Meminimalisasi Konsumsi BBM

Meminimalisasi Konsumsi BBM

Mu’amar Wicaksono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

SUMBER : SUARA KARYA, 05 April 2012

Keputusan Sidang Paripurna DPR terkait pasal 7 ayat 6 dan 6A UU APBN 2012 telah menunda rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya direncanakan naik per 1 April 2012. Sidang paripurna menyetujui adanya penambahan Ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.

Keputusan tersebut di satu sisi melegakan masyarakat, karena BBM tidak jadi dinaikkan per 1 April 2012. Akan tetapi, di sisi lain menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Kapankah harga BBM akan dinaikkan? Apalagi, warga masyarakat sendiri sudah dihadapkan pada persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi, walaupun harga BBM tidak jadi dinaikkan.

Namun, apa yang terjadi saat ini. Memang benar bahwa BBM bersubsidi (premium dan solar) lebih banyak digunakan oleh golongan masyarakat menengah ke atas. Karena, golongan tersebutlah yang mempunyai kendaraan pribadi baik motor maupun mobil dan otomatis menggunakan BBM. Bahkan, seperti yang diberitakan belakangan ini, banyak mobil mewah dan ber-cc besar ikut-ikutan menggunakan premium sebagai imbas atas kenaikan harga pertamax yang menembus angka Rp 10.200 per liter.

Walaupun pada saatnya nanti BBM akan dinaikkan mengacu kepada ketentuan dari pasal 7 ayat 6A UU APBN 2012, pemerintah harus tetap memikirkan bahwa di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan elite politik saat ini, yang justru berpesta pora merampok anggaran negara, kenaikan harga BBM semakin terasa memberatkan.

Masih teringat jelas, banyak kasus dugaan korupsi hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Sebut saja, kasus Bank Century, pemberian traveler check dalam pemenangan deputi senior Bank Indonesia, dan penggelapan pajak oleh pegawai pajak Gayus Tambunan. Kemudian, kasus pegawai pajak lainnya, Dhana Widyatmika, kasus korupsi Wisma Atlet, dan juga dugaan terjadinya korupsi di berbagai kementerian.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera berbenah terhadap kinerjanya. Yang harus dihindari, jangan sampai kebijakan pemerintah merugikan masyarakat terutama masyarakat kecil. Namun demikian, kita sebagai anggota masyarakat harus juga berbenah diri jangan hanya menuntut pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM akan tetapi kita juga tak dibenarkan mengkonsumsi BBM secara berlebih.

Penghematan penggunaan BBM merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus menyadari akan pentingnya penghematan energi. Penghematan BBM tidak hanya untuk masa yang akan datang namun untuk saat ini juga perlu dilakukan karena beban APBN terlalu besar untuk mensubsidi konsumsi BBM. Setiap tahun subsidi BBM menjadi beban yang semakin lama semakin memberatkan. Jika kita dapat melakukan penghematan, dana penghematan tersebut tentunya dapat dialihkan untuk berbagai sektor yang dapat menunjang segala aspek kehidupan di negara ini.

Pemerintah sebagai regulator seharusnya juga dapat membuat suatu peraturan yang dapat mencegah kepemilikan kendaraan bermotor secara berlebih, sehingga dapat meminimalisir konsumsi BBM, selain juga tentunya menciptakan sistem transportasi massal yang layak, aman dan nyaman. Dengan begitu mudahnya kepemilikan atas kendaraan bermotor, menyebabkan banyak di antara warga masyarakat lebih memilih mengggunakan kendaran pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum.

Konversi Bahan Bakar

Alangkah baiknya juga diciptakan bahan bakar pengganti minyak bumi untuk mencegah ketergantungan terhadap BBM tersebut. Adanya konversi dari penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG) perlu direalisasikan. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut bukan perkara mudah, perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat sehingga tidak timbul keraguan di dalam masyarakat terkait dengan keamanan penggunaan BBG yang tentunya juga harus diikuti dengan pembangunan dan penyedian infrastruktur dalam menunjang konversi dari BBM ke BBG.

Perlu adanya dukungan dari pemerintah kepada industri-industri dalam negeri untuk menciptakan converter kit yang terjangkau oleh masyarakat dan tidak memberatkan. Dengan sosialisasi dan promosi secara intensif, diharapkan convertir kit buatan dalam negeri ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, produk hasil produksi dalam negeri tentunya juga harus berkualitas dan bisa bersaing dengan produk serupa dari impor.

Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung adanya konversi bahan bakar tersebut, karena tanpa dukungan dari masyarakat hal itu akan sulit untuk direalisasikan. Kita dapat mencontoh konversi minyak tanah ke gas, walaupun pada awalnya banyak masyarakat yang menolak adanya konversi tersebut. Namun, pada akhirnya dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, konversi tersebut dapat terealisasikan dan berjalan lancar hingga saat ini.

Dengan demkian diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita sebagai masyarakat jangan hanya bisa menuding kebobrokan pemerintah, tetapi terkadang kita lupa atas apa yang kita lakukan sendiri. Masyarakat harus ikut berbenah diri karena ini merupakan permasalahan bersama bangsa. ●