Politik Hal Ihwal dan Film Dokumenter Eric Sasono ;   Pengurus Perkumpulan Rumah Film Indonesia

INDOPROGRESS, 23 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

DALAM akhir pekan mendatang, sebuah film dokumenter seputar pemilihan presiden yang baru lalu akan diputar di bioskop. Judulnya Yang Ketu7uh, karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan ko-sutradara Hellena Y. Souisa. Film dokumenter ini tampaknya ingin mendayung di atas arus mitos. Pertama mitos tentang angka tujuh sebagai angka yang istimewa. Selain judulnya Yang Ketu7uh, film dokumenter ini juga kebetulan merupakan film dokumenter ketujuh yang pernah tayang secara komersial di bioskop. Sebelumnya ada: Student Movement in Indonesia (Tino Saroengallo, 2002), The Jak (Andibachtiar Yusuf dan Amir Pohan, 2007), Pertaruhan (Lucky Kuswandi, Ucu Agustin, Iwan Setiawan, Ani Ema Susanti dan Muhammad Ichsan, 2008), The Conductors (Andibachtiar Yusuf, 2008), Setelah 15 Tahun (Tino Saroengallo, 2013) dan terakhir Jalanan (Daniel Ziv, 2014). Mitos yang kedua adalah mitos yang bersumber dari sosok Sukarno. Film dokumenter ini dibuka dengan gambar pidato Sukarno dan rakyat yang berlarian menuju lapangan ingin mendengarkan apa kata pemimpin mereka itu. Salah satu mitos terkuat seputar Sukarno adalah ia merupakan pemimpin yang demikian dicintai rakyatnya, dan ia pun mengaku diri sebagai penyambung lidah rakyat. Mitos kedekatan itu pula yang tampaknya ingin dikejar oleh dua orang calon presiden dalam pemilihan presiden langsung 9 Juli lalu. Tak heran sejarawan John Roosa, di situs daring Mandala (http://asiapacific.anu.edu.au/ newmandala), menganalisa Prabowo Subianto dan Joko Widodo sebagai semacam perwujudan dari Sukarno dalam soal hubungan diri mereka sebagai pemimpin dengan rakyatnya. Politik Hal Ihwal Pemilihan presiden tahun ini memang dianggap yang paling emosional, karena kedua calon mampu membuat banyak orang tergerak untuk mendukung masing-masing calon. Keduanya merasa memiliki dukungan besar dari rakyat dan maju ke tampuk tertinggi kekuasaan, demi rakyat. Dalam berbagai variasinya, keduanya mengaku amat peduli dan sepenuhnya mengabdikan diri untuk rakyat. Tapi pertanyaannya: rakyat yang mana? Jawaban atas pertanyaan itu menjadi premis utama film dokumenter keluaran rumah produksi Watchdoc yang bekerjasama dengan lembaga riset Katadata ini. Kedua sutradara bekerja bersama 19 orang videographer, berusaha untuk mengejar sebuah target naratif yang relatif sederhana: bagaimana sesungguhnya politik di mata rakyat dalam keseharian hidup mereka? Dengan mengikuti 4 orang tokoh utama, film dokumenter ini mencoba memperlihatkan bagaimana politik mewujud dalam kehidupan sehari-hari ‘rakyat biasa’. Keempat orang itu adalah Nita, buruh cuci di Tangerang; Amin, seorang petani Indramayu; Suparno pekerja bangunan serabutan di Galur, Jakarta Pusat; dan Sutara, tukang ojek yang mangkal di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Keempat orang ini diikuti kesehariannya, dicaritahu apa saja mimpinya, seperti apa aspirasi politiknya dan siapa presiden pilihannya. Dalam rangka mencari tahu ini, kamera mengikuti keempatnya, mengunjungi kawasan tempat mereka tinggal, bahkan masuk ke kamar tidur mereka dan mengurusi urusan mereka. Dari situ kita tahu Nita ingin punya baju bagus seperti baju milik orang lain yang biasa ia cuci. Kita paham bahwa Amin harus bercocok tanam di tanah negara, semata supaya ia bisa bertahan hidup karena lahan pertanian sudah tak ada. Juga Sutara yang harus tiga kali bolak balik untuk mengantar anaknya sekolah. Dengan agak panjang lebar, film ini memberi kesempatan pada masalah-masalah itu untuk terungkap. Terwujudlah premis film dokumenter ini: inilah hal ihwal yang seharusnya menjadi urusan para politisi yang mengaku menjalankan amanat rakyat itu. Sebagai perwujudan premis tadi, politik menjadi masalah keseharian. Tak peduli bagaimana Prabowo berpidato dengan berapi-api di atas panggung, juga bagaimana Joko Widodo disambut antusias massa di Gelora Bung Karno pada saat konser dua jari, politik akhirnya adalah urusan hal ihwal dalam hidup sehari-hari keempat orang ini. Politik adalah hal ihwal, bukan sekadar klaim atau misi dan visi. Hal ini, seperti yang dinyatakan oleh sosiolog Prancis, Bruno Latour, adalah ding politik atau politik hal ihwal yang seharusnya menggantikan real politik. Dalam ding politik, kehidupan politik harus selalu terkait dengan hal ihwal (baik kongkret maupun abstrak) yang harus diurus dan diselesaikan, bukan soal kenyataan politik kerap berubah jadi pemujaan berlebih terhadap prosedur, atau bahkan menjadi basis tawar menawar politik yang tak ada hubungannya dengan hal ihwal tadi. Maka sebagaimana para politisi, menonton film dokumenter ini adalah mencoba untuk memahami urusan orang lain, yang belum tentu menjadi urusan kita secara langsung. Sekalipun hal seperti ini tak baru-baru amat, belum banyak tontonan di bioskop yang menghadirkan hal seperti ini bagi penonton Indonesia. Berhasilkah film dokumenter ini membangun argumen bahwa hal ihwal dalam film itu memang penting bagi kehidupan bersama? Dalam hal ini, saya punya dua catatan. Pertama, mereka asyik dengan rincian panjang hal ihwal yang jadi masalah bagi Amin, sang petani Indramayu. Dengan penjelasan panjang lebar seperti itu, tentu pertanyaannya: apakah masalah Amin lebih penting ketimbang yang lain? Saya rasa Anda harus menilai sendiri apakah soal kurangnya lahan pertanian lebih penting ketimbang mimpi punya baju bagus. Catatan kedua adalah berubahnya tempo film di penghujung, ketika pemilu presiden sudah memperlihatkan hasil. Tiba-tiba muncul potongan demi potongan gambar orang-orang yang berkumpul di depan TV di berbagai kota menyaksikan hasil penghitungan pemilu. Apa yang sudah dibangun untuk memperlihatkan hal ihwal tadi, berubah jadi semacam sketsa tentang politik sebagai sebuah pesta rakyat Indonesia. Film ini kembali kepada jargon ketimbang mempertahankan politik sebagai urusan hal ihwal yang menjadi premis utama film. Namun demkian, film ini sudah berhasil menghadirkan hal penting: mengubah hal ihwal orang per orang menjadi bersifat publik, yaitu ketika masalah individu dianggap menjadi bagian dari urusan banyak orang yang belum tentu berkaitan langsung dengan mereka. Inilah tonton yang tak biasa Anda temui di layar bioskop, dan saran saya, ikutilah sendiri bagaimana para pembuat film ini membangun argumen mereka. Tentang Publik dan Film Dokumenter Bagaimanapun itulah salah satu fungsi utama film dokumenter: menjadikan hal ihwal tertentu menjadi bersifat publik. Di negara maju seperti Amerika, Inggris, atau Jepang, stasiun televisi banyak menjalankan peran itu, terutama stasiun TV yang didanai oleh dana publik. Stasiun TV seperti BBC atau Channel 4 di Inggris, mengudarakan secara rutin seri dokumenter yang mewujudkan konsep-konsep kehidupan sosial dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula stasiun seperti PBS di Amerika, dengan program Independent Lens yang penuh dengan program dokumenter berkualitas. Tak jarang satu seri dokumenter memicu diskusi publik berkepanjangan seperti Benefit Street (2014) di Channel 4, Inggris, yang menggambarkan kehidupan para penerima tunjangan sosial yang tinggal di jalan James Turner Street di kota Birmingham. Seri dokumenter itu jadi perdebatan lantaran dianggap menyatakan para penerima tunjangan ini sebagai ‘orang miskin yang malas’. Surat kabar The Guardian merasa penggambaran itu bisa dijadikan amunisi bagi kaum konservatif untuk mengajukan pengurangan subsidi dan tunjangan, padahal kedua hal itu adalah watak utama negara kesejahteraan yang didukung surat kabar tersebut. Contoh ini memberikan gambaran mengenai peran film dan program dokumenter dalam kehidupan publik. Peran itu bisa masih berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Perdebatan publik yang dipicu oleh film di Indonesia lebih banyak terjadi pada film fiksi, berupa tepat atau tidaknya representasi yang dihadirkan oleh pembuat film, seakan kreasi pembuat film harus taat pada kenyataan. Masalahnya, apa yang disebut sebagai kenyataan sesungguhnya amat tergantung pada persepsi. Maka penggambaran yang dianggap keliru bisa dipandang sebagai penghinaan, seperti, misalnya, yang terjadi pada perdebatan seputar film Cinta Tapi Beda (Hanung Bramantyo dan Hestu Saputra, 2013). Sebagai pengingat, film itu dianggap menghina lantaran, antara lain, menggambarkan orang Minang sebagai pemeluk agama Kristen. Film dokumenter Yang Ketu7uh ini mungkin tak akan memicu perdebatan seputar pemilu presiden lalu, karena apa yang disajikan bukan hal yang kontroversial, semisal film The Act of Killing (Joshua Oppenheimer dan Anonim) yang beredar di bawah tanah tahun lalu. Namun ada juga saatnya media film mengampu diskusi penuh kesadaran tentang apa sesungguhnya yang memang perlu bagi publik. Sudah saatnya juga film dokumenter seperti ini diberi kesempatan lebih besar untuk memegang peran itu. ●