Inkreativitas Kabinet SBY
Radhar Panca Dahana, Budayawan
SUMBER
: SINDO, 25 April 2012
Di
luar penilaian yang relatif tentang sukses dan tidaknya program pemerintah
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam memberantas korupsi, kekerasan massa, dan
penanganan masalah Indonesia bagian timur, mungkin bukan hanya rakyat awam
negeri ini, melainkan juga dunia internasional memberikan penilaian positif
akan apa yang telah dicapai pemerintahan SBY di satu setengah periodenya saat
ini.
Yang
utama adalah stabilitas politik,sosial,dan ekonomi yang memang belum ideal atau
sempurna—masih memunculkan berbagai masalah dan drama yang secara umum dianggap
lumrah dalam kehidupan bernegara di mana saja—di mana kita mesti jujur mengakui
ada ruang-ruang terbuka bagi semua insan di negeri ini mengaktualisasikan
dirinya secara penuh. Sebuah keadaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya
dengan berbagai alasan. Aktualisasi diri manusia adalah hal dan hak dasar yang
pemenuhan kondisi-kondisinya adalah kewajiban mutlak pemerintah untuk
menyelenggarakannya.
Pada beberapa tahun belakangan kondisi-kondisi— walau sekali lagi belum ideal, setidaknya menurut pandangan/ teori tertentu—tersebut sudah muncul, baik dalam bentuk kecambah (permulaan) maupun pada tingkat kematangan tertentu. Itu hal penting bukan hanya dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan juga berbudaya. Kondisi yang sayangnya masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh beberapa bagian dari bangsa itu sendiri. Dalam olahraga misalnya. Ketika campur tangan kuat pemerintah tanpa harus mengganggu independensi olahraga, ketika swasta memiliki komitmen dukungan sehingga fasilitas dan penghargaan berhambur untuk prestasi,olahraga itu sendiri masih melempem.
Semua itu, harus diapresiasi dengan jujur, dianalisis secara proporsional dan komprehensif, merupakan prestasi bagi pemerintahan. Berbagai kepala pemerintahan mendatangi negeri ini untuk memberikan apresiasi dan menyatakan minat besar menjalin hubungan lebih dan luas di bidang-bidang utama: ekonomi, keamanan, politik, dan kebudayaan. Sebegitu hebatkah Indonesia? Hebatnya SBY dan kabinetnya? Ada sebuah perhitungan lain yang harus juga kita ungkapkan, dengan jujur dan proporsional.
Politik Konservatif
Banyak kritik—yang sungguh objektif—kita dengar bagaimana misalnya sumber daya alam dan kultural negeri ini yang luar biasa—yang mencengangkan dunia sejak lebih satu milenium lalu—ternyata bukan saja tidak berhasil dieksplorasi secara maksimal, melainkan bahkan dieksploitasi habis-habisan.
Dalam beberapa kasus malah kita serahkan bulat-bulat pada kepentingan ekonomi, politik, dan kebudayaan asing. Maka itu, kekayaan yang luar biasa itu bukan hanya tidak bisa kita nikmati secara wajar, melainkan bahkan digerogoti, dilucuti, dan dicuri tidak dengan diam-diam, tapi persis di depan mata kita, di hadapan regulasi yang justru wakil-wakil rakyat yang kita percaya dan fasilitasi untuk berbuat sebaliknya.
Banyak pula kritik objektif lainnya yang memperlihatkan dengan jernih dan adekuat bagaimana pemerintahan sekarang lemah bahkan terkategori gagal terutama dalam memahami realitas sosial dan kultural rakyat/bangsanya, terutama di kalangan jelata dan mayoritas anak bangsa yang berada di bagian timur negeri ini. Mereka seperti menjadi pengecualian dalam pengembangan hidup bersama. Mereka tak lebih dari korban dengan pembangunan yang dikuasai pemodal,penguasa,dan elite di bagian-bagian Barat, yang hanya mendapatkan remah-remah hasil pembangunan di mana setengahnya diperas dari mereka (jelata dan Indonesia bagian timur).
Kritik-kritik itu bukan saja menunjukkan kekeliruan, melainkan juga bahaya yang sangat mengancam perikehidupan ahli waris kita pada masa depan. Lebih dari itu, semua pencapaian prestasional di atas akan menjadi kosong atau siasia (artifisial) jika sesungguhnya kita meninggalkan sumber daya yang kosong terkuras dan sebuah bom waktu kekerasan (hukum, sosial, adat, politik, ekonomi, dan sebagainya) bagi anak cucu kita. Ancaman-ancaman itu menunjukkan fakta: sukses di atas sebenarnya dibangun oleh teori dan praktik yang sangat konservatif. Negeri sebesar dan sekaya ini, dengan pendekatan seperti itu saja,sudah berhasil menciptakan keadaan dan pertumbuhan yang— konon—mengagumkan dunia.
Dan fakta berikut lebih menggiriskan, dengan pembiaran bahkan pemberian fasilitas pada para perampok asing, penempatan rakyat banyak sebagai korban—sebagai akibat praktik sistemik politik, hukum, dan ekonomi kita—ternyata masih juga menghasilkan pertumbuhan seperti di atas. Apa yang terjadi bila pemerintahan SBY sedikit lebih kreatif dan progresif?
Kebijakan BBM Nonsense
Pertanyaan di atas susah dijawab, bahkan dibayangkan jawabannya. Karena kita kesulitan tolok ukur dan tanda-tanda yang memungkinkan kita mendapatkan jawaban positif seperti kita inginkan. Sebuah contoh: usaha atau kebijakan kabinet SBY dalam membatasi pemakaian BBM bersubsidi. Lima hal membuat usaha/kebijakan itu nonsense dan justru membuktikan konstatasi yang tersebut di paragraf akhir di atas.
Pertama, jelas, jutaan pemilik mobil 1.400-an cc (yang menurut Menteri ESDM akan digolongkan 1.500 cc dan terkena dampak kebijakan baru di atas) akan memarkir atau menjual mobilnya karena harus mengeluarkan lebih dari dua kali lipat biaya hanya untuk bahan bakarnya.Mereka akan menjadi cendol dengan kuah keringat asin, asam, bau, berjejalan di moda-moda transportasi publik yang perbaikan komprehensifnya kini tinggal mimpi di Ibu Kota (dan akan disusul oleh kota-kota besar lainnya).
Kedua, bila sepertiga saja pemilik mobil di Jakarta mengganti moda transportasinya dengan membeli sepeda motor yang begitu mudah dan murah, dapatkah terbayang bencana di waktu dekat ini? Jumlah motor di Ibu Kota yang telah mencapai 8,5 juta (plus 700-an ribu tiap tahun) akan membuat penduduk Ibu Kota mulai dari orok yang menangis keluar dari rahim hingga nenek menjelang hayatnya—terhitung punya satu motor.
Dan kebodohan pemerintah malah terus merayakan kesuksesan dari ukuran penjualan automotif di dunia seperti itu. Ketiga, pergeseran dari premium ke pertamax sudah banyak ditengarai akan menguntungkan pengusaha asing. Tapi staf di Kementerian ESDM bilang ia tidak khawatir karena pengusaha asing impor, begitupun Pertamina. Namun, adekuatkah argumentasi itu jika dalam praktik ternyata rakyat pemilik mobil bergegas menyerahkan keuntungan terbesar pada pengusaha asing, ketimbang BUMN Pertamina?
Kenapa hal ini dianggap lumrah dan tidak khawatir,dan menyerah pada adagium-adagium (kapitalisme) pasar bebas? Tak heran banyak sinyalemen, kebijakan ESDM ini sebenarnya kemenangan lobi pengusaha/ penguasa asing, mereka yang terus bertahan walau 2-3 tahun sudah merugi dari SPBU-SPBU yang dibangunnya. Keempat, kenapa untuk penghematan anggaran harus rakyat menjadi korban dengan dihilangkan haknya untuk menggunakan premium? Dan secara koersif dipaksa untuk memberi keuntungan pada pemodal asing? Ke mana sebenarnya pemerintah berpihak?
Menggunakan bahan bakar jenis apa pun adalah hak yang tidak dapat direpresi dengan kebijakan, tapi harus dengan kesadaran seperti peralihan minyak tanah ke gas.Kalau premium menguras subsidi, kenapa bukan subsidi premium itu saja dikurangi dengan menaikkan harganya, Rp500, Rp1.000, bahkan Rp2.500 pun bila rasional mengapa tidak? Yang penting negara wajib menjaga hak rakyat itu dan tidak menjadi komprador dari kepentingan asing. Akhirnya kelima,semua itu memperlihatkan dengan jelas, bagaimana situasi sulit negeri ini—yang mungkin menjadi dampak dari peristiwa internasional—tidak dapat diatasi secara kreatif, tangguh, dan progresif oleh kabinet SBY.
Mereka begitu konservatif, mengandalkan cara berpikir teoritis buku-buku teks dan menuruti advisadvis dari asisten atau murid penulis-penulis buku yang tidak lain adalah agen kepentingan pengusaha/penguasa di negerinya. Ayolah kabinet, berpihaklah pada rakyat, bukan sebaliknya. Kreatif dan tough-lah dalam menjalankan terobosan- terobosan.
Apa Anda semua tidak membaca tentang Presiden Argentina, China, Chili, Rusia, Venezuela, yang telah memberi contoh pada dunia, pada sejarah, dan pada anak cucu mereka tentang kekuatan kabinet itu? Jangan khawatir, rakyat tidak terlalu bodoh untuk membaca niat baik dan kemudian mendukungnya. ●
Pada beberapa tahun belakangan kondisi-kondisi— walau sekali lagi belum ideal, setidaknya menurut pandangan/ teori tertentu—tersebut sudah muncul, baik dalam bentuk kecambah (permulaan) maupun pada tingkat kematangan tertentu. Itu hal penting bukan hanya dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan juga berbudaya. Kondisi yang sayangnya masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh beberapa bagian dari bangsa itu sendiri. Dalam olahraga misalnya. Ketika campur tangan kuat pemerintah tanpa harus mengganggu independensi olahraga, ketika swasta memiliki komitmen dukungan sehingga fasilitas dan penghargaan berhambur untuk prestasi,olahraga itu sendiri masih melempem.
Semua itu, harus diapresiasi dengan jujur, dianalisis secara proporsional dan komprehensif, merupakan prestasi bagi pemerintahan. Berbagai kepala pemerintahan mendatangi negeri ini untuk memberikan apresiasi dan menyatakan minat besar menjalin hubungan lebih dan luas di bidang-bidang utama: ekonomi, keamanan, politik, dan kebudayaan. Sebegitu hebatkah Indonesia? Hebatnya SBY dan kabinetnya? Ada sebuah perhitungan lain yang harus juga kita ungkapkan, dengan jujur dan proporsional.
Politik Konservatif
Banyak kritik—yang sungguh objektif—kita dengar bagaimana misalnya sumber daya alam dan kultural negeri ini yang luar biasa—yang mencengangkan dunia sejak lebih satu milenium lalu—ternyata bukan saja tidak berhasil dieksplorasi secara maksimal, melainkan bahkan dieksploitasi habis-habisan.
Dalam beberapa kasus malah kita serahkan bulat-bulat pada kepentingan ekonomi, politik, dan kebudayaan asing. Maka itu, kekayaan yang luar biasa itu bukan hanya tidak bisa kita nikmati secara wajar, melainkan bahkan digerogoti, dilucuti, dan dicuri tidak dengan diam-diam, tapi persis di depan mata kita, di hadapan regulasi yang justru wakil-wakil rakyat yang kita percaya dan fasilitasi untuk berbuat sebaliknya.
Banyak pula kritik objektif lainnya yang memperlihatkan dengan jernih dan adekuat bagaimana pemerintahan sekarang lemah bahkan terkategori gagal terutama dalam memahami realitas sosial dan kultural rakyat/bangsanya, terutama di kalangan jelata dan mayoritas anak bangsa yang berada di bagian timur negeri ini. Mereka seperti menjadi pengecualian dalam pengembangan hidup bersama. Mereka tak lebih dari korban dengan pembangunan yang dikuasai pemodal,penguasa,dan elite di bagian-bagian Barat, yang hanya mendapatkan remah-remah hasil pembangunan di mana setengahnya diperas dari mereka (jelata dan Indonesia bagian timur).
Kritik-kritik itu bukan saja menunjukkan kekeliruan, melainkan juga bahaya yang sangat mengancam perikehidupan ahli waris kita pada masa depan. Lebih dari itu, semua pencapaian prestasional di atas akan menjadi kosong atau siasia (artifisial) jika sesungguhnya kita meninggalkan sumber daya yang kosong terkuras dan sebuah bom waktu kekerasan (hukum, sosial, adat, politik, ekonomi, dan sebagainya) bagi anak cucu kita. Ancaman-ancaman itu menunjukkan fakta: sukses di atas sebenarnya dibangun oleh teori dan praktik yang sangat konservatif. Negeri sebesar dan sekaya ini, dengan pendekatan seperti itu saja,sudah berhasil menciptakan keadaan dan pertumbuhan yang— konon—mengagumkan dunia.
Dan fakta berikut lebih menggiriskan, dengan pembiaran bahkan pemberian fasilitas pada para perampok asing, penempatan rakyat banyak sebagai korban—sebagai akibat praktik sistemik politik, hukum, dan ekonomi kita—ternyata masih juga menghasilkan pertumbuhan seperti di atas. Apa yang terjadi bila pemerintahan SBY sedikit lebih kreatif dan progresif?
Kebijakan BBM Nonsense
Pertanyaan di atas susah dijawab, bahkan dibayangkan jawabannya. Karena kita kesulitan tolok ukur dan tanda-tanda yang memungkinkan kita mendapatkan jawaban positif seperti kita inginkan. Sebuah contoh: usaha atau kebijakan kabinet SBY dalam membatasi pemakaian BBM bersubsidi. Lima hal membuat usaha/kebijakan itu nonsense dan justru membuktikan konstatasi yang tersebut di paragraf akhir di atas.
Pertama, jelas, jutaan pemilik mobil 1.400-an cc (yang menurut Menteri ESDM akan digolongkan 1.500 cc dan terkena dampak kebijakan baru di atas) akan memarkir atau menjual mobilnya karena harus mengeluarkan lebih dari dua kali lipat biaya hanya untuk bahan bakarnya.Mereka akan menjadi cendol dengan kuah keringat asin, asam, bau, berjejalan di moda-moda transportasi publik yang perbaikan komprehensifnya kini tinggal mimpi di Ibu Kota (dan akan disusul oleh kota-kota besar lainnya).
Kedua, bila sepertiga saja pemilik mobil di Jakarta mengganti moda transportasinya dengan membeli sepeda motor yang begitu mudah dan murah, dapatkah terbayang bencana di waktu dekat ini? Jumlah motor di Ibu Kota yang telah mencapai 8,5 juta (plus 700-an ribu tiap tahun) akan membuat penduduk Ibu Kota mulai dari orok yang menangis keluar dari rahim hingga nenek menjelang hayatnya—terhitung punya satu motor.
Dan kebodohan pemerintah malah terus merayakan kesuksesan dari ukuran penjualan automotif di dunia seperti itu. Ketiga, pergeseran dari premium ke pertamax sudah banyak ditengarai akan menguntungkan pengusaha asing. Tapi staf di Kementerian ESDM bilang ia tidak khawatir karena pengusaha asing impor, begitupun Pertamina. Namun, adekuatkah argumentasi itu jika dalam praktik ternyata rakyat pemilik mobil bergegas menyerahkan keuntungan terbesar pada pengusaha asing, ketimbang BUMN Pertamina?
Kenapa hal ini dianggap lumrah dan tidak khawatir,dan menyerah pada adagium-adagium (kapitalisme) pasar bebas? Tak heran banyak sinyalemen, kebijakan ESDM ini sebenarnya kemenangan lobi pengusaha/ penguasa asing, mereka yang terus bertahan walau 2-3 tahun sudah merugi dari SPBU-SPBU yang dibangunnya. Keempat, kenapa untuk penghematan anggaran harus rakyat menjadi korban dengan dihilangkan haknya untuk menggunakan premium? Dan secara koersif dipaksa untuk memberi keuntungan pada pemodal asing? Ke mana sebenarnya pemerintah berpihak?
Menggunakan bahan bakar jenis apa pun adalah hak yang tidak dapat direpresi dengan kebijakan, tapi harus dengan kesadaran seperti peralihan minyak tanah ke gas.Kalau premium menguras subsidi, kenapa bukan subsidi premium itu saja dikurangi dengan menaikkan harganya, Rp500, Rp1.000, bahkan Rp2.500 pun bila rasional mengapa tidak? Yang penting negara wajib menjaga hak rakyat itu dan tidak menjadi komprador dari kepentingan asing. Akhirnya kelima,semua itu memperlihatkan dengan jelas, bagaimana situasi sulit negeri ini—yang mungkin menjadi dampak dari peristiwa internasional—tidak dapat diatasi secara kreatif, tangguh, dan progresif oleh kabinet SBY.
Mereka begitu konservatif, mengandalkan cara berpikir teoritis buku-buku teks dan menuruti advisadvis dari asisten atau murid penulis-penulis buku yang tidak lain adalah agen kepentingan pengusaha/penguasa di negerinya. Ayolah kabinet, berpihaklah pada rakyat, bukan sebaliknya. Kreatif dan tough-lah dalam menjalankan terobosan- terobosan.
Apa Anda semua tidak membaca tentang Presiden Argentina, China, Chili, Rusia, Venezuela, yang telah memberi contoh pada dunia, pada sejarah, dan pada anak cucu mereka tentang kekuatan kabinet itu? Jangan khawatir, rakyat tidak terlalu bodoh untuk membaca niat baik dan kemudian mendukungnya. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar