Rute Rempah Poros Maritim Abad 21 (Bagian 2 – Habis) Engelina Pattiasina  ;   Pendiri Archipelago Solidarity

SINAR HARAPAN, 16 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Sejak awal abad 21 ini, RI dapat membangun kekuatan sosial-ekonomi dan ekosistem sebagai negara maritim berbasis rute-rute rempah dengan zona Uni Eropa, Asia Selatan (India dan Sri Lanka), Asia Timur (Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok), dan Amerika Serikat (AS) atau negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Strategi ini dapat meraih benefit ekonomi tanpa mengubah peran AS sebagai stabilisator kawasan Asia. Sekurang-kurangnya ada enam nilai strategis untuk RI dan dunia dari strategi maritim RI berbasis rute-rute rempah-rempah yang dimulai dari kawasan timur RI. Pertama, poros maritim RI dan dunia dari Papua, Maluku, NTT, dan sekitarnya sangat bermanfaat bagi Kawasan Timur (KTI) dan daya-saing negara RI. Luas KTI berkisar 68 persen dari luas wilayah negara RI yang sangat sesuai strategi ekonomi pesisir dan kelautan. Kedua, KTI memiliki tradisi maritim level dunia ratusan tahun. Penduduk di Maluku sangat kuat memiliki kearifan dan tradisi maritim. Sejak abad 4 Masehi, KTI memasok kebutuhan-kebutuhan dunia seperti lada, pala, cengkih, damar, merica, kayu manis, cendana, kayu-kayu, dan berbagai komoditas lainnya. Penguasan maritim Nusantara dan perdagangan Asia-Afrika-Eropa selama 400 tahun oleh VOC, Belanda dan Inggris selama 1602-1945 berbasis zona Nusantara dari KTI saat ini. Ketiga, hingga awal abad 21, sekitar 1700 pulau besar dan kecil dari luas 705.645 km persegi Provinsi Maluku dan Papua memiliki titik geostrategis di Asia Pasifik. Maluku dan Papua adalah ruang terdepan Indonesia terhadap klaim tumpang-tindih dari enam negara terhadap Laut Tiongkok Selatan di Asia Pasifik. Rusia dan AS merasa berhak untuk ikut-campur di zona ini. Maluku dan Papua menentukan derajat ketahanan nasional negara RI. Kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil adalah arteri (archipelagic zone). Dengan mengontrol arteri ini, dapat mengontrol archipelagic zone RI. Papua merupakan staging point bagi kontrol pertahanan dan keamanan di Asia-Pasifik sejak Perang Dunia II. Misalnya, pada Perang Dunia II, Sarmi dan Papua seluruhnya dibahas Joseph Stalin dari Uni Soviet, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris, dan Presiden Harry S Truman pada Konperensi Postdam di Jerman 17 Juli-2 Agustus 1945 (Smith, 1953). Keempat, zona KTI memiliki kekayaan mineral strategis. Gerakan tektonik kerak lempengan Samudra Pasifik dan Australia jutaan tahun membuat Maluku dan Papua “terjepit” antara kedua lempengan raksasa ini. Instrusi batuan-batuan asidik menyebabkan mineralisasi logam-logam dasar seperti tembaga, emas, batu bara, gambut, aluminium, nikel, kronium, kobalt, besi, timah, mangan, merkuri, timbel, tungsten, dan seng (Barley et al, 2002; Groves, 2005). Kelima, secara historis, sejak abad 16 Masehi, arsitektur, pelabuhan, benteng, dermaga, dan kamar dagang dibangun karena perdagangan rempah-rempah. Jalur kolonial dunia, yang mula-mula diberlakukan Inggris di Banda abad 16, menjual barang, jasa, pengetahuan, dan informasi di Batavia, Ambon, Malaka, Manila, Taiwan, Makau, Hong Kong, San Salvador (Taiwan), Deshima atau Nagasaki, Jepang (Barao, 2010). Bukti arkeologis menunjukkan sejak 3.000 tahun silam, rempah asal Maluku dijual-belikan ke Persia. (Leonard, 2012). Keenam, menghidupkan kembali jalur-jalur maritim berbasis rute-rute rempah-rempah akan memulihkan ekosistem RI dan dunia. Perdagangan rempah-rempah dan produk-produk ekosistem lainnya akan meningkatkan regenerasi dan reproduksi ekosistem, khususnya lada, pala, cengkih, damar, cendana, kayu manis, hutan, bambu, lontar, jagung, sagu, enau, gaharu, pinang, kakao, kopra, vanili. Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan penyehatan ekosistem kelautan dapat ditingkatkan. Sebagai negara kepulauan, pembangunan poros maritim berbasis rute rempah akan mengawal kedaulatan negara RI dan pemulihan atau penyehatan ekosistem negara RI yang meningkatkan manfaat pembangunan ekonomi maritim. ●