Mau Dibawa ke Mana Islam Kita?

Mau Dibawa ke Mana Islam Kita? Irfan L Sarhindi ;  Pengasuh Salamul Falah; Lulusan University College London; Associate Researcher Akar Rumput Strategic Consulting

                                                   DETIKNEWS, 05 Januari 2018

                                                           

Selain liburan, kembang api, pesta pora, dan terompet momen tahun baru memang selalu menawarkan agenda tahunan lain: fatwa tasyabbuh dan ancaman kekafiran bagi muslim yang merayakan. Persis seperti terjadi setiap kali Natal. Tetapi, terlepas dari potensi kesia-siaan dari pesta kembang api dan lain-lainnya itu, momen tahun baru sebetulnya bisa kita gunakan untuk; (1) merefleksi dan mengevaluasi apa yang kita lakukan setahun ke belakang, dan (2) membuat resolusi setahun ke depan. Dalam rangka dua hal itu saya menulis kolom ini. Tahun 2018 adalah tahun politik (lagi). Babak penyisihannya terjadi tahun lalu di DKI Jakarta—sentra Indonesia. Babak semifinal dihelat tahun ini di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Partai finalnya sendiri akan digelar tahun depan di seluruh Indonesia: Pilpres 2019. Dengan mempertimbangkan sengitnya pertandingan politik di DKI Jakarta, kita akan bisa menebak bahwa pertandingan massal dan serentak ini tidak akan kurang hiruk-pikuk dan bisingnya. Apalagi jika kita melihat fenomena di DKI Jakarta sebagai template, di mana politisasi agama dan identitas demikian jelas terjadi. Kita ingat bagaimana proses panjang kontestasi DKI 1 itu mesti diwarnai oleh aksi demonstrasi berjilid-jilid yang mengatasnamakan Islam, dipimpin oleh GNPF-MUI (yang nantinya berubah nama jadi GNPF Ulama setelah Kiai Makruf Amin tidak lagi memberi 'dukungan'), demi Ahok dibui dengan tuduhan penistaan agama. Saking kerasnya benturan yang terjadi dan psywar yang dilesatkan setiap pihak, sampai-sampai ada pengelola masjid yang menolak mensalatkan jenazah pendukung Ahok. Atau, anak-anak kecil dalam pawai tahun baru Islam menyanyikan lagu 'bunuh Ahok' sambil menenteng obor. Ada potensi penguatan konservatisme dan radikalisasi Islam, menjalar ke mana-mana. Kecenderungan menerjemahkan Islam secara terlalu literlek sehingga menjadi anti-vaksin, misalnya, atau bahkan menganggap menghormat bendera merah putih sebagai tanda kekufuran. Dalam pada itu, narasi 'Islam vs PKI' juga kembali mengemuka. Hingga pada kondisi di mana nonton bareng film 'G30S' versi Orba kembali dilakukan di mana-mana: PKI sebagai musuh bersama, unsur yang dianggap bisa 'mempersatukan' suara umat. Dan, fenomena ini seperti senantiasa dijaga nyala-apinya, momentumnya, biar sewaktu-waktu dapat digunakan kembali untuk narasi-narasi lain. Misalkan, Aksi Bela Islam yang awalnya seperti dirancang untuk semata 'mengadili' Ahok, juga digunakan untuk 'mengadili' pemerintah yang dianggap anti-Islam dan pro-asing, termasuk dalam demo menolak Perppu Ormas. Bahkan ketika HTI sudah resmi dibubarkan, bendera (yang diklaim sebagai) al-Liwa dan ar-Rayah bahkan tetap berkibar di pelbagai aksi, biasanya bersandingan dengan bendera Palestina. Semua hal tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari persoalan rendahnya minat baca dan literasi media, belum optimalnya pendidikan dan pendidikan agama, serta kekurangsigapan kaum sarungan "mempesantrenkan Google". Di sisi lain, ada kecenderungan orang menjadi sangat reaktif, sehingga gampang diprovokasi. Ini saja sudah kompleks, belum lagi kecenderungan untuk anti-kritik sehingga mudah sekali orang dipersekusi hanya karena dianggap "menghina dan melecehkan ulama". Ada pengkontestasian, secara terstruktur, antara Islam versus non-Islam, pribumi versus non-pribumi, seolah semua itu persoalan hitam-putih semata. Uniknya lagi, secara keliru, Islam dianggap sama dengan pribumi, non-Islam (apalagi dari ras Tionghoa, misalnya) dianggap non-pribumi. Dari sana, pribumi dianggap pasti membela Tanah Air, non-Pribumi dianggap hanya akan mengeruk kekayaan negara. Sejak Pilgub DKI Jakarta kemarin, SETARA Institute mencatat adanya peningkatan intoleransi beragama. Greg Fealy mencatat dua efek dari pertarungan sengit di Pilgub DKI Jakarta: (1) pelemahan hak politis kaum minoritas, dan (2) kecenderungan tumbuhnya sentimen anti-Kristen dan anti-China. Lalu, tanpa mengesampingkan provinsi lain, apa kabar (pilgub) Jawa Barat tahun ini? Dengan 16 kota/kabupaten yang juga menyelenggarakan pilkada? Kedua pertanyaan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, secara geografis Jawa Barat adalah provinsi paling dekat dengan Jakarta, selain Banten. Dapat diasumsikan bahwa imbas dari bipolarisasi identitas keagamaan dan konflik horizontal antargolongan di Jakarta berpotensi merambat ke Jawa Barat. Misalnya, empat hari setelah Aksi 212 di Jakarta, sekelompok orang atas nama Pembela Ahlus Sunnah membubarkan perayaan Natal di Bandung. Belum lagi fakta bahwa massa Aksi 212 dan yang sejenisnya itu berasal dari pelbagai kota/kabupaten di Jawa Barat juga. Kedua, Jawa Barat secara ranking adalah provinsi paling intoleran terhadap kebebasan beragama. Menurut SETARA Institute, pada 2015 tercatat ada 44 kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan potensi sebesar itu, apa yang akan terjadi ketika politik identitas dikultivasi, ketika agama dipolitisasi? Apalagi, agak susah untuk mengklaim bahwa masyarakat Jawa Barat telah literat dan melek politik. Juga agak susah untuk berasumsi bahwa masyarakat Jawa Barat tidak reaktif terhadap isu-isu yang melibatkan sentimen agama, walau secara stereotip orang Sunda dianggap (lebih) tenang dan lembut. Misalkan, saya mendapat kiriman pesan Whatsapp yang berisi ajakan untuk mendukung pasangan tertentu, dari koalisi partai tertentu, yang diklaim sebagai tulisan ilmiah seorang pengamat politik, yang beberapa poinnya berbunyi: "mengajak seluruh elemen masyarakat muslim Jabar memenangkan pasangan ini dengan kerja keras", "demi kemaslahatan umat yang lebih baik", dan bahwa "insya Allah kemenangan di Jakarta akan kita ulangi lagi" sehingga kita harus "ajak umat siuman dengan memenangkan pasangan ini". Ada tiga narasi yang secara implisit dibangun di sana: pertama, kemenangan di Jakarta adalah kemenangan umat Islam. Kedua, memenangkan pasangan itu adalah jihad demi kemaslahatan umat, sehingga umat harus melakukan apapun. Dan ketiga, yang tidak setuju dengan ini adalah umat Islam yang belum sadar sehingga harus disiumankan. Ini baru awal tahun dan masa kampanye belum resmi dimulai. Tetapi bagaimanapun, ini mengindikasikan bagaimana Islam tetap masih akan jadi komoditas politik, terlepas dari seberapa besarnya pun dampak buruk yang bisa terjadi akibat hal tersebut. Sering saya melihat kembali gambaran besar dari kejadian-kejadian yang terjadi ini, dan dengan sedih, gentar, juga cemas bertanya: mau dibawa ke mana, sebetulnya, Islam kita? ●