Tantangan Populisme di Eropa

Tantangan Populisme di Eropa Teuku Rezasyah  ;   Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran

                                             MEDIA INDONESIA, 21 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

DALAM banyak literatur, populisme bermakna menarik perhatian publik atas isu-isu yang menyangkut kepentingan mereka dan selanjutnya mengarahkan mereka untuk mendukung partai politik tertentu dan memenangkan tokoh politik tertentu. Secara garis besar, di Amerika Serikat dan Uni Eropa, isu yang berkembang adalah anti-Islam, antiimigrasi, anti-Uni Eropa, antikemapanan, anti-eurozone, dan antiglobalisasi. Puncak dari populisme ialah kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, yang sejak dini menentang masuknya imigran muslim dari Timur Tengah dan Afrika, yang dalam pandangannya membawa pemikiran yang tidak sejalan dengan sistem demokrasi di Amerika Serikat. Belum genap seminggu memerintah, Trump mengeluarkan executive order atas ide tersebut, yang walaupun ditentang pengadilan di tingkat negara bagian, ide itu telanjur menjadi simbol kemenangan Trump di dalam negerinya dan menjadi inspirasi bagi banyak negara di dunia. Ternyata banyak partai politik di Uni Eropa seperti di Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman terinspirasi oleh kemenangan Trump yang membawa isu populisme sekaligus menjadikannya momentum untuk menyelesaikan masalah multirasialisme yang hingga saat ini belum tuntas. Patut diakui, banyak imigran dari kawasan yang diharamkan Trump tersebut sulit berintegrasi dengan masyarakat setempat, hidup dalam tingkat prasejahtera, dan mudah disulut untuk terlibat dalam isu-isu sektarian di dalam dan luar negeri. Namun, ternyata fakta politik di Uni Eropa berkata lain. Di Belanda, partai besutan Geert Wilders yang berbasis populisme, atau Party for Freedoms/PVV, ternyata kalah di tengah Maret 2017 ini, oleh partai perdana menteri yang sedang menjabat. PVV sejak awal kampanye, dan sesuai dengan jejak pendapat, diramalkan akan menang. Hal yang sama terjadi di Jerman, tempat Partai Ultra Nasionalis yang juga menggunakan strategi populis gagal memerintah walaupun telah berusaha keras mengerdilkan kebijakan pemerintahan Angela Merkel yang dalam pandangan mereka terlalu lunak atas arus pengungsi dan pencari kerja. Demikian pula di Prancis, partai garis keras yang ada mencoba menggunakan ide-ide populis seperti aksi terorisme yang terjadi di berbagai lahan bandara dan museum di Prancis. Mengapa ide populisme unggul di AS dan sebaliknya gagal di Uni Eropa? Ternyata masyarakat Uni Eropa lebih dewasa daripada kerabat mereka di AS. Di Prancis, penduduk muslim yang mencapai angka 2 juta tersebut masih dianggap moderat oleh masyarakat umum walaupun ada sebagian kecil muslim yang menganut garis keras. Kedewasaan politik juga terlihat di Inggris, tempat terdapat 5 juta penduduk yang menentang digunakannya isu populis oleh Donald Trump dalam kampanye kepresidenan di AS. Arus deras itu akhirnya bermuara pada 2 Maret 2017, ketika parlemen Inggris berdebat panjang, yang pada intinya menentang undangan Perdana Menteri Theresa May atas Donald Trump. Padahal, undangan itu dibuat menyusul kunjungan Theresa May ke AS Februari 2017. Pada saat yang sama, Wali Kota London Sadiq Aman Khan dan para pendahulunya kompak dalam ide-ide pembangunan berbasis lingkungan hidup, transportasi, dan keamanan dan bersatu melawan Donald Trump, yang menuding London sebagai kota yang membiarkan preman-preman Islam bercokol. Selain kedewasaan politik masyarakat di Uni Eropa, ternyata terdapat fakta yang sulit terbantahkan, di saat masyarakat Islam di kawasan tersebut, yang walaupun masih berjumlah kecil, ternyata sudah berhasil membawa citra Islam yang baik, moderat, dan profesional. Hal itu menjadikan masyarakat Uni Eropa menilai Islam di sana sebagai modal pembangunan dan bukannya masalah dalam pembangunan. Akar kematangan para imigran muslim di Uni Eropa ialah asal usul mereka sendiri, yang awalnya memang ingin bersekolah dan selanjutnya bekerja dan menetap. Terbukti, ilmuwan muslim di lembaga pendidikan tinggi di Uni Eropa berhasil menempatkan diri sebagai tokoh-tokoh nasional yang lekat dengan budaya Uni Eropa. Sebaliknya di AS, para imigram muslim yang datang ialah mereka yang ingin bekerja dan langsung menetap. Pergeseran dalam alam pemikiran di atas sudah terbukti di Indonesia. Sebagaimana terbukti dari data LPDP saat ini, lebih dari 50% mahasiswa/i kita yang memprioritaskan diri kuliah di Uni Eropa dan bukannya di AS. Konon, naiknya Donal Trump yang membawa isu populisme sudah sangat mengkhawatirkan mereka, berikut panjangnya birokrasi dalam urusan kuliah dan menetap di Amerika Serikat. Mengingat globalisasi yang sudah menggurita di dunia, tak dapat dimungkiri bahwa ide-ide populisme juga sudah berakar di Indonesia dan memiliki sisi negatif dan positif. Sisi negatif populisme terbukti dari banyaknya wanita unggulan di Tanah Air yang jelas-jelas berkualitas dan berprestasi dalam kerjanya terpaksa harus kalah dalam pemilihan di tingkat legislatif dan eksekutif karena adanya imbauan untuk tidak memilih pemimpin wanita. Hal itu masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Juga, tidak terhitung profesional unggulan yang harus lebih bekerja keras untuk menang dalam persaingan di legislatif dan eksekutif karena sulit mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang berbasis primordial. Sisi positif dari populisme di Indonesia saat ini memang sudah ada. Terbukti, semua kekuatan politik menggunakan isu populis dalam persaingan mereka, seperti pemberian fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan dengan harga terjangkau. Sisi positif dari populis juga terlihat dari kehati-hatian para pemimpin nasional di Indonesia untuk tidak terjebak dalam permainan isu yang digenderangkan sesama tokoh nasional. Ke depan, isu populisme ala Indonesia, yang menekankan primordialisme, memang secara alamiah akan bertahan untuk jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang, kalangan generasi muda kita yang lebih berpendidikan dan dekat dengan teknologi informasi akan bersikap lebih kritis akan nasib bangsanya. Bukankah mereka adalah mayoritas dalam semua pilkada, pileg, dan pilpres? Kita masih bisa berharap pada generasi muda kita yang semakin kritis, terdidik, dan tidak terjebak akan isu-isu populis, terlebih lagi jika isu tersebut dibuat kalangan luar Indonesia. ●