Janji Politik Jokowi Soal Kabinet Herdi Sahrasad ;   Pengamat Politik

INILAH.COM, 18 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Giliran rakyat kini menagih janji Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal koalisi tanpa syarat. Pasar pun menagih janji yang sama belakangan ini. Sungguh, dilema bisa melingkupi kubu Jokowi-JK terkait tagih janji dari rakyat dan pasar belakangan ini. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro meminta kepada presiden terpilih, Joko Widodo untuk membuktikan janjinya saat kampanye dengan menyatakan akan memberlakukan koalisi tanpa syarat dan tak melakukan praktik transaksional politik. Menurut Siti, dengan komposisi kabinet yang disebutkan Jokowi, 16 kursi menteri untuk partai politik, tidak menggambarkan seperti yang ia janjikan. "Jadi koalisi tanpa syarat dan tidak transaksional ini, buktinya mana? Tolong ditunjukkan," kata Siti Zuhro, Rabu (17/9/2014). Siti mengatakan, Jokowi sudah terlanjur menjanjikan hal-hal yang sangat membanggakan dan memberikan harapan besar bagi masyarakat. Jika Jokowi sampai melupakan janji-janjinya, kata Siti, legitimasi rakyat kepada Jokowi akan tergerus. Rakyat akan menilai apa yang diucapkan Jokowi ternyata tidak sesuai dengan apa yang akan dia implementasikan. "Jangan lupa, Pak Jokowi mempertaruhkan dirinya sendiri," kata Siti. Pasar pun nampaknya rada kecewa dengan komposisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diumumkan beberapa waktu lalu, lantaran tidak memberikan banyak perubahan. Pasar sebenarnya berharap kabinet pemerintahan Jokowi banyak diisi oleh kalangan profesional. Namun terbukti, masih akan ada 16 menteri politisi, sehingga pasar menilai, warna ''Kabinet Politik'' lebih menonjol ketimbang ''Kabinet Profesional'' ala Jokowi. Benarkah? Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan tidak akan merampingkan kabinet dan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri. Jokowi mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya pada Senin, 15 September 2014. Dari 34 menteri, sekitar 18 orang berasal dari kalangan profesional dan 16 sisanya dari partai politik. Untuk menteri yang nonpartai akan menduduki posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengamat pasar modal, Satrio Utomo, sebelumnya menilai komposisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diumumkan beberapa waktu lalu tidak memberikan banyak perubahan, Pasar sebenarnya berharap kabinet pemerintahan Jokowi banyak diisi kalangan profesional. Namun komposisi yang diumumkan tim Jokowi kemarin ternyata tak sesuai dengan harapan. "Masih agak mengecewakan," katanya. Tentu saja, publik berharap bahwa orang-orang yang nantinya duduk dalam kabinet pemerintahan harus sejalan dan satu visi dengan Jokowi-JK. Juru Bicara Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FIS UI) Angkatan 1978 Asri Hadi menyatakan, yang harus dilakukan Jokowi dalam memilih anggota kabinetnya, yakni track record yang baik, satu visi dengan Jokowi yang mau bekerja keras, jujur, dan mendahulukan masyarakat. "Jika sejalan dan sevisi kabinet bisa langsung bergerak, jadi biarlah Jokowi yang menentukan. Jangan paksakan kehendak dan jangan minta balas budi," kata Asri Hadi. Masuk akal kalau pasar masih menunggu nama-nama yang akan ditetapkan Jokowi untuk mengisi pos-pos di kementerian. Harapan pasar adalah para teknokrat profesional yang kompeten dan berintegritas serta memihak kepentingan pasar, lebih ditonjolkan. Pasar menilai Jokowi akan berfokus pada pengisian para profesional untuk pos-pos kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, untuk diisi figur yang mumpuni. Sekali lagi, itulah harapan dari pasar, yang bisa saja berbenturan dengan harapan rakyat (publik) karena seringkali antara kepentingan pasar dan publik bertabrakan. Yang jelas, publik maupun pasar butuh bukti, bukan janji. Juga butuh ‘good governance’, iklim usaha yang baik dan pembangunan infrastruktur yang baik, dengan penegakan hukum yang kredidel. Kita ingin Jokowi-JK harus hati-hati dan cermat, jangan sampai pasar maupun publik sama-sama merasa sebel, lalu ngedumel. ●