Jumat, 24 Maret 2017

Sejauh Mana Integrasi Eropa Ditoleransi

Sejauh Mana Integrasi Eropa Ditoleransi
Dani Rodrik  ;   Profesor Politik Ekonomi Internasional
di Sekolah Pemerintahan John F Kennedy, Universitas Harvard;
Penulis ”Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science”
                                                        KOMPAS, 23 Maret 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Bulan ini Uni Eropa merayakan HUT Ke-60 Perjanjian Roma yang merupakan landasan terbentuknya Komunitas Ekonomi Eropa. Namun, hal ini bukanlah satu-satunya alasan Uni Eropa melakukan perayaan.

Setelah berabad-abad benua ini mengalami peperangan, ketidakstabilan, dan pembantaian massal, Eropa akhirnya berada dalam keadaan damai dan demokratis. Uni Eropa telah berhasil menjadikan 11 negara bekas Uni Soviet tergabung dalam organisasi mereka dan sukses menuntun proses transisi negara tersebut dari masa-masa pemerintahan komunis.

Saat kesenjangan melanda banyak negara, negara anggota Uni Eropa mencatat tingkat kesenjangan pendapatan terendah di dunia.

Lima jalur masa depan

Namun, semua hal itu hanyalah prestasi masa lalu. Saat ini, Uni Eropa dalam krisis eksistensial mendalam dan masa depannya dipertanyakan. Gejalanya bisa dilihat: peristiwa Brexit, tingginya tingkat pengangguran di kalangan usia muda di Yunani dan Spanyol, utang dan stagnasi perekonomian di Italia, bangkitnya gerakan populis, serta pukulan berat terkait isu imigran dan mata uang euro. Semua itu kian mempertegas betapa mendesaknya dilakukan perombakan terhadap kelembagaan di Uni Eropa.

Oleh karena itu, peluncuran dokumen resmi tentang masa depan Eropa oleh Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menjadi momentum yang sangat pas. Juncker mengurai lima jalur yang bisa ditempuh Uni Eropa: meneruskan agenda yang ada, fokus terhadap blok perdagangan, membolehkan sejumlah negara melakukan integrasi lebih cepat daripada negara lain, mempertajam agenda, serta secara ambisius mendorong terjadinya keseragaman dan integrasi penuh negara anggota.

Sulit untuk tidak bersimpati kepada Juncker. Tak banyak yang bisa dilakukan Juncker pada saat para politisi Eropa disibukkan oleh pergulatan di dalam negeri, sementara institusi Uni Eropa di Brussels sendiri juga menjadi sasaran ketidakpuasan publik. Namun, tetap saja laporan Juncker tersebut mengecewakan. Laporan itu melupakan tantangan utama yang harus dihadapi dan diatasi Uni Eropa.

Jika menghendaki demokrasi Eropa kembali sehat, integrasi ekonomi dan politik tidak boleh dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan, mempercepat integrasi politik agar bisa menyusul integrasi ekonomi atau memperlambat integrasi ekonomi. Selama keputusan untuk memilih satu dari dua hal tersebut belum dilakukan, Uni Eropa akan terus dalam keadaan disfungsional.

Ketika dihadapkan pada kedua pilihan itu, negara anggota Uni Eropa cenderung berada pada posisi berbeda-beda sehubungan dengan integrasi ekonomi dan politik. Ini berarti bahwa Eropa harus mempunyai fleksibilitas dan kondisi institusi yang dapat mengakomodasi perbedaan ini.

Sejak awal, Eropa dibangun berdasarkan argumentasi fungsional di mana integrasi politik akan mengikuti integrasi ekonomi. Laporan resmi dari Juncker dibuka dengan kutipan yang dikemukakan pendiri Komunitas Ekonomi Eropa (dan Perdana Menteri Perancis) pada 1950 Robert Schuman: ”Eropa tidak akan terbentuk sekali jadi atau berdasarkan satu rencana tunggal. Eropa akan dibangun melalui pencapaian konkret, dengan pertama-tama menciptakan solidaritas de facto.”

Dengan membangun mekanisme kerja sama ekonomi lebih dulu, itu akan menjadi landasan bagi terbentuknya kelembagaan politik bersama. Pada awalnya pendekatan ini cukup berhasil. Pendekatan ini memungkinkan integrasi ekonomi selangkah lebih maju dibandingkan dengan integrasi politik kendati selang antara satu dan lainnya tak terlalu jauh.

Pada 1980-an, Uni Eropa membuat lompatan menuju kondisi yang belum pernah dialami sebelumnya. Uni Eropa mengadopsi sebuah agenda pasar tunggal yang ambisius dengan tujuan menyatukan perekonomian Eropa, memangkas kebijakan nasional yang dirasa menghambat pergerakan bebas barang, jasa, orang, dan modal. Euro yang ditetapkan sebagai mata uang tunggal negara anggota Uni Eropa adalah tahapan logis selanjutnya dari agenda tersebut.

Ketidakseimbangan

Agenda baru Uni Eropa didorong beberapa faktor. Banyak ekonom dan teknokrat beranggapan bahwa pemerintahan di Eropa terlalu intervensionis. Mereka meyakini integrasi ekonomi mendalam dan mata uang tunggal akan mampu menjadikan negara anggota lebih disiplin. Menurut sudut pandang ini, ketidakseimbangan antara integrasi ekonomi dan politik dalam proses integrasi adalah bagian dari proses wajar dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Namun, banyak politisi yang menyadari bahwa ketidakseimbangan ini menyimpan masalah. Namun, mereka berasumsi bahwa fungsionalisme akan menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul: suatu institusi quasi-federal yang diperlukan untuk mendukung blok perdagangan akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Negara besar di Eropa mempunyai peranan penting dalam hal ini. Perancis berpendapat bahwa memindahkan otoritas ekonomi kepada birokrat di Brussels akan meningkatkan kekuatan nasional dan wibawa Perancis. Jerman, yang ingin mendapatkan dukungan Perancis terkait reunifikasi Jerman, juga menyetujui hal tersebut.

Ada satu alternatif lain. Eropa bisa saja membiarkan suatu model sosial yang seragam untuk berkembang bersamaan dengan integrasi ekonomi. Model ini mensyaratkan bukan integrasi pasar, melainkan integrasi kebijakan sosial, institusi pasar tenaga kerja, dan pengaturan fiskal. Keragaman model sosial di Eropa dan sulitnya mencapai kesepakatan terkait peraturan bersama akan menjadi semacam rem alamiah terhadap kecepatan dan cakupan integrasi.

Bukannya menjadi sesuatu yang merugikan, hal itu justru menjadi semacam mekanisme korektif yang diperlukan terkait kecepatan dan cakupan integrasi yang diharapkan. Hal ini mungkin akan berujung pada keanggotaan Uni Eropa yang lebih kecil, lebih terintegrasi, atau bisa saja berujung pada jumlah anggota yang sama dengan yang ada sekarang, tetapi lebih tidak ambisius dalam hal ekonominya.

Saat ini mungkin sudah terlambat untuk mencoba mengintegrasikan fiskal dan politik Uni Eropa. Tak sampai satu dari setiap lima warga Eropa yang ingin menyerahkan kekuasaan berpindah dari pemerintahan negara kepada otoritas di Brussels.

Mereka yang optimistis mungkin berpendapat bahwa ini bukan karena ketidaksukaan kepada Brussels ataupun Strasbourg, melainkan lebih karena masyarakat mengasosiasikan integrasi Eropa pada teknokrat yang terlalu fokus pada blok perdagangan dan tidak ada model alternatif.

Mungkin para pemimpin baru dan formasi politik yang ada dapat membuat model alternatif dan meningkatkan ketertarikan terhadap proyek Eropa yang telah direformasi.

Orang yang pesimistis berharap bahwa di suatu tempat di Berlin atau Paris, di sebuah sudut yang gelap, para ekonom dan pengacara diam-diam mempersiapkan rencana cadangan jika persekutuan ekonomi yang lebih longgar tak dapat lagi dicegah. ●