Mungkinkah Koalisi Tak Bagi-Bagi Kursi? Amril Jambak  ;   Wartawan di Pekanbaru, Riau; Peneliti Forum Dialog Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

OKEZONENEWS, 25 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

AKHIR-akhir ini seluruh partai politik (Parpol) peserta pemilu legislatif (Pileg) sontak membahas pernyataan calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Tentu ada pro dan kontra. Dalam suatu kesempatan menegaskan bahwa dia tidak akan mentoleransi adanya politik transaksional dalam koalisi yang akan dibangun partainya. Jika terpilih menjadi presiden, menyatakan tidak akan memperdagangkan kursi menteri demi alasan koalisi. "Saya tidak akan berkoalisi karena hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan menteri atau uang. Saya pastikan itu tidak terjadi," kata dia, seusai mengunjungi Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Sukabumi, Kamis, 27 Maret 2014 tengah malam. Menurut dia, PDI-Perjuangan masih membuka diri untuk koalisi dengan partai lain, tetapi hanya dengan partai yang memiliki ideologi dan platform yang sama. Detail mengenai koalisi, kata dia, baru akan dibicarakan setelah pemilihan umum legislatif. Jokowi mengatakan koalisi yang akan dibangun bisa dengan satu, dua, tiga, bahkan empat partai. "Tapi koalisi tersebut bukan karena bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri. Tapi dasarnya koalisi untuk perbaikan bangsa, negara, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat," kata dia. Sekjen NasDem Patrice Rio Capella membeberkan pertemuan 'delapan mata' yang diikuti dirinya, Ketum NasDem Surya Paloh, capres PDIP Jokowi, dan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Sabtu (12/4/2014) lalu. Dalam pertemuan yang berujung kesepakatan koalisi kedua partai itu, Rio menuturkan tak ada pembahasan soal janji jatah kursi menteri ataupun posisi cawapres. "Kita sama-sama sepakat untuk memperkuat sistem presidensiil, memang tidak bagi-bagi kekuasaan, tapi juga tidak mengharamkan power sharing," papar Rio saat berbincang dengan detikcom, Senin (14/4/2014) malam. Jokowi dalam pertemuan itu, kata Rio, sama sekali tak mengiming-imingi janji kursi menteri ataupun cawapres ke NasDem. Merapatnya partainya, dia menambahkan, karena ideologi yang ditawarkan Jokowi memiliki kesamaan dengan visi NasDem. Meski demikian, dia yakin pada saatnya Jokowi akan mengajak NasDem bicara soal pemerintahan. Bukan soal bagi-bagi kekuasaan, tapi soal pandangan menyelesaikan masalah bangsa. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yakin kesepakatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasdem untuk berkoalisi berkaitan dengan kursi di lembaga eksekutif. Siti mengatakan politik adalah tentang siapa mendapatkan apa. "Pasti membicarakan kursi. Karena politik itu tentang who gets what, how, and when. Itu kata Harold Laswell (ilmuwan politik, red)," katanya di Jakarta, Minggu (13/4/2014). Meski pembicaraan soal kursi tidak bisa dielakkan, Siti mengatakan, hal itu sebaiknya tidak menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan koalisi. Dia pun berpendapat partai politik harus tetap mengedepankan kecocokan ideologi atau visi misi sebagai basis untuk berkoalisi, dia juga menambahkan PDI-P sebaiknya tidak membangun koalisi yang gemuk, melainkan koalisi yang ramping tetapi solid. Yang penting, kata Siti, parpol yang akan menjadi mitra koalisi PDI-P memiliki komitmen dan dapat dipegang perkataannya. "Kalau sama Nasdem itu jelas satu ideologi. Mungkin PDI-P butuh tiga partai," tandasnya. Direktur Eksekutif dari Pol-Track Institute Hanta Yudha AR mengatakan, bentuk koalisi ideal berdasarkan ideologi atau platform hampir mustahil dibentuk. Dengan pragmatisme dan perilaku politisi yang ada, Hanta meyakini koalisi yang dibentuk nantinya akan tetap transaksional. "Perjalanan koalisi di Indonesia yang ada selama ini, dengan sistem yang ada serta perilaku partai dan elite, sulit sekali melakukan itu. Akan tetap ada koalisi transaksional. Power sharing dan barter kursi di kabinet, akan sulit dihindari," ujar Hanta saat dihubungi, Senin (14/4/2014). Apalagi, lanjut Hanta, partai-partai menengah yang mendekati PDI-P seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pasti akan memikirkan kursi calon wakil Presiden, atau setidaknya berharap meminta jatah menteri. Di PKB, misalnya, sudah mulai memunculkan wacana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon Wakil Presiden dan PAN yang sudah sejak dulu mengusung nama Hatta Rajasa. Untuk membentuk koalisi, Hanta mengingatkan koalisi kecil atau besar tak lagi relevan. Dia mencontohkan, koalisi besar yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini nyatanya tetap gaduh. Sehingga, banyak atau sedikitnya partai yang diajak berkoalisi tak berpengaruh membentuk koalisi solid seperti yang kini digaungkan Partai Gerindra. "Yang harus diperhatikan adalah kualitas bukan kuantitas. Membentuk koalisi saat ini harus memperhatikan soliditas, kohesivitas, dan kerekatan antar-partai. Kalau mencari partai sebanyak-banyaknya, tak menjamin akan solid seperti PKS dan Golkar saat ini," kata Hanta. Terkait calon wakil Presiden Jokowi, Hanta mengakui posisi itu akan menjadi rebutan mitra koalisi PDI-P. Namun, PDI-P bisa saja menentukan cawapres non-partai yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. "Kalau ada sosok yang punya elektabilitas tinggi dan berpeluang menang, bisa saja disepakati bersama. Tapi, partai-partai lain akan berharap jatah menteri," ucapnya. Dengan berbagai hal di atas, penulis mencatatkan, bahwa selama perjalanan bangsa dan negara ini, bagi-bagi kursi menteri ini merupakan hal yang lumrah. Lihat dekade selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun menjadi presiden, bagi-bagi kursi tetap terjadi, kecuali yang tidak memperoleh kursi menteri, adalah parpol yang benar-benar oposisi terhadap pemerintah. Jangan sampai hal ini menjadi bumerang, seandainya bagi-bagi kursi menteri terjadi jika Jokowi dipercaya rakyat menjadi presiden. Semua orang mencatat apa yang diucapkannya. Kita tunggu saja ending-nya. ●