Rute Rempah Poros Maritim Abad ke-21 (Bagian 1) Engelina Pattiasina  ;   Pendiri Archipelago Solidarity

SINAR HARAPAN, 15 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, merilis visi dan misi negara maritim untuk Republik Indonesia (RI) awal abad ke-21. Negara-negara lain di Asia Pasifik, seperti India, Tiongkok, dan Jepang juga telah giat mengembangkan berbagai strategi maritim untuk pembangunan sosial-ekonomi, ekosistem negara, dan keamanan nasional. Di Tiongkok, Presiden Xi Jinping mencetuskan konsep dan strategi Maritim Silk Route (MSR) tahun 2013. (Xinhua, 10/6/2013), Xi Jinping mengajukan gagasan MSR saat berkunjung ke RI pada Oktober 2013. (Xinhua, 19/7/2014), Silk Route menghubungkan Tiongkok-Eropa sekitar tahun 100 pra-Masehi untuk jual-beli sutra, keramik, dan teh ke pasar-pasar global. (Xinhua, 10/6/2014), kini rute-rute tersebut merupakan situs-situs purbakala. Di sisi lain, sejak akhir abad ke-20, kebijakan maritim departemen pertahanan Amerika Serikat (AS) mulai bergeser dari fokus Eurocentric ke Asia Pacificcentric. Isunya ialah dampak ekonomi terhadap kehadiran Angkatan Laut AS di zona strategis Asia Pasifik (Trangedi, 2002:11). Risiko konflik pada jalur lintasan rute minyak sepanjang Timur Tengah hingga Asia Timur mendorong peningkatan peran US Marine Corps dan kekuatan maritim negara lain. Pertanyaannya, mulai dari mana dan bagaimana strategi maritim RI awal abad ke-21? Dinamika Asia Pasifik Tiongkok memperkuat basis-basis maritimnya di zona internasional selama 20 tahun ke depan dan memperluas eksplorasi sumber-sumber lautan dan mengakselerasi riset dan pembangunan teknologi laut dalam, (Ocean Development Report/Tiongkok, 2013). Pada 2020, Tiongkok menjadi pasar otomotif terbesar dunia. Kebutuhan energi akan naik sekitar 40 persen. Ini berdampak pada stabilitas pasar energi fosil dunia (Barnett, 2002) khususnya keamanan rute-rute maritim. Kapal-kapal selam nuklir, satelit orbit bumi, dan jenis aplikasi teknologi laut dalam lainnya akan memengaruhi lingkungan maritim saat ini dan masa datang. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi paruhan pertama abad ke-20. Khususnya ketika India dan Tiongkok belum merupakan negara nuklir, (Holland, 2002; Keegan, 1988: 319-327). Jalur maritim Selat Malaka, Selat Hormuz, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Tiongkok Selatan sangat strategis. Center for Navals Analyses tahun 1996 merilis kajian berjudul Chokepoints: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia. Isinya, jika jalur-jalur maritim tersebut ditutup dan rute dialihkan melalui Australia, terjadi lonjakan biaya sekitar US$ 8 miliar per tahun menurut data perdagangan tahun 1993. Studi lain menyebutkan, jika pelabuhan Singapura ditutup, terjadi biaya sekitar US$ 200 miliar per tahun. (Noer et al., 1996) Meskipun Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Sunda sangat strategis, karena kehadiran Angkatan Laut AS di kawasan ini, Asia Tenggara khususnya RI, Malaysia, dan Brunei “tidak melawan” atau “East Asia has long remained the dog that did not bark” (Gaffney et al, 2000). AS masih merupakan pemain kunci balance of power pada Ocean Century dan Asia’s Century awal abad ke-21. Secara umum, Maritime Silk Route (MSR) Tiongkok sulit dijadikan basis poros maritim abad ke-21. Hal itu karena Tiongkok mengadopsi kebijakan-kebijakan unified land and maritime strategy yang mengeskalasi ketegangan dengan India, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan bahkan RI. Tiongkok mempersenjatai Pakistan dengan tank, kapal perang, pesawat tempur, dan promosi produksi rudal dan senjata nuklir Pakistan. Tiongkok berupaya meredam pengaruh India di Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Langkah Tiongkok ini, menurut PM India Narendra Modi, “Everywhrere around us, we see an 18th century expansionist mindset” saat berada di Jepang awal September 2014, (Reuters, 1/9/2014). Tiongkok berupaya keras melindungi gerbang basis kapal selam nuklir terbesarnya di sekitar zona udara internasional Pulau Hainan ke zona Laut Tiongkok Selatan. Penerbangan surveilans pesawat militer AS rutin memantau zona ini. Presiden Tiongkok Xi Jinping meningkatkan anggaran militer Tiongkok sebesar 12,2 persen tahun 2014, (Bloomberg, 29/9/2014). Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga mengklaim hak atas perairan Laut Tiongkok Selatan. Jepang, Sri Lanka, India, dan Australia menjalin kerja sama keamanan dan maritim miliaran dolar AS. India siap memasok rudal Brahmos antiship cruise ke negara seperti Vietnam, Filipina, dan RI, (RIS, 2012). AS dan sekutunya menentang upaya Beijing sejak 2013 tentang Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Laut Tiongkok Timur dan klaim teritorial Tiongkok atas zona ekonomi eksklusif Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok membangun MSR berupa investasi jalan, kereta-api, pelabuhan, pinjaman murah, serta kesepakatan dagang di sekitar India, khususnya Gwadar, Pakistan, Hambantota, Sri Lanka, Chittagong, Bangladesh, dan sekitarnya. Strategi MSR Tiongkok ini kontra terhadap strategi maritim AS dari Eurocenter ke Asia Pacific Center. Proposal Trans-Pacific Partnership (TPP) AS didesain untuk meredam dominasi ekonomi Tiongkok atau kerja sama mutual-benefit ekonomi antara Tiongkok, AS, dan mitranya di Asia, (Asia News Network, 11/9/2014). ●