Perilaku Pemilih Pilkada DKI

Perilaku Pemilih Pilkada DKI Tobias Basuki  ;   Peneliti Centre for Strategic and International Studies

                                                     TEMPO.CO, 21 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Perdebatan perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 kali ini sangat menarik. Tulisan Eep Saefulloh Fatah di kolom majalah Tempo edisi 12 Maret 2017 menggelitik karena menafikan dua teori utama dalam melihat pemilih DKI. Pemilih rasional sering terlalu disederhanakan sebagai pemilih yang menggunakan akal sehat dan diterjemahkan dalam pilkada ketika pemilih melihat kinerja sebagai basis pilihan. Politik aliran lebih melihat sekat-sekat kelompok, khususnya agama, sebagai salah satu penentu bagi pemilih di Indonesia. Bisa dikatakan hasil putaran pertama pilkada DKI ini adalah imbang untuk kedua kerangka teori pemilih rasional versus politik aliran. Hasil putaran pertama menempatkan petahana Basuki Tjahaja Purnama dengan 43 persen suara dan penantangnya, Anies Baswedan, 40 persen. Ini menunjukkan bahwa dua teori tersebut mempunyai kekuatan penjelas tapi terbatas. Ketika elektabilitas Ahok menukik tajam sampai di titik 20 persen sekitar November, alasan utama yang digarisbawahi adalah kasus penistaan agama yang menjerat Ahok ke dalam kasus hukum. Menariknya, setelah kasus penistaan tersebut masuk ke pengadilan, justru elektabilitas Ahok menanjak ke angka 30-an persen. Dari kasus ini bisa dikatakan kurang akurat jika menggambarkan 400 ribu umat muslim yang turun dalam aksi 411 dan 212 semata marah karena agamanya dinistakan. Sebab, jika kemarahan itu demikian besar, elektabilitas Ahok pasti tidak akan mencapai 43 persen pada putaran pertama lantaran  pemilih muslim di DKI Jakarta lebih dari 80 persen. Besarnya demonstrasi pada dua tanggal tersebut merupakan konvergensi berbagai kepentingan politik yang memobilisasi massa. Seperti survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada populasi nasional: 60 persen responden menganggap Ahok menistakan Islam, tapi 80 persen lebih tidak tahu kasus tersebut secara detail. Di sisi lain, kenyataan bahwa Ahok hanya mendapat 43 persen suara, jauh di bawah tingkat kepuasan terhadap kinerjanya (70 persen), memang menunjukkan ada efek politik aliran tapi tetap diimbangi pemilih rasional. Ini artinya, pemilih dalam pilkada DKI ada dalam dua konstruksi tersebut, tapi ada elemen ketiga yang lebih menjadi penentu. Inilah yang dalam literatur psikologi politik disebut sebagai affective intelligence voting, yakni peran emosi dalam menentukan pilihan di luar dari kognisi (kalkulasi rasional) dan identitas primordial semata. Eep mungkin cukup benar ketika mengatakan pemilih Anies bukan hanya pemilih berdasarkan alasan primordial agama. Namun asersinya yang menyatakan hal tersebut adalah efek dari gagal paham inkumben dalam menangkap angin populisme bisa dikatakan kurang tepat. Pertama, Eep bernalar bahwa populisme secara otomatis adalah kebijakan yang menjawab permasalahan masyarakat banyak. Populisme dalam literatur politik adalah kemampuan pemimpin memobilisasi emosi warga (seperti Islamofobia Trump). Namun bukan berarti janji atau narasi populis adalah satu sikap yang positif bagi rakyat. Kedua, Eep berasumsi berdasar exit poll Polmark bahwa hanya 9,4 persen yang memilih Anies karena alasan agama. Ia mengatakan, "Ternyata tawaran janji kerja serta bukti kapasitas kandidat memainkan peran signifikan." Hal ini merupakan asersi tanpa dasar. Seperti halnya tidak adil membandingkan Ahok dengan Anies berdasar kinerja karena yang satu inkumben dan satunya tidak mempunyai rekam jejak sebagai kepala daerah. Bounded rationality (keterbatasan informasi, pendidikan, dan pengetahuan) dari para pemilih membuat pemilihan berdasarkan pilihan rasional sangat terbatas. Pemilih tidak memiliki cukup informasi akan janji kerja yang ada. Belum lagi, dalam debat sebelum putaran pertama, bisa dilihat semua kandidat berputar-putar menunjukkan kebolehan tanpa substansi yang bisa dibandingkan secara jelas. Pada akhirnya, kerangka teori ketiga mungkin dapat menjelaskan perilaku pemilih rakyat Jakarta pada putaran pertama dan menjelang putaran kedua pada 19 April. Affective intelligence voting melihat variabel lain yang lebih mudah berubah dibanding kalkulasi rasional (pilihan rasional) atau identitas primordial. Ini adalah teori yang melihat psikologis pemilih yang terbentuk oleh nuansa kondisi sekitar, apakah membuat kecemasan (anxiety) atau antusias. Hal ini terlihat cukup jelas pada pendukung kedua belah pihak. Dari kubu Ahok kelihatan sekali ada antusiasme besar yang kadang berlebihan, sementara sebagian pendukung Anies didasari kecemasan (pengaruh narasi hoax Cina menguasai dan pemimpin nonmuslim yang tidak sah).  Pada akhirnya, yang menentukan siapa pemenang pada putaran kedua rasanya akan bertumpu pada pemilih dalam kerangka affective intelligence ini. Pemilih tidak semata-mata mengkalkulasi pilihannya maupun terjebak identitas dalam pilihannya. Pemilih akan terpengaruh nuansa sosial dan politik serta perasaan terhadap kedua kandidat menjelang pemilihan. Faktor apakah yang akan menentukan nuansa dan psikologis tersebut? Itulah hal yang menarik dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh peneliti perilaku politik di Jakarta. ●