Politik
Kebutuhan Pokok, Kesempatan Kerja,
dan
Perumahan
Umar Juoro ; Ekonom Senior Center for Information and Development
Studies (Cides) dan The Habibie Center
|
REPUBLIKA,
05 Februari
2018
Menjelang pemilu dan
pemilihan presiden, berbagai lembaga survei aktif melakukan survei mengenai
elektabilitas capres, partai politik, dan isu utama yang menjadi perhatian
pemilih. Isu utama yang menjadi perhatian pemilih adalah tetap permasalahan
ekonomi.
Permasalahan kebutuhan
pokok dan kesempatan kerja menempati posisi teratas. Bahkan, bagi
pemerintahan Jokowi yang mendapatkan kepercayaan publik sampai 70 persen
sekalipun, permasalahan kebutuhan pokok dan kesempatan kerja menempati posisi
teratas dalam perhatian para pemilih.
Kebutuhan
pokok
Permasalahan kebutuhan
pokok dapat dikatakan merupakan permasalahan klasik dalam ranah
ekonomi-politik Indonesia, bagaimana Orde Baru menyuarakan dan kemudian
menjalankan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang utamanya adalah
keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pokok.
Orde Baru dapat dikatakan
berhasil menjawab permasalahan kebutuhan pokok ini dengan menjaga stabilitas
harga dan pasokan. Jika perlu, subsidi diberikan untuk menjaga keterjangkauan
kebutuhan pokok ini, terutama untuk golongan miskin. Swasembada beras bahkan
pernah dicapai dan diakui oleh dunia internasional.
Namun, permasalahan
keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pokok tetap menjadi isu utama yang
diperhatikan pemilih dan rakyat pada umumnya. Stabilitas harga masih sering
menjadi masalah. Belakangan ini harga beras meningkat cukup tinggi yang
berkontribusi pada inflasi bulanan yang cukup tinggi pada Januari.
Ketersediaan beras selalu
dikatakan oleh Menteri Pertanian tidak saja mencukupi, bahkan surplus. Namun,
kenyataannya, pasokan beras lebih rendah daripada permintaan. Akibatnya,
harga meningkat dan impor beras terlambat untuk menstabilkan harga.
Penunjukan importir beras juga kontroversial sebelum dikembalikan pada yang
memang semestinya melakukan, Bulog.
Kebutuhan pokok lainnya
juga sering mengalami permasalahan. Permasalahannya juga terkait dengan
stabilitas harga dan ketersediaan. Komoditas yang bisa kita masukkan sebagai
kebutuhan pokok, seperti daging dan gula, harganya sering berfluktuasi.
Kontroversi di sekitar impor juga sering mencuat ke permukaan.
Kebijakan pemenuhan dan
stabilitas harga kebutuhan pokok sebenarnya sudah jelas. Sedapat mungkin
produksi dalam negeri ditingkatkan dengan kebijakan pertanian yang mendukung.
Data produksi dan produsen serta konsumen harus jelas dan dapat dipercaya
supaya tidak menjadi menyesatkan dalam pengambilan kebijakan. Kesenjangan
antara penawaran dan permintaan dipenuhi oleh impor yang dilakukan oleh Bulog
dengan terus memperbaiki tata kelola yang baik dan importir yang andal secara
transparan dan akuntabel.
Kesempatan
kerja produktif
Sekalipun secara statistik
tingkat penganguran terus mengalami penurunan pada tingkatan 5,2 persen, yang
secara statistik tergolong baik, masyarakat menghendaki akses yang lebih
besar pada pekerjaan yang produktif yang memberikan upah di atas upah
minimum.
Sebagian besar pekerja
masih bekerja di sektor informal. Paling tidak, 52 persen dari pekerja
bekerja di sektor informal, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perdesaan
terutama di sektor pertanian dengan upah yang rendah. Sementara, investasi
baru dan pemanfaatan teknologi di berbagai sektor semakin rendah kemampuannya
dalam penyerapan tenaga kerja baru.
Pekerja usia muda juga
terus bertambah memasuki pasar kerja. Besarnya antrean dan peserta bursa
kerja, terutama adalah usia muda, menunjukkan aspirasi yang tinggi dan juga
kekhawatiran tenaga kerja usia muda untuk mendapatkan pekerjaan produktif
dengan upah yang memadai.
Ketidakmampuan penerintah
dan tentu juga swasta dalam menciptakan kesempatan kerja produktif ini
berakibat pada ketimpangan pendapatan yang tinggi dan dapat menciptakan
permasalahan sosial politik yang serius.
Penciptaan kesempatan
kerja produktif merupakan prioritas tidak saja bagi pemerintah, tetapi juga
swasta. Pekerjaan produktif merupakan cara efektif bagi peningkatan
kesejahteraan, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan penyaluran kemampuan
produktif angkatan kerja, terutama usia muda.
Karena itu, investasi yang
menciptakan kesempatan kerja produktif harus difasilitasi dan diberikan
insentif, terutama di industri manufaktur. Perusahaan yang melakukan
pelatihan tenaga kerja agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan
meningkatkan produktivitas juga harus difasilitasi.
Industri padat karya harus
juga difasilitasi perkembangannya, yang sedapat mungkin memanfaatkan
teknologi dan peningkatan produktivitas. Perkembangan kewirausahaan juga
harus difasilitasi supaya lebih banyak pihak yang menciptakan kesempatan
kerja.
Akses
pada perumahan
Janji kampanye Anies-Sandi
dalam pemilihan gubernur Jakarta untuk memberikan akses kepada masyarakat
pada perumahan dengan DP (uang muka) nol mendapatkan perhatian dan dukungan
luas dari pemilih, sekalipun juga banyak yang mengkritiknya. Setelah
terpilih, Anies-Sandi menjalankan tugas untuk memenuhi janji politik ini.
Dari survei LSI (Denny JA)
Januari, pemilih berpendapat isu perumahan dengan kebutuhan pokok dan
kesempatan kerja mendapatkan perhatian lebih dari 80 persen. Hal ini yang
juga menurut survei tersebut cepat menaikkan elektabilitas Golkar di bawah
kepemimpinan Airlangga mencapai 15,5 persen lebih tinggi dari perolehan suara
pada Pemilu 2014.
Akses pada kepemilikan
rumah ini sangat penting bagi golongan berpendapatan menengah dan juga
golongan berpendapatan rendah. Harga rumah semakin tidak terjangkau dan, jika
terjangkau, lokasinya jauh dari tempat kerja dan tanpa akses transportasi
publik yang memadai.
Program pemerintah untuk
membangun 1 juta rumah jauh dari tercapai. Rumah bukan saja ukuran
kesejahteraan, tetapi juga bentuk investasi utama bagi rumah tangga.
Penyediaan rumah dengan
harga yang terjangkau dan akses pada transportasi publik tentu bukan saja
menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga swasta. Program pembangunan 1
juta rumah harus dilanjutkan dan diperbaiki skemanya dengan target yang lebih
realistis. Sarana pembiayaan semestinya sinergi antara anggaran pemerintah,
pembiayaan perbankan, dan skema pembiayaan lainnya yang dapat dilakukan
koperasi atau bahkan LSM.
Isu kebutuhan pokok,
kesempatan kerja, dan perumahan merupakan isu ekonomi-politik yang
mendapatkan perhatian besar pemilih. Partai politik dan politisi yang tidak
hanya mengampanyekan isu tersebut, tetapi juga memberikan jawaban dan
mempunyai kredibilitas untuk melaksanakannya ketika terpilh, akan mendapatkan
dukungan luas dari pemilih. Hal ini diperlihatkan oleh Airlangga dan Golkar
yang meningkat elektibilitasnya, dan Anies-Sandi yang sekarang ini
menjalankan janji kampanyenya.
Harapan kita, semakin
bahyak politisi dan partai politik yang mengampanyekan isu penting ini dan
memberikan jawabannya dalam pilkada, pemilu, dan pilpres. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar