Senin, 28 April 2014

Aceh Didikte, Aceh Bangkit

Aceh Didikte, Aceh Bangkit

Aboeprijadi Santoso  ;   Wartawan
TEMPO.CO, 26 April 2014
                                                
                                                                                         
                                                             
Agustus 2008: Tgk Muhammad Usman Lampoh Awe (alm.), tokoh kepercayaan Hasan Tiro, menggambarkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah Perdamaian Helsinki (2005) bagai "kapal oleng: ada ombak dari depan, ada angin dari samping, ada ribut di belakang. GAM seperti kapal yang harus tetap menuju tujuan ..."  Seputar pemilihan legislatif 2014, kiasan itu bak dejavu. Partai Aceh (PA), partai bekas GAM, merosot, tapi masih dominan. Golkar, Demokrat, NasDem menyusul dan parlok (parpol lokal) eks GAM yang bersitegang dengan PA, Partai Nasional Aceh (PNA), berada di peringkat rendah. Di basisnya, Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Timur, PA kokoh, tapi PNA tidak.

Hampir satu dasawarsa setelah perdamaian, kedua kubu eks-GAM bersaing untuk membangun Aceh. Gubernur Tgk Zaini Abdullah menunjuk tak kurang sembilan pasal Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) untuk melaksanakan MoU Helsinki yang lama dinanti, tapi tak dituntaskan pusat. Padahal ini seputar kewenangan dan sumber daya migas, antara lain soal batas laut 200 mil untuk eksplorasi minyak lepas pantai Simeuleu.

Ada apa di balik kealotan Jakarta? Apa yang dirujuk sebagai kealotan dan kecurigaan itu kentara dalam keamanan. Setiap letupan kekerasan sejak 2009, tersangkanya boleh jadi pihak lokal, tapi orang mafhum: ada aparat "bermain". Itu sebabnya anggaran dan jumlah tentara serta polisi bertambah. Aceh menjadi "Serambi Kekerasan" yang tak pernah absen dalam daftar provinsi dengan perhatian khusus. Pada 2009 hingga Pilkada 2012, serangan organisasi tanpa bentuk (OTB) meningkat.

"Operasi Soenarko" itu bersamaan dengan menajamnya perpecahan eks-GAM tadi. Pangdam asal Kopassus tersebut menjelang Pilkada 2012 membidani tampilnya Partai Gerindra di Aceh dan menggalang suara tambun bagi PA dari Aceh Tengah yang sarat milisi anti-GAM. Ini menjamin kemenangan besar PA menggusur Irwandi Yusuf dari kursi gubernur. Di lain pihak, perkongsian Gerindra-PA dinilai perlu karena melindungi PA dari kecurigaan terus-menerus dari Jakarta tentang "agenda kemerdekaan". Gerindra juga memasok dana miliaran rupiah. Pada gilirannya, perkongsian strategis itu menjamin suara Aceh bagi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Strange bedfellows mengingat cacat HAM pada Prabowo pada 1980-an. Bagi Aceh, perkongsian ini sama pentingnya dengan perkongsian PA dengan Partai Demokrat lima tahun sebelumnya yang menyumbang bagi kemenangan besar Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009. Pola aliansi ini menjamin stabilitas hubungan pusat dan Aceh.

"Ombak dari depan, angin dari samping, ribut di belakang" terus mengguncang Aceh. "Ombak" datang dari Jakarta, "angin" dari persaingan lokal, tapi "ribut di belakang" itu berkisar mantan kombatan. "Janganlah melepas harimau liar," seorang aktivis menghardik Wiranto ketika jenderal ini mencabut DOM. Seusai perang, petani dan gerilyawan menjadi warga sipil, tapi itu memerlukan infrastruktur penghidupan. MoU Helsinki menyepakati perlengkapan hidup bagi 3.000 mantan kombatan, padahal jumlah mereka jauh lebih besar.

Para peneliti menilai ada transisi "kombatan menjadi kontraktor", tapi ini hanya separuh kenyataan. Sejumlah eks panglima GAM pada masa Gubernur Irwandi menjadi kontraktor ketika BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) menopang Aceh dengan proyek-proyek. Sebagian hidup dari fee, tapi ini tak menjangkau ribuan anak buah para panglima tersebut. Mereka menjadi reservoir bagi penguasa yang menguasai sumber daya. Walhasil, bila semula kontraktor menjamur, kini pada masa Gubernur Zaini, sejak para mantan panglima wilayah GAM "dipecat" dan anak buahnya "lepas" dari struktur, mereka menjadi potensi rawan. 

Bila "ombak" Jakarta dan perkongsian tadi memenangkan PA dalam Pilkada 2012, pembubaran struktur kombatan bukan hanya mengguncang loyalitas, tapi juga mengalihkan relasi klientelisme ke penguasa baru: PA. Di bawah PA, Aceh disebut nyaris jadi one party-state. Seorang petinggi PA menuai onar ketika mengancam warga agar "keluar dari Aceh bila tak suka PA". Maka pemilihan legislatif 2014 dapat mengukur seberapa jauh suara elektorat menjadi pembelajaran ataukah hukuman atas tendensi otokratik. Layaknya demokrasi yang sehat, Aceh perlu oposisi yang mampu mengimbangi penguasa. Selama dua kubu eks GAM dalam imbangan yang timpang, ruang akan terpelihara bagi pihak ketiga untuk bermain: mendikte atau berkongsi.

Aceh juga sebuah kisah kebangkitan. Di daerah dengan UMP tertinggi ini lapisan menengah bertumbuh-kembang. Ada mantan kombatan yang sukses berbisnis--semacam Tgku Jamaica dan Tgku Batee--dan bakal siap jadi politikus. Unsur-unsur civil society mengisi kader parpol.

Walhasil, Aceh bukan cerita kegagalan. Momok Leviathan silih berganti sosok di Aceh: Hindia Belanda memeranginya, Sukarno memasukkan Aceh dalam provinsi Sumatera Utara, lalu Orde Baru beringas. Perdamaian Helsinki telah menjadi berkah milik rakyat Aceh. Mencurigai Aceh sama dengan memusuhi berkah tersebut. Yang perlu, saran Tgk Rafli, "mewakafkan keikhlasan" agar "Aceh dapat tampil dinamis dengan roh ke-Aceh-an dan roh peradaban".