Mencegah Kebablasan Demokrasi

Mencegah Kebablasan Demokrasi Ali Rido  ;   Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

                                                        KOMPAS, 25 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sulit rasanya menolak fakta bahwa lembaran demokrasi kita hari ini cenderung bergerak secara liar ke arah kebebasan dan begitu lamban bergerak pada area kesejahteraan. Demokrasi saat ini juga cenderung memberikan tekanan pembangunan pada lapis negara, tetapi pada saat yang sama gagal melakukan internalisasi nilai dan kultur demokrasi yang berkeadaban pada level massa. Akibatnya, gerakan ekspresif tetapi kental anarkistis menjadi fenomena lazim dalam perjalanan demokrasi saat ini. Trayek demokrasi pun saat ini dapat dikatakan seolah hanya terfokus pada kebebasan, tetapi abai terhadap kesejahteraan. Akibatnya, sulit menutup mata untuk tidak melihat masih banyaknya kaum proletar bertebaran di bumi pertiwi Indonesia. Hakikat demokrasi Padahal, hakikat demokrasi menurut Amartya Sen (2009) adalah: (1) terdorongnya fungsi pembangun dalam pembentukan nilai-nilai; dan (2) pentingnya hakikat kehidupan manusia (kesejahteraan). Demokrasi Indonesia seharusnya dapat diarahkan pada kedua hakikat tersebut. Sesungguhnya, banyak negara yang bisa dijadikan cermin untuk mengubah kompas demokrasi yang dianggap kebablasan saat ini dan dapat diorbitkan pada kesejahteraan. Republik Rakyat China adalah salah satu negara yang sukses membawa nilai demokrasi ke taraf kesejahteraan yang lebih baik. Malah, saat ini China merupakan negara yang bisa dikatakan makmur jika dibandingkan dengan negara-negara komunisme lainnya. Di sisi lain, contoh negara yang gagal mewujudkan nilai demokrasi ke arah kesejahteraan jumlahnya tidak sedikit. Negara di Amerika Latin, seperti Argentina, dan Afrika Timur, seperti Mozambik, bisa menjadi representasi bahwa ketika pintu demokrasi dibuka, yang terjadi adalah kekacauan politik, kerusuhan horizontal antarwarga negara, perang saudara, kerusuhan etnis, dan lain-lain. Mengonversi watak Kunci keberhasilan China dalam mengonversi watak demokrasi yang seakan liar adalah dengan membangun internalisasi atas nilai dan kultur demokrasi secara kontinu pada lapisan massa. Sementara negara yang gagal justru menyuburkan demokrasi hanya pada lapis kebebasan dan elitis. Berkaca pada praktik negara di atas, agar dalam menapaki demokrasi tidak memunculkan antitesis terhadap demokrasi itu sendiri, pemaknaan terhadap demokrasi tidak semata pada hadirnya proses liberalisasi politik dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga hadirnya norma-norma politik berkeadaban. Kemudian, euforia demokrasi yang merupakan ciri dalam transisi demokrasi juga harus segera diakhiri. Membiarkan fase transisi tanpa kenal waktu justru hanya akan mendogma masyarakat pada apatisme politik. Hal ini jelas berdampak negatif karena akan memicu titik balik demokrasi yang selama ini sudah dibangun dengan susah payah. Titik balik demokrasi, bagaimanapun, adalah tahap yang amat menyakitkan. Selain memberikan beban pada ongkos sejarah yang mahal, juga dapat membawa bernegara ke arah terowongan labirin yang berliku dan amat gelap. Hak dan kewajiban Tidak kalah pentingnya dalam mencegah demokrasi yang kebablasan, maka perwujudan antara hak dan kewajiban yang berimbang harus menjadi prioritas dalam bernegara. Pemerintah bersama jaringan organisasi non-pemerintah secara proaktif bekerja mendampingi masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh hak dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. Artinya, ketika masyarakat sudah menentukan pilihannya, dalam hal bisa disebut sebagai hak, mereka sekaligus akan diikat oleh suatu kewajiban. Suatu kewajiban yang menjadikan setiap warga negara secara relatif akan memperoleh peluang yang sama dalam menikmati kesejahteraan. Oleh karena itu, tahap ini merupakan tahap yang ditandai dengan kesejahteraan sosial yang semakin meluas. Inilah yang sesungguhnya disebut hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah mengantarkan suatu bangsa untuk dapat menikmati kesejahteraan sosial. Hindari ”demoriter” Meski demikian, penting untuk menjadi catatan bahwa mewujudkan kesejahteraan dalam demokrasi jangan sampai terjebak pada rezim demoriter (bentuk demokratis, tetapi isinya otoriter). Dengan jaminan kesejahteraan yang diberikan, rakyat tidak mempermasalahkan apakah negara tersebut menjadi demokratis atau tidak. Guna menghindarinya, partisipasi dan ekspresi politik tetap diberikan dengan cara dilepaskan secara perlahan-lahan. Kemudian, masyarakat juga harus belajar dan diajarkan tentang konsep demokrasi sebelum mereka menerapkan demokrasi. Akhirnya, masalah demokrasi bagi negara Indonesia yang saat ini dianggap kebablasan, ujungnya harus berpulang pada sebuah pertanyaan klasik: demokrasi itu menjadi tujuan atau sekadar menjadi sarana? Secara ideal, demokrasi adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, jika nilai dan kultur demokrasi mampu diinternalisasikan ke dalam semua lapisan, demokrasi yang mencipta kesejahteraan merupakan sebuah keniscayaan untuk diwujudkan. Semoga. ●