Minggu, 19 Maret 2017

Pasang Surut Relasi Turki-Eropa

Pasang Surut Relasi Turki-Eropa
Myrna Ratna M  ;   Wartawan Kompas
                                                        KOMPAS, 18 Maret 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Saling kecam antara Turki dan Uni Eropa marak lagi setelah dua menteri Turki dilarang berkampanye di Belanda dan Jerman terkait dengan referendum konstitusi Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan para menterinya menyebut kedua negara itu "fasis" dan "neo Nazi". Tuduhan yang "sangat berat" dalam tata krama diplomasi.

Jika menilik persoalannya, sebetulnya masuk akal jika sebuah negara melarang pihak asing berkampanye politik. Apalagi Undang-Undang Pemilu Turki sendiri dengan gamblang menyatakan hal itu. Dalam Pasal 94/A UU Pemilu disebutkan larangan untuk berkampanye di luar negeri atau di misi-misi diplomatik asing. Ironisnya, UU ini dikukuhkan oleh pemerintahan Erdogan (DPA, 9/3).

Jadi, mengapa Erdogan harus murka? Sejumlah pengamat menilai, itu adalah strategi Erdogan untuk menciptakan "musuh bersama" guna membangkitkan semangat nasionalisme. Dengan begitu, dukungan bagi kekuasaan Erdogan makin kuat dan masyarakat akan memilih "Ya" dalam referendum.

Sejak kudeta militer gagal tahun lalu, Erdogan melakukan sapu bersih terhadap institusi atau gerakan yang dicurigai menentangnya. Lebih dari 100.000 orang ditahan atau dicopot dari jabatan. Lebih dari 100 jurnalis dipenjara dan puluhan media diberangus. Intinya, Erdogan tidak ingin menyisakan ruang bagi "pembangkangan" terhadap dirinya. Jika referendum April 2017 diterima, presiden memiliki kekuasaan penuh menunjuk menteri, merancang bujet, memilih hakim dan jaksa, dan mengeluarkan dekret. Kekuasaan Erdogan bertambah 10 tahun.

Sorotan

Langkah-langkah Erdogan pasca kudeta inilah yang menjadi sorotan Eropa. Gebrakannya dinilai telah melanggar hak asasi manusia (HAM), setidaknya itu yang dilaporkan oleh Rapporteur Kati Piri kepada parlemen Eropa. Ini menjadi alasan UE untuk menghentikan sementara pembicaraan keanggotaan Turki di UE.

Seperti kita ketahui, pembicaraan keanggotaan Turki merupakan bagian dari "paket" kesepakatan pengungsi antara UE-Turki pada 2016. Isinya, Turki akan mencegah migran menyeberang ke Eropa melalui pantai-pantai Turki. Sebagai imbalannya, Turki akan memperoleh dana pengungsi 6 miliar euro, bebas visa bagi warga Turki untuk memasuki Eropa, dan keanggotaan Turki di UE dipertimbangkan kembali.

Sejak kesepakatan itu diterapkan, arus migran ke Yunani turun drastis. Namun, perkembangan politik di Turki pasca kudeta membuat UE mengulur pembicaraan soal pemberian bebas visa bagi warga Turki.

Kenyataan ini membuat Erdogan murka dan menuduh Eropa ingkar janji. Erdogan mengancam akan membatalkan kesepakatan dan "membuka gerbang bagi jutaan pengungsi yang ada di Turki untuk menyeberang ke Eropa".

Saling kecam dan gertak antara Erdogan dan pimpinan UE mulai mereda setelah pertemuan Kanselir Jerman Angela Merkel dengan Erdogan awal Februari lalu. Situasi kembali memanas pekan lalu menjelang pemilu di Belanda.

Ancaman?

Seberapa mengkhawatirkan ancaman Erdogan ini bagi UE? Menurut The New York Times, Selasa (14/3), penyeberangan pengungsi besar-besaran dari Suriah ke Turki memang terjadi pada 2015, antara lain karena warga Suriah relatif mudah memasuki Turki dari Suriah, Lebanon, ataupun Jordania. Pada saat itu, perbatasan Turki-Suriah mudah ditembus dan warga Suriah juga bisa terbang ke Turki tanpa harus memiliki visa.

Akan tetapi, kini situasinya berubah. Warga Suriah kini memerlukan visa untuk masuk ke Turki dan perbatasan Turki-Suriah sudah dijaga dengan lebih ketat.

Para pengungsi yang berniat menyeberang ke Eropa juga kini akan berpikir panjang mengingat begitu banyaknya kisah "mengerikan" yang terjadi, mulai dari perahu karet yang terbalik di Mediterania, perlakuan para penyelundup yang kejam, perbatasan yang ditutup di sepanjang negara-negara Balkan, sampai para pengungsi yang dideportasi dari Eropa meskipun sudah menyabung nyawa untuk sampai ke sana.

Hampir semua fasilitas penampungan pengungsi di Yunani dan Italia juga kelebihan daya tampung sehingga kualitas pelayanan menurun. Intinya, pesan yang ingin disampaikan kepada pengungsi: "Jangan datang ke Eropa."

Namun, mengingat langkah Erdogan sulit ditebak, bisa saja kemudian Pemerintah Turki yang saat ini menampung sekitar 2,5 juta pengungsi mencabut peraturan visa bagi warga Suriah dan membuka perbatasan. Meski begitu, Ankara tetap harus mempertimbangkan faktor keamanan dalam negeri, khususnya penyusupan dari para aktivis NIIS yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan bom di sejumlah kota di Turki sehingga menghancurkan industri pariwisata Turki.

Dengan demikian, bisa jadi saling gertak antara Turki dan Eropa saat ini masih sebatas konsumsi untuk kepentingan politik tiap-tiap pihak dan belum menjadi ancaman bagi kawasan.