BBM dan Ekonomi Syariah Any Setianingrum  ;   Peneliti dan Dosen Keuangan Syariah

REPUBLIKA,  25 November 2014

                                                                                                                       

Berdasarkan penjelasan pemerintah, alasan dan tujuan dalam menaikkan harga BBM adalah sebagai sumber pendapatan APBN. Hasil kenaikan harga BBM tersebut akan disalurkan pada sektor produktif dan penguatan serta perlindungan kesejahteraan sosial bagi masyarakat tidak mampu. Secara implisit, Jokowi sebenarnya sedang berusaha memenuhi janji-janji kampanyenya yang semua itu memerlukan sumber dana tidak kecil. Tidak ada jalan lain, begitu kata pemerintah, salah satunya dengan cara menaikkan harga BBM. Dari berbagai hasil olah data harga pokok penjualan, tidak terlihat subsidi di mana pemerintah harus mengeluarkan anggaran secara riil untuk membayar kerugian yang timbul. Yang bisa dideteksi adalah subsidi penentuan margin karena pemerintah menganggap harga di Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata harga di berbagai negara. Pada saat yang sama pemerintah masih membutuhkan banyak dana untuk program pembangunan. Pemerintah seharusnya mengeluarkan secara transparan struktur harga pokok penjualan dan margin hingga munculnya harga BBM. Bahkan, mengingat efek domino yang sangat luas dalam perekonomian, jika perlu, ditayangkan secara online format penentuan harga BBM. Terkait alasan kenaikan harga BBM sebagai sumber pendanaan APBN, perlu dilihat bagaimana implementasi manajemen pendapatan dan pengeluaran negara berbasis syariah dan relevansinya di masa sekarang. Struktur pendapatan dalam negara berbasis syariah terdiri dari instrumen wajib dan nonwajib. Instrumen wajib adalah zakat bagi warga Muslim serta jizyah (pajak perlindungan) dan kharaj (pajak tanah) bagi warga non-Muslim yang memang tidak wajib membayar zakat. Ada pula sejenis pajak bagi warga Muslim superkaya atau konglomerat yang disebut nawaib, tapi tidak bersifat permanen dikenakan hanya pada saat emergensi, seperti bencana alam atau peperangan. Pungutan wajib lainnya adalah ushr atau pajak atas impor. Selain instrumen wajib itu, ada instrumen sukarela yang terdiri dari infak, sedekah, dan wakaf. Walaupun bersifat sukarela, instrumen ini memiliki kontribusi sangat besar, khususnya ketika sektor wajib tidak cukup mendanai program negara. Bahkan, besaran instrumen sukarela itu indikator yang jauh lebih komprehensif untuk menakar tanggung jawab dan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemasukan lainnya adalah bersumber dari harta rampasan perang (ghanimah), kekayaan dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki negara, rikaz (temuan dari perut bumi), penarikan harta dan aset milik koruptor, hadiah dan harta waris yang tidak ditemukan ahli warisnya. Dalam manajemen belanja negara Islam, masing-masing sumber pendapatan memiliki keterkaitan dengan penyalurannya sehingga bisa menekan penyimpangan dan mencegah ketidakadilan alokasi dan distribusi. Zakat telah jelas untuk delapan asnaf. Wakaf biasa digunakan untuk pembangunan sektor produktif. Wakaf juga digunakan sebagai alternatif kepemilikan sektor produksi sehingga bisa untuk menjaga keseimbangan karena kepemilikan sektor ekonomi oleh individu rawan untuk memperkaya diri, dan kepemilikan oleh negara rawan penyalahgunaan kekuasaan. Jika dana wakaf bisa turut aktif secara profesional dalam sektor ekonomi yang dibutuhkan masyarakat, yang akan terjadi adalah pengendalian inflasi secara alami dan peningkatan daya beli masyarakat. Adapun infak, sedekah, dan sumber pemasukan lain disalurkan berdasarkan kebijakan penguasa yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dari uraian di atas, sebenarnya pemerintah wajib menargetkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan untuk memperbanyak penerimaan yang tidak selalu harus diperoleh dengan membebankan langsung pada rakyat. Negeri ini kaya akan sumber daya, yang jika dikelola dengan kreatif, inovatif, dan kerja keras, minus KKN bisa menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Penarikan harta dan aset milik koruptor juga merupakan sumber pemasukan negara yang tidak boleh diabaikan. Sinergi dengan lembaga ZIS, CSR, dan charity juga perlu diberdayakan. Upaya lain adalah keharusan mengurangi utang semaksimal mungkin, yang pembayaran bunganya selama ini menjadi salah satu sumber utama defisit APBN, dan menjadi celah masuknya intervensi asing. Riba dalam ekonomi Islam tidak akan menambah manfaat dan justru menjadi sumber permasalahan di kehidupan sosial dan ekonomi. Fakta membengkaknya utang pemerintah selama ini memang tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan menyeluruh dan keadilan yang signifikan. Pemborosan pada belanja negara juga harus sangat dihindari di saat rakyat harus banyak menanggung banyak pungutan dan beban, khususnya belanja birokrasi dan nonproduktif. Perlu juga segera diluruskan kebiasaan di akhir tahun yang hanya mengejar target untuk sekadar menghabiskan anggaran karena sangat kontraproduktif pada saat begitu banyak program yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak bisa berjalan karena kekurangan dana. Seberapa besar peningkatan jaminan sosial dan sektor produktif yang akan dicapai, sebelum dan sesudah era Presiden Jokowi juga harus bisa diukur dan memiliki target waktu kapan bisa direalisasikan. Maksimalisasi upaya-upaya tersebut setidaknya akan bisa mengurangi ketergantungan pendapatan dari penjualan BBM. Dalam menaikkan harga BBM, sebenarnya ada alasan yang jauh lebih mendesak, yakni penghematan minyak bumi untuk generasi penerus karena BBM adalah energi yang tidak bisa diperbaharui, yang pada suatu waktu akan habis. Tentulah berbeda antara niat menaikkan harga BBM sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi janji-janji kampanye, dan niat untuk menjaga kepentingan anak cucu di republik ini. Jika semua uraian di atas telah diupayakan maksimal, pastilah kenaikan harga BBM akan lebih rasional, setidaknya akan melambat. Bagaimanapun negara berkewajiban memberi pelayanan, stimulasi ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya. ●