Rabu, 30 April 2014

Mendorong Perdamaian Israel-Palestina

Mendorong Perdamaian Israel-Palestina

Dinna Wisnu  ;   Co-Founder & Direktur Pascasarjana Bidang Diplomasi,
Universitas Paramadina
KORAN SINDO, 30 April 2014
                                                
                                                                                         
                                                             
Kesepakatan tersebut dinyatakan kepada masyarakat umum pekan lalu setelah dua hari konferensi yang diselenggarakan bersama di Jalur Gaza. Beberapa hari sebelumnya memang sudah beredar kabar bahwa diplomat Fatah telah mengatakan kepada Hamas bahwa mereka tidak mau datang ke Jalur Gaza apabila Hamas tidak menerima kesepakatan rekonsiliasi. Kesepakatan antara Hamas dan Fatah menimbulkan dampak politik internasional yang besar terutama terkait dengan pembicaraan damai antara Palestina dan Israel.

Hamas bagi Israel, Amerika, dan Eropa dikategorikan sebagai sebuah organisasi teroris. Maklum, Hamas pernah menyatakan tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Karena itu pula Israel segera bereaksi dengan menyatakan mundur dari proses perundingan damai karena menuduh Fatah lebih mau berdamai dengan organisasi teroris ketimbang menjalani pembicaraan damai dengan Israel.

Sebenarnya kubu Fatah, yakni Mahmud Abbas, mencoba memberikan pernyataan yang menenangkan. Misalnya, pemerintahan bersama Hamas-Fatah tetap akan dikelola Fatah. Mereka tetap akan mengakui Israel sebagai sebuah negara dan menyatakan Holocaust adalah kejahatan kemanusiaan yang terburuk di dunia. Namun, tampaknya Israel dan sekutunya tetap tidak menyambut baik hasil kesepakatan damai antara Fatah dan Hamas.

Padahal dengan pernyataan yang dilontarkan Abbas sebetulnya ada sebuah pesan penting, yakni rekonsiliasi yang terjadi akan cenderung berdasarkan platform dan ideologi Fatah yang menolak penggunaan kekerasan, mengakui keberadaan Israel, dan mengutamakan caracara diplomatik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Palestina dan Israel.

Di sisi lain, rekonsiliasi ini juga menjadi tanda Hamas semakin tersudut akibat isolasi internasional dan salah perhitungan dalam melibatkan krisis yang terjadi di Timur Tengah khususnya di Suriah dan Mesir. Di sisi lain, Fatah juga perlu mengakui bahwa ”hilangnya” kelompok radikal dalam gerakan Palestina juga mengurangi daya gentar mereka dalam negosiasi dengan Israel. Itu sebabnya Israel dan AS justru kelihatan makin kaku.

Seperti telah diketahui bahwa Hamas adalah kekuatan politik di Palestina yang mendapat popularitas tinggi di Jalur Gaza. Popularitas yang tinggi itu antara lain disebabkan slogan kampanye yang radikal terhadap Israel ditambah dengan merosotnya popularitas kelompok Fatah akibat korupsi dan skandal politik lain. Hal itulah yang menyebabkan kemenangan Hamas dalam pemilihan umum di tahun 2006.

Hamas bergeming dengan ideologinya dan menolak mengakui Israel sehingga menyebabkan The Quartet (Israel, Amerika, PBB, dan Uni-Eropa) mengurangi dukungan secara politik dan keuangan terhadap Otoritas Palestina. Hal ini memuncak ketika Hamas mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza sehingga menyebabkan Palestina menjadi dua wilayah kekuasaan.

Kelompok Hamas di Jalur Gaza dan Kelompok Fatah di Tepi Barat. Walaupun Israel segera menutup erat komunikasi dan transportasi ke wilayah Gaza yang dikuasai Hamas, bantuan dari Mesir lewat terowongan bawah tanah masih diandalkan terutama ketika Muhammad Mursi yang menjabat sebagai presiden Mesir memberi dukungan penuh terhadap Hamas. Masalah mulai muncul ketika konflik di Suriah terjadi di tahun 2009.

Hamas melibatkan diri ke dalam konflik untuk menentang rezim Bashar al- Assad. Langkah ini menjadi tamparan politik yang keras bagi Suriah dan Iran yang sejak 2000 menerima dan melindungi para pemimpin Hamas yang menjadi target operasi Israel. Iran dan Suriah sebetulnya telah menjadi rumah perlawanan politik bagi pemimpin Hamas karena jauhnya mereka dari pengaruh dan tekanan politik Barat dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya.

Keputusan untuk berpisah secara politik dengan Suriah dan Iran juga tidak lepas dari bantuan Qatar yang menggantikan peran Suriah dan Iran. Namun, sayangnya, situasi politik di Timur Tengah bergerak begitu cepat dan di luar perhitungan politik banyak pihak. Kekuatan militer di Mesir menjatuhkan Mursi dan menyapu bersih kekuatan politik Moslem Brotherhood. Hal ini dilanjutkan dengan penghancuran saluran transportasi dan distribusi dari Mesir ke wilayah Gaza.

Di Suriah, Amerika dan kekuatan Barat lain ternyata urung memberikan bantuan militer terhadap kelompok pemberontak sehingga kekuatan Bashar al-Assad tetap kokoh hingga saat ini. Bantuan dari Qatar pun ternyata tidak sebesar yang diharapkan Hamas. Adnan Abu Amer dari Al Ummah University Open Education menyatakan bahwa bantuan Qatar terhadap Hamas kurang dari 10% bantuan yang pernah diberikan Suriah terhadap gerakan Hamas sejak tahun 2000 hingga 2011.

Qatar juga tidak memberikan bantuan militer dan uang tunai seperti yang diharapkan kecuali bantuan berupa proyek-proyek pembangunan. Qatar memang bukan aliansi Barat di Timur Tengah yang erat, tetapi mereka juga tidak ingin mengundang tekanan dari Barat. Faktor-faktor yang melemahkan Hamas, buntunya perundingan damai antara Otoritas Palestina pimpinan kelompok Fatah dengan Israel dan perubahan kekuatan politik di Timur Tengah adalah dasar yang mendukung terjadinya rekonsiliasi Hamas dan Fatah.

Ini adalah sebuah modal politik yang besar bagi masa depan Palestina, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintahan teknokratik yang akan segera dibentuk. Pihak AS melalui Menteri Luar Negeri John Kerry mengatakan bahwa AS tetap akan berupaya melanjutkan perundingan damai terlepas dari apa yang terjadi. Karena mereka memandang sudah banyak waktu yang dihabiskan untuk menjalankan perundingan.

Ini pekerjaan berat juga bagi AS karena John Kerry pernah sesumbar bahwa tahapan perjanjian damai Israel-Palestina akan mencapai titik terang pada 29 April2014. Kenyataannya justru jalan masih gelap. Bagi Indonesia, kerja sama Fatah dengan Hamas merupakan peluang diplomatik untuk mendesakkan konsistensi dari pihak Barat dan sekutu-sekutunya untuk serius menjalankan janji-janji yang pernah mereka sampaikan berupa pemajuan upaya perdamaian Israel- Palestina.

Kebuntuan dialog yang pernah ada mengenai masalah perbatasan, pengungsi, dan tahanan Palestina, bahkan status Yerusalem, seharusnya bisa dibuka lagi dalam suasana baru di Palestina. Harus diyakini bahwa Hamas yang dalam posisi terjepit karena gagal dengan rencana-rencana besarnya di Timur Tengah bisa diharapkan kerja samanya dalam menciptakan Palestina yang utuh dan lebih bisa diajak berdialog.

Setidaknya itulah taruhan yang disodorkan Mahmud Abbas. Justru semakin kaku pihak Barat, semakin lemah pula kredibilitas pihak Fatah sebagai Palestinian Authority karena sekarang pun mereka mulai merasa sekadar menjadi ”boneka” yang bisa diterima oleh Barat, tetapi sama sekali tidak bisa berkutik di hadapan peluang pemajuan agenda perdamaian bagi bangsanya. Kondisi seperti itu justru akan makin tidak menguntungkan untuk perdamaian Israel-Palestina.