Pesan buat Kandidat Presiden Bambang Satriya  ;  Guru Besar Stiekma, Dosen Luar Biasa Universitas Merdeka Malang

KORAN JAKARTA, 28 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum baru berusaha keras menyelesaikan penghitungan secara manual hasil pemilu legislatif 2014. Meski begitu, publik sudah bisa membaca secara general hasilnya. Calon presiden yang diajukan partai politik (parpol) harus dikonstruksi melalui koalisi dengan partai lain. Mao Tze Tung pernah mengingatkan bahwa perang itu pertarungan politik yang berdarah, sedangkan politik adalah perang yang tidak berdarah. Artinya, pileg 2014 merupakan ranah pintu gerbang politik untuk mendapat sosok kandidat presiden yang ditempuh melalui jalan pertarungan yang tidak boleh berdarah. Jabatan presiden memang menggiurkan. Bayangkan, dia ke mana-mana harus dikawal dengan pelayanan prima. Berbagai kebutuhan istimewa lainnya terpenuhi. Ia layaknya manusia paling sempurna di muka Bumi. Dia bisa menikmati yang tak bisa dirasakan orang lain. Logis saja kalau kemudian jabatan presiden diperebutkan banyak orang karena bisa tertulis dalam sejarah Indonesia sebagai manusia utama. Dari sudut pembiayaan untuk menemukan presiden ini, puluhan triliun rupiah uang rakyat dikeluarkan guna menyukseskan pilpres juli nanti. Masalahnya, apakah dengan menjadi presiden, seseorang menyadari makna perikatan tanggung jawabannya secara moral spiritual untuk menjadi sosok pelaku perubahan di segala lini bangsa? Bangsa ini sedang sakit keras di sana-sini. Kompilasi penyakit sedang merasuki masyarakat. Rakyat tetap tidak berdaya, baik di lini hukum, ekonomi, pendidikan, maupun sektor strategis lainnya. Dalam banyak hal, rakyat menjalani kehidupan tanpa kehadiran pemimpin. John C Maxwell mengatakan, “Kepemimpinan adalah perjalanan seumur hidup, bukan perjalanan singkat.” Pernyataan tersebut tentu mengundang tanda tanya, apa yang dimaksud kepemimpinan sebagai perjalanan seumur hidup. Apakah kalau seseorang jadi pemimpin atau presiden berarti harus menduduki kursi kepemimpinannya seumur hidup? Atau apakah kalau seseorang jadi pemimpin berarti ada tuntutan moral yang harus dijalani dan dipertanggungjawabkan seumur hidupnya? Atau apakah ketika menjabat sebagai presiden, seseorang berarti memasuki wilayah akuntabilitas moral sepanjang hayat? Yang jelas, perjalanan seumur hidup bagi seseorang yang sedang memimpin negara bukanlah bermakna keabadian dalam menduduki kursi atau jabatan yang dipercayakan padanya. Ini bermaknakan pertanggungjawaban yang harus dijalani sepanjang hidupnya meski sudah tidak lagi menempati kursi formalitas. Mungkin dia sudah tidak lagi menjabat atau tidak memimpin institusi yang sebelumnya dipercayakan padanya. Amanat Seseorang yang menjadi presiden berarti mendapatkan amanat untuk mendesain perjalanan panjang atau memperkaya kinerja moral. Dia harus berada di garis paling depan dalam menghadapi ketidakadilan, penindasan, dan korupsi. Tidak ada seorang pemimpin di dunia ini yang bebas dari tuntutan peradilan keilahihan. Bisa saja di dunia ini, seorang presiden mengobral janji manis atau memproduk program-program yang membahasakan kepentingan rakyat, namun kelak, di hadapan peradilan abadi, presiden harus mempertanggungjawabkan-nya. Dia harus bisa menjawab apakah mandat kekuasaan dijalankan dengan benar atau sebatas “alat membius rakyat”. Apa yang disebut Maxwell hanya menguatkan sisi pertanggungjawaban seorang pemimpin. Di hari setelah manusia mati, ada peradilan yang bermuatan akuntabilitas moral tentang perjalanan kepemimpinan. Tuhan tidak membiarkan seseorang yang sudah dipercaya rakyat, manusia atau rakyat untuk menduduki suatu jabatan, yang sekadar digunakan untuk foya-foya. Kekuasaan tidak boleh dijadikan hanys sebagai peluang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, aji mumpung. Mereka tidak boleh melakukan abuse of power. Presiden harus benar-benar adil dalam memimpin. Segala jerih payahnya harus sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat. Presiden tidak boleh menggunakan kekuasaan sebagai kesempatan memuaskan ambisi-ambisi pribadi, keluarga, dan golongan. Sering dianggap menjadi presiden itu enak dan nikmat. Pernyataan itu merendahkan makna moral kepemimpinan. Seeolah-olah kepemimpinan hanya dijadikan jembatan memburu dan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itulah virus yang sering menggoda setiap presiden atau orang-orang di dekatnya untuk berlama-lama menduduki jabatan. Mereka tidak mau meninggalkan kursi yang didudukinya karena banyak keistimewaan. Presiden demikian sulit diharapkan dapat memberi perubahan demi perbaikan nasib rakyat. Kekhawatiran itu beralasan mengingat penyakit korupsi di negeri ini sudah menjangkiti berbagai elemen strategis bangsa. Sosok tertentu, misalnya, sekarang terlihat bersih atau tidak terkena virus korupsi, tetapi tidak menjadi jaminan kalau di kemudian hari bisa ditemukan di dalam diri, anak, atau istrinya tersangkut beragam dana siluman atau sumber-sumber keuangan secara ilegal. Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya, yang semula dikenal sebagai lembaga kredibel, dalam waktu singkat terkena degradasi kredibilitas. Memimpin negeri berat, tapi mulia. Dia harus bisa memberi manfaat besar bagi kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Presiden menjadi beban berat secara moral bilamana dalam memimpin hanya mementingkan diri dan golongan, apalagi melupakan tugas mengangkat kesejaheraan rakyat. Selain itu, memimpin mengandung riesiko yang bisa jadi efeknya akan ditanggung seumur hidup, terutama jika berbagai bentuk penyakit seperti fitnah, praduga bersalah (presumption of guilt), dan keserakahan orang lain, kolega, atau orang-orang di sekitar yang mengorbankan orang banyak. Kondisi tersebut berpotensi menjadi beban sejarah dalam perjalanan hidup dan keluarga. Presiden yang melupakan perjuangan untuk rakyat banyak juga bakal dilupakan sejarah. Apalagi jika memang nyata-nyata presiden terbukti banyak terlibat dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pembodohan kepada rakyat. Untuk itu, para kandidat presiden harus mengutamakan perjuangan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Presiden adalah jabatan mulia, hendaknya tidak dikotori dengan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan. ●