Mengelola Raja-Raja Kecil di Laut

Mengelola Raja-Raja Kecil di Laut Putu Gde Ariastita  ;   Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS

                                                      JAWA POS, 22 Maret 2017

                                                                                                                       

                                                                                                                                                           

PADA 4 Maret 2017, kapal pesiar MV Caledonian yang berpelesir di perairan Raja Ampat kandas. Meski akhirnya bisa keluar, kapal tersebut telah merusak sekitar 1.600 meter persegi terumbu karang, ekosistem laut yang telah hidup ratusan tahun dan menghidupi ratusan spesies ikan. Kejadian di perairan Raja Ampat tersebut melukiskan bahwa laut biru yang tenang diselingi gelombang dan ombak yang indah ternyata menyimpan potensi konflik yang rumit. Bila di darat sebagian besar kehidupan terdapat di permukaan tanah, di laut ada tiga lapis kehidupan. Pada titik yang sama, misalnya, di permukaan terdapat alur pelayaran, di kolong air tempat ikan, dan di dasar laut terhubung kabel dan pipa, atau bahkan terdapat terumbu karang. Tidak ada RT dan RW di lautan, apalagi KTP untuk mengontrol masyarakat. Semua bebas sehingga laut dikatakan open access. Pada kondisi seperti itu, siapa yang kuat, dialah yang menjadi pemenang. Raja-Raja Kecil Mari kita mengidentifikasi kehidupan di laut beserta aktivitasnya. Dimulai dari mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Mereka adalah makhluk yang paling lemah, tapi menjadi sumber kehidupan karena membentuk ekosistem di laut. Selanjutnya adalah ikan dan sejenisnya yang menjadi penghuni kedua. Belum cukup sampai di situ, laut merupakan penghubung daratan. Karena itu, dibangun pelabuhan dengan berbagai tipe beserta alur pelayaran orang beserta barang. Lebih kompleks, karena di laut tersimpan deposit minyak dan gas (migas) serta mineral yang terbilang besar, terjadilah kavling-kavling migas dan mineral beserta alur pipa migas. Demikian juga dengan listrik dan telekomunikasi yang ikut menyumbang alur kabel di dasar laut. Aktivitas pariwisata juga tidak tertinggal memanfaatkan potensi laut. Spot-spot diving dan atraksi lainnya menjadi daya tarik wisata. Masih ada ribuan aktivitas lain yang menjadikan laut sebagai media. Yang menarik disimak, aktivitas-aktivitas tersebut memiliki regulasi sendiri-sendiri. Akibatnya, aktivitas dijalankan sesuai dengan ketentuan sendiri. Lambat laun mereka seolah-olah menjadi raja-raja kecil yang menguasai lautan. Karena berjalan sendiri, raja yang kuatlah yang bisa mengalahkan yang lain. Misalnya, bidang perhubungan. Dengan regulasi sendiri, dibangun pelabuhan-pelabuhan dengan daerah lingkungan kerja dan pelabuhannya (DLKr dan DLKp). Tidak tertinggal, alur-alur pelayaran ditetapkan sendiri. Padahal, mungkin di area DLKr, DLKp, maupun alur pelayaran terdapat terumbu karang, area fishing ground, atau pipa/kabel laut. Selain itu, di areal potensi migas dan mineral, laut dikavling-kavling dengan mengacu pada regulasi masing-masing. Masih banyak aktivitas di ruang laut yang menimbulkan konflik antara satu dan lainnya. Konflik tersebut semakin kompleks karena adanya multilevel kepentingan. Contohnya, sektor perhubungan, migas, dan hankam adalah kepentingan pusat, sedangkan penetapan fishing ground, konservasi, dan sebagainya merupakan kepentingan provinsi. Bahkan bisa lebih parah apabila ada ego sektoral di dalamnya. Tata Ruang Laut Laut yang bersifat open access dengan beragam aktivitasnya memang perlu diatur, tidak diatur sendiri-sendiri. Ada aturan yang mengikat semuanya, yakni tata ruang laut. Alokasi-alokasi ruang perlu ditetapkan dengan zonasi-zonasi tertentu dengan disertai aturan di setiap zonasinya. Tata ruang laut yang diwujudkan dalam alokasi-alokasi ruang tersebut, salah satunya, tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sesuai dengan amanat UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta perubahannya. RZWP3K adalah rencana spasial yang diharapkan memberikan kepastian, legitimasi, dan resolusi konflik di dalam pengelolaan ruang laut. Rencana tersebut seharusnya juga bisa mewujudkan keterpaduan antar kewenangan, sektor, dan stakeholder pembangunan. Mewujudkan RZWP3K seperti harapan dan cita-cita tersebut memang tidak mudah. RZWP3K merupakan produk yang lahir dari proses perencanaan. Kata proses itulah yang terpenting. Proses mencerminkan pelaksanaan mekanisme teknis dan konsensus di dalamnya. Mekanisme teknis adalah engineering process atau upaya rekayasa teknis keruangan. Upaya tersebut meliputi pengadaan data yang valid dan update, analisis, serta penyusunan skenario alokasi ruang. Sementara itu, proses konsensus adalah kesepakatan antar-stakeholder terhadap proses penentuan skenario-skenario alokasi ruang. Bila proses teknis dan konsensus itu dijalankan dengan baik, produk perencanaan (RZWP3K) yang dihasilkan pasti akan memiliki kualitas yang bagus. Lesson Learned Tata ruang laut dalam wujud RZWP3K adalah keniscayaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan laut yang terintegrasi, produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Memang tidak mudah mewujudkan hal tersebut. Beberapa hal yang perlu dikembangkan ke depan adalah kesamaan sudut pandang antar-stakeholder dalam pengelolaan laut, tidak mudah memang untuk menghapus ego sektoral, tetapi itu harus dilakukan. Ego sektoral ini akan bisa diatasi bila ada komitmen dan visi pemimpinnya, baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal teknis pelaksanaan, kiranya yang perlu diperhatikan, proses penyusunan RZWP3K memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Bila proses itu dipandang sebagai proyek dan hanya dilihat dari sisi administrasi keuangan, jangan harap dapat menghasilkan dokumen rencana yang berkualitas. Masih berkaitan dengan hal itu, fondasi dasar dokumen perencanaan adalah data. Validitas dan updating data membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Demikian pula, proses konsensus harus dipahami membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup sehingga salah satu output konsensus, yaitu resolusi konflik, bisa dicapai. Norwegia dan Tiongkok merupakan sebagian kecil negara yang sukses mengelola laut. Kedua negara menghasilkan PDB kelautan yang tertinggi di dunia. Hebatnya, produktivitas tinggi tersebut diimbangi kelestarian ekologi dan keharmonisan sosial. Ternyata, kunci sukses negara-negara tersebut adalah pengelolaan ruang laut yang berbasis tata ruang. Tidak ada salahnya kisah sukses negara lain itu ditiru dan dikembangkan. Jalesveva Jayamahe. ●