menjadi bangsa yang tahu menghayati dan mengontrol Demokrasi. ●