Selasa, 21 Maret 2017

Untuk Apa Pilkada?

Untuk Apa Pilkada?
Hasanudin Abdurakhman  ;   Cendekiawan; Penulis;  Kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
                                                    DETIKNEWS, 20 Maret 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Pilkada Jakarta tahun 2017 adalah pilkada yang paling heboh dalam sejarahnya. Ketegangan pilkada ini merambat, melampaui batas Provinsi DKI, bergaung ke seluruh pelosok nusantara. Hampir semua orang merasa berkepentingan untuk menentukan hasil pilkada ini. Kenapa?

Tentu banyak orang berdalih bahwa keriuhan ini bukan soal pilkada, melainkan soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur petahana yang kini bertarung dalam pilkada.

Jauh sebelum tuduhan penistaan itu ada, Ahok sudah ditolak oleh kelompok yang sama dengan yang memotori demonstrasi terhadap kasus pelecehan itu. Bahkan, sejak pilkada 2012, ketika Ahok dicalonkan sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Jokowi, isu SARA sudah dimainkan untuk menghadangnya.

Bagi saya soalnya sangat jelas, yaitu soal ego sebagian kaum muslim, yang tidak rela Jakarta dipimpin oleh non-muslim. Soal lain-lain hanyalah basa-basi untuk menutupi fakta itu belaka.

Hasilnya, pilkada Jakarta jauh dari perdebatan soal program kerja. Berbagai program kerja yang dipaparkan secara detil oleh Ahok-Djarot seperti menerpa ruang kosong. Orang-orang lebih tertarik untuk mencegah Ahok yang non-muslim menjadi gubernur lagi, ketimbang memikirkan bagaimana nasib pembangunan Jakarta 5 tahun lagi.

Karena alasan itulah maka pilkada di daerah lain jadi sepi dari sorotan. Tengoklah misalnya Pilkada Banten, yang bersebelahan dengan Jakarta. Meski kedua pasangan calon bersaing ketat, tak ada keriuhan yang berarti. Kenapa? Karena keduanya tak menyodorkan perbedaan apapun. Ini hanya pertarungan 2 politikus, yang sebenarnya pertarungan ulang dari pilkada sebelumnya. Rakyat disuruh memilih 2 pasangan yang entah apa bedanya. Bagaimana rakyat menentukan?

Karena tak ada isu panas soal muslim dan non-muslim, parameter penentuan pilihan jadi sangat kabur. Pilihan akhirnya ditentukan berdasarkan gencarnya pendekatan selama kampanye, keterikatan emosional dengan pasangan calon, atau boleh jadi digiring oleh kekuatan politik uang.

Pilkada di daerah lain pun begitu pula adanya. Tanpa ideologi, tanpa program kerja. Hanya sedikit calon yang mampu menyodorkan program nyata untuk membangun. Kalau pun ada, belum tentu sanggup menarik perhatian pemilih.

Ada banyak kasus di mana janji-janji kampanye ternyata hanya janji kosong belaka. Akhirnya rakyat pun skeptis dengan tawaran program, karena toh setiap calon bisa menawarkan program yang manis yang indah.

Ada begitu banyak daerah dengan berbagai masalah pembangunan yang tak kunjung dibereskan. Pemimpin datang silih berganti, dipilih langsung melalui pilkada. Tapi tak pernah ada perubahan. Pemimpin yang terpilih kembali belum tentu karena rakyat puas dengan kinerjanya. Yang kalah juga tak mesti kinerja atau tawaran programnya buruk. Karena pilkada kita memang bukan soal kinerja dan program.

Jadi, untuk apa pilkada? Pilkada hanyalah pekan raya, atau kompetisi bak piala dunia sepak bola. Kita ikut hura-huranya. Kita mendukung calon tertentu, sebagaimana kita mendukung tim sepak bola tertentu pada piala dunia. Ketika mereka menang kita bersorak, ketika kalah kita kecewa. Tapi itu hanya sejenak. Selepas itu, kita kembali pada hidup masing-masing. Pekan raya dan piala dunia tak punya efek terhadap hidup kita.

Jadi, ini salah siapa? Ya salah kita, sebagai pemilih. Pemilih masih belum sanggup merangkai hubungan yang nyata antara satu coblosan yang ia buat di bilik suara dengan perubahan dalam kehidupannya. Banyak yang belum paham soal itu. Ada pula yang sebenarnya paham, namun tetap lebih suka mengejar bagian hura-hura, mementingkan kepuasan emosi ketimbang menggunakan nalar.

Apa boleh buat, 5-10 tahun ke depan pilkada kita sebagian besar masih akan seperti ini. Tapi kita tidak boleh berhenti melakukan pendidikan politik untuk memperbaikinya. ●