Menumbuhkan Gerakan Rakyat Anies Baswedan  ;  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

KOMPAS, 12 November 2014

                                                

                                                                                                                       

PEMERINTAH tidak akan sanggup menangani sendiri persoalan pendidikan, apalagi di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang kini wewenangnya berada di tangan pemerintah daerah. Karena pemerintah pusat tidak mampu menggapai sekolah, guru, dan murid di daerah, perlu ada gerakan masyarakat yang bisa ikut menjadi faktor pendorong perubahan. Ajakan ini berkali-kali diucapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan ketika menemui Kompas, Selasa (11/11) pukul 07.00, di kediamannya di Jakarta Selatan. Setelah hampir dua pekan menanti kepastian wawancara yang tak kunjung datang, Anies akhirnya meluangkan waktu sebelum berangkat ke kantor. Secangkir kopi panas menemani perbincangan kami selama 1,5 jam. Selamat atas terpilihnya sebagai Mendikbud. Tentu semua menanti gebrakan di Kemdikbud. Apa yang akan jadi fokus? Banyak masalah di pendidikan, apalagi pendidikan dasar dan menengah, yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya, pemerintah pusat menangani kebijakan. Di sini persoalan utamanya di pusat. Itu mengapa saya tidak mau banyak mengeluarkan pernyataan di hari-hari awal. Saya sudah lama melihat masalah pendidikan. Yang belum saya lihat, internal kementerian. Ini harus dibereskan dulu. Kemdikbud adalah arsitektur rekayasa sosial masa depan. Jika kebijakan tidak tepat, implementasi melenceng sampai di daerah. Saya yakin Kemdikbud bisa berubah selama ada keinginan untuk maju. Saya tidak mau melakukan apa pun dengan mempermalukan siapa pun. Saya justru ingin memulai dengan mengajak, ”Yuk, berubah.” Ini berarti akan ada perubahan manajemen di Kemdikbud? Manajemen di hulu yang harus diperbaiki. Selama ini yang selalu dilihat adalah hilir. Ada tantangan besar di hulu dan hilir. Apakah kita tahu hasil kebijakan pusat di hilir? Cara mengomunikasikan kebijakan saja selama ini berjalan sendiri-sendiri. Memang semua berjalan cepat, tetapi ke arah yang berbeda. Contohnya, kita tidak mengomunikasikan tanggung jawab pendidikan antara pusat dan daerah. Seperti sekolah rusak. Seharusnya itu ditangani daerah karena otoritasnya sudah pindah sejak 13 tahun lalu, tetapi masyarakat belum tahu hal ini sehingga protesnya ke pusat. Ini karena kita tidak mengomunikasikan dengan baik. Setelah manajemen hulu beres, apa prioritas selanjutnya? Saya ingin agar pendidikan dipahami sebagai gerakan. Jangan sebagai program. Masyarakat harus aktif terlibat meningkatkan kualitas pendidikan. Negara lebih berfungsi sebagai fasilitator, menjalankan program kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat. Jangan disalahartikan pemerintah lalu tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu, tetapi, believe me, negara tidak sanggup mengurus pendidikan sendiri. Negara juga jangan melarang siapa pun yang ingin membantu. Pendekatan negara harus diubah dengan mengajak dan memfasilitasi siapa pun yang membantu menyelesaikan masalah. Banyak orang yang mengurus pendidikan, tetapi jalan sendiri-sendiri. Seharusnya Kemdikbud bisa menjadi mercusuar dengan membuat arah jelas menuju satu titik. Gerakan dari masyarakat bisa memberi tekanan kepada pusat atau daerah. Apa menteri bisa memerintah dinas pendidikan di daerah? Tidak bisa. Saya harus minta ke rakyat lalu rakyat yang akan menekan daerah. Bukan pemerintah yang memberi perintah, melainkan harus datang dari bawah dan itu berarti harus berbentuk gerakan. Apa seharusnya yang menjadi fokus perbaikan di pendidikan? Orientasi kita selama ini salah. Pendidikan itu sejatinya tentang interaksi antarmanusia. That’s it. Artinya, yang harus menjadi fokus perhatian adalah murid dan guru. Selama ini fokusnya hanya kepada murid dan muatannya. Lalu, bagaimana guru? Guru tidak diperhatikan. Mari kita hormati guru. Tanpa guru, kita tak akan jadi seperti sekarang. Kurikulum 2013 juga fokusnya lebih banyak kepada muatan materi bukan kepada manusia. Saya akan evaluasi Kurikulum 2013, tetapi masih butuh pendapat dan pandangan obyektif dan netral. Lalu bagaimana dengan bidang kebudayaan? Pemerintah akan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembangnya kebudayaan. Kebudayaan sendiri seluruhnya dilakukan oleh masyarakat, masyarakatlah yang kemudian bergerak. Yang penting adalah menjaga kedinamisan budaya karena persoalan kebudayaan tidak semata-mata melakukan konservasi saja. Menurut saya, keberagaman adalah kekayaan terbesar bangsa kita. Keberagaman punya semangat persatuan dengan adanya negara. Rasa kesatuan di Indonesia sudah muncul saat Sumpah Pemuda 1928. Saat itu, ada kesepakatan tentang satu bahasa yang bukan dilakukan negara, melainkan oleh kebinekaan. Karena itulah, kita akan merawat dalam bingkai kesatuan tanpa harus menyamaratakan. Bagaimana mengaitkan program pendidikan dengan kebudayaan secara bersama-sama? Keterdidikan dan kebudayaan itu saling berhubungan. Kebudayaan adalah bagian dari pendidikan. Masalahnya, yang terjadi selama ini, kita justru lebih sering mengurusi masalah sekolah saja. Padahal, yang terpenting justru bagaimana orang terdidik dan kemudian tercerahkan, bukan bersekolah semata. ●