Reorientasi Politik Ekonomi Arab Saudi

Reorientasi Politik Ekonomi Arab Saudi Smith Alhadar  ;   Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

                                             MEDIA INDONESIA, 03 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

LAWATAN spektakuler Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud bersama rombongan jumbo ke Indonesia, yang merupakan bagian dari tur Asia sang raja selama sebulan, mencerminkan dinamika politik-ekonomi internal yang dihadapi pemerintahan Saudi, lingkungan regional, dan situasi internasional. Merosotnya harga minyak dunia secara drastis sejak 2014, yang menyebabkan APBN mengalami defisit lebih dari US$160 miliar dalam dua tahun terakhir, memaksa pemerintah mencabut sebagian subsidi. Sementara itu, banyak perusahaan memberhentikan pekerja mereka sehingga meningkatkan pengangguran di negara gurun itu. Hal itu ditakutkan akan meningkatkan perlawanan oposisi dalam negeri. Oposisi paling menonjol di Arab Saudi ialah kelompok minoritas Syiah yang diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Eksekusi mati terhadap ulama besar Syiah Saudi Syeikh Nimr Baqir al-Nimr awal tahun lalu justru semakin meningkatkan perlawanan kaum Syiah yang mendiami provinsi timur, kawasan ladang minyak Saudi. Setelah organisasi Al-Qaeda agak mereda, kini muncul Islamic State (IS) yang mengancam stabilitas Saudi dengan terorisme yang dilancarkan dalam dua tahun terakhir. Sepanjang IS di Suriah dan Irak belum dapat ditaklukkan, keamanan internal Saudi senantiasa dalam ancaman. Pada tingkat regional, keamanan Saudi juga dipertaruhkan. Perang di Yaman melawan milisi Syiah Houthi dengan Saudi memimpin koalisi Arab mengakibatkan destabilitas di kota-kota perbatasan Saudi menyusul tembakan artileri milisi Houthi bersama unit tentara yang loyal pada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Mengingat perang di Yaman belum akan berakhir dalam waktu dekat, situasi di dekat perbatasan menghadapi ketidakpastian yang panjang. Di luar itu, perang di Yaman, bersama dengan keterlibatan Saudi dalam perang saudara Suriah, ikut menggerus keuangan pemerintah yang kian seret. Di atas semua itu, Saudi sangat prihatin dengan politik sektarian yang dijalankan Iran, tetangga mereka di sebelah timur. Pertimbangan geopolitik mendorong Iran mencengkeram Irak yang diominasi kaum Syiah dan rezim Suriah yang didominasi Syiah Alawiyah. Hal itu mendorong Saudi memberi bantuan pada oposisi islamis di Suriah untuk mendongkel rezim Presiden Bashar al-Assad. Konflik Iran-Saudi juga terjadi di Yaman setelah Iran menyokong milisi Syiah Houthi. Perselisihan antara warga mayoritas Syiah dukungan Iran dan pemerintahan Sunni Bahrain memaksa Saudi mengirim tentara ke Bahrain untuk menopang kerajaan mini itu. Permusuhan dengan Iran mendorong Saudi meningkatkan anggaran militer mereka sampai US$65 miliar sehingga menjadi yang terbesar di Timur Tengah, bahkan nomor empat dunia. Hal itu menggerus lebih jauh keuangan Saudi. Situasi ekonomi-politik internasional juga tidak menguntungkan Saudi. Kelesuan ekonomi di Eropa dan AS, rata-rata pertumbuhannya yang kurang dari 2% setahun, telah menyebabkan turunnya harga minyak dunia, khususnya minyak Saudi. Padahal, sekitar 80% pendapatan luar negeri Saudi berasal dari ekspor minyak. Berkembangnya industri minyak serpih (shakle oil) di AS bukan saja akan melepaskan ketergantungan AS pada minyak Saudi, melainkan juga bisa penjadi pesaing Saudi sebagai eksportir minyak dunia. Naiknya Donald Trump ke tampuk kekuasaan AS merupakan sumber kecemasan Saudi yang lain lagi. America first atau mendahulukan kepentingan AS yang dijabarkan sebagai kebijakan nasionalistis AS tak pelak mengganggu kerja sama ekonomi Saudi-AS. Dalam konteks inilah Saudi melakukan reorientasi politik-ekonomi mereka dengan menetapkan kebijakan memandang ke timur (look east) sebagai kebijakan politik-ekonomi baru. Lawatan Raja Salman ke Tiongkok dan Jepang tak pelak merupakan upaya meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama menawarkan dana perdana (IPO) Aramco Saudi sebesar 5% (US$100 miliar) untuk menutupi defisit sekaligus mendapatkan dana segar bagi pembangunan infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan kesehatan untuk menunjang transformasi dari ekonomi berbasis minyak ke ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Saudi pun mengharapkan Tiongkok dan Jepang meningkatkan impor minyak mereka. Saat ini, kedua negara itu, bersama India, mengimpor 36% dari total ekspor minyak Saudi. Keperluan investasi besar-besaran tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Pada konteks inilah Saudi menanamkan dana cukup besar di Malaysia dan Indonesia, dengan Rusia juga Saudi membangun kemitraan strategis. Memang Saudi perlu mengikatkan diri dengan kekuatan besar secara militer, politik, dan ekonomi, seperti Rusia, Tiongkok, Jepang, dan India untuk mengimbangi ketergantungan mereka pada negara-negara Barat di bidang-bidang itu demi tercapainya reorientasi poltik-ekonomi tersebut. Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki tempat tersendiri. Sebagai negara Islam terbesar di dunia, dengan ekonomi tingkat menengah yang terus tumbuh (rata-rata dia atas 5%), serta penduduknya yang besar, ekonomi Indonesia tentu saja sangat potensial bagi investasi Saudi. Dari segi politik, Saudi memerlukan dukungan Indonesia bagi kebijakan mereka di Dunia Islam dan di kawasan. Indonesia bisa saja tidak mendukung perang Saudi di Yaman dan Suriah, serta menolak bergabung dengan Aliansi Militer Islam untuk Memerangi Terorisme yang dimotori Saudi, tetapi diusahakan Indonesia menjauh dari Iran yang belakangan semakin dekat dengan Indonesia. Karena itu, kita melihat investasi Iran di Indonesia di bidang energi sebesar US$20 miliar ingin disaingi Saudi di sektor yang sama. Pertemuan Raja Salman dengan pemimpin ormas-ormas Islam Indonesia merupakan penggalangan dukungan Islam Indonesia terhadap kebijakan Saudi, terutama kebijakan anti-Syiah mereka, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Dengan sedikit memasang jarak dengan Barat, mendekatkan diri dengan Timur, dan menjadikan dirinya sebagai pembela Dunia Sunni, Saudi ingin terlihat sebagai pusat kekuatan baru yang harus diperhitungkan dunia. ●