Peringatan Dini Amat Lemah

Peringatan Dini Amat Lemah

Eko Yulianto, Peneliti di Pusat Penelitian Geoteknologi,

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

SUMBER : KOMPAS, 26 April 2012

Hasil kajian cepat terhadap kinerja sistem peringatan dini tsunami pada gempa Aceh, 11 April 2012, menunjukkan sistem ini ternyata amat lemah. Kajian dilakukan oleh tim gabungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Penanggulangan Bencana; serta Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Universitas Syiah Kuala.

Kegagalan sistem dalam mengeluarkan peringatan dini bukan hanya karena listrik mati, melainkan juga karena sistem pendukung yang tak bekerja. Ini masih ditambah dengan pemahaman masyarakat yang lemah terhadap sistem peringatan dini sehingga memicu respons tak semestinya.

Berdasarkan laporan warga, beberapa jaringan PLN mati seketika karena gempa. Menurut PLN, ada jaringan yang rusak oleh gempa. Jaringan sisanya masih menyala hingga 19 menit pascagempa. PLN mematikan semua jaringan pukul 15.57.

Rekaman video di kantor Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Aceh mengonfirmasi penerimaan informasi Peringatan Dini I. Jika mengacu pada catatan urutan kejadian gempa Aceh yang disiarkan BMKG, rekaman itu kemungkinan besar juga menerima informasi peringatan dini kedua yang dikirim pada menit ke-9,5 setelah gempa. Namun, tidak ada petugas di ruang Pusdalops sehingga tidak ada yang menghidupkan sirene.

BMKG berupaya menghidupkan sirene di Aceh dari Jakarta pada menit ke-10 pascagempa, tetapi gagal. Muncul pertanyaan terhadap keandalan sistem komunikasi sinyal sirene mengingat listrik masih menyala saat itu. Aktivasi melalui GSM dan Byru boleh jadi terhambat oleh padatnya lalu lintas sinyal (congest). Namun, aktivasi melalui VSat semestinya bisa karena listrik masih menyala.

Upaya aktivasi juga dilakukan dari kantor Pusdalops Aceh pukul 17.09 (menit ke-91 pascagempa) untuk sirene di Kahju, Lamkruet, dan Kantor Gubernur serta pukul 17.12 (menit ke-93 pascagempa) untuk sirene di Lampulo, Kahju, Kantor Gubernur, dan Simpanglayang.

Catatan urutan peristiwa BMKG menyebutkan bahwa aktivasi sirene di Kahju dan Kantor Gubernur berhasil dilakukan secara manual pada menit ke-40 (pukul 16.18.29). Data itu mungkin tidak akurat karena aktivasi manual berarti sirene diaktifkan di lokasi sirene berada. Satu-satunya yang dapat melakukan adalah provider sistem sirene, yaitu PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Berdasarkan informasi, petugas PSN di lapangan berusaha mengomunikasikan kegagalan aktivasi ke kantor PSN Jakarta. Komunikasi itu baru berhasil pada pukul 16.43 (menit ke-65 setelah gempa). Petugas PSN di lapangan menanyakan apakah sirene perlu diaktivasi dan minta diajari caranya. Petugas PSN Jakarta kemudian menginstruksikan cara mengaktivasi sirene secara manual.

Jika dari waktu komunikasi hingga tombol aktivasi ditekan perlu waktu lima menit, sirene di Kantor Gubernur berbunyi pukul 16.48, menit ke-70 setelah gempa. Sementara sirene di Kahju berbunyi 30 menit kemudian sekitar pukul 17.20 (menit ke-102 setelah gempa) karena saat itu perlu waktu sekitar 30 menit ke Kahju dari Kantor Gubernur.

Aktivasi sirene secara manual tidak ada di dalam prosedur tetap peringatan dini. Namun, masih lemahnya struktur rantai peringatan dini pada tingkat pemda memang memunculkan dilema setidaknya terkait dengan pihak yang lebih tepat dalam pengaktivasian sirene.

Pendukung Rantai PD Lemah

Rantai informasi peringatan dini (PD) pada jalur pendukung, yaitu TNI dan Polri, juga tidak berjalan baik. Meskipun informasi peringatan dini dari BMKG yang dikirim melalui Markas Besar TNI diterima petugas di kantor Kodam melalui faksimile, informasi ini tak sampai ke petugas di kantor Koramil dan ataupun ke Pusdalops. Petugas di kantor Polsek juga tidak memperoleh informasi peringatan dini dari jajaran di atasnya.

Hal serupa terjadi pada kasus gempa dan tsunami Mentawai, 25 Oktober 2010. Petugas jaga di Polsek dan Koramil Sikakap tidak mendapatkan informasi peringatan dini ataupun arahan evakuasi dari sumber-sumber resmi rantai peringatan. Ini patut disayangkan karena TNI dan Polri merupakan institusi yang memiliki petugas jaga 24 jam. Ketika jaringan listrik mati di Aceh, sistem komunikasi radio TNI dan Polri tidak terganggu.

Dalam sistem peringatan dini saat ini, TNI dan Polri juga hanya berperan sebagai penyambung lidah informasi peringatan dini dari BMKG kepada Pusdalops, tetapi tidak berhak menggunakan informasi itu untuk mengarahkan masyarakat. Jika TNI dan Polri adalah bagian Pusdalops, sistem peringatan dini tsunami ini akan lebih kuat ke depan.

Respons dan Persepsi Keliru

Respons awal sebagian besar masyarakat sudah baik, yaitu menggunakan gempa sebagai tanda evakuasi. Beberapa orang masih ada yang mencoba menuju pantai untuk mengamati apakah air laut surut. Pada banyak kasus tsunami lokal, upaya ini ibarat menyerahkan nyawa.

Evakuasi umumnya dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat menuju tempat tinggi. Kemacetan terjadi di banyak ruas jalan dan persimpangan karena sebagian besar warga menuju arah sama, yaitu Lambaro.

Ketiadaan rambu-rambu evakuasi bisa menjadi salah satu faktor yang memperparah kemacetan. Sementara sebagian warga justru bergerak ke arah berlawanan karena ingin menjemput anggota keluarganya sebelum menyelamatkan diri.

Kepanikan semakin menjadi ketika terdengar bunyi sirene. Dalam persepsi masyarakat dan bahkan aparat, bunyi sirene adalah tanda bahwa tsunami benar-benar terjadi, apalagi sirene teraktivasi secara otomatis jika sensornya tersentuh gelombang tsunami. Anehnya, sebagian besar masyarakat belum pernah mendengar bunyi sirene itu dan tidak tahu letaknya.

Hanya sedikit masyarakat yang memanfaatkan bangunan penyelamat. Banyak orang tidak percaya bahwa bangunan itu akan kuat menahan gelombang tsunami karena belum teruji. Banyak lagi yang berpendapat bahwa bangunan itu diperuntukkan bagi orangtua, wanita, anak-anak, dan orang-orang yang tidak memiliki kendaraan.

Dalam menit ke-30 hingga ke-60, konsentrasi massa akibat kemacetan lalu lintas masih terjadi di banyak jalan dan persimpangan yang dilanda tsunami pada tahun 2004. Beruntung bahwa sumber gempa tidak berada di tempat yang sama dan mekanismenya juga tidak sama sehingga tsunami tidak terjadi.

Gempa Aceh merupakan gempa besar pertama yang menguji keandalan sistem peringatan dini tsunami Indonesia. Hasil kajian menunjukkan, sistem ini masih sangat lemah dan perlu pembenahan menyeluruh. Bukan hanya perangkat teknologinya, melainkan terutama juga pada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, sosialisasi, dan kapasitas manusianya. ●