Sabtu, 03 Juni 2017

Ketimpangan dan Akal Sehat

Ketimpangan dan Akal Sehat
Rizal Mallarangeng  ;   Pendiri Freedom Institute
                                                         KOMPAS, 03 Juni 2017



                                                           
Isu ekonomi yang paling hangat sekarang adalah masalah ketimpangan yang menajam. Dua puluh tahun silam, sebelum reformasi, indeks rasio gini kita ada di kisaran 0,30-0,35 (indeks 0 adalah kondisi yang merata absolut, sementara 1 sebaliknya). Saat ini sudah di atas angka 0,4, lebih tinggi daripada Vietnam dan India. Artinya, secara umum kesejahteraan rakyat memang jauh meningkat serta jumlah penduduk miskin terus berkurang, tetapi jurang kaya-miskin melebar cukup drastis.

Kita tentu harus mencari jalan keluarnya. Belakangan ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya menyadari betapa berbahayanya jika ketimpangan tajam ini dibiarkan tak terkendali. Berbagai kebijakan sudah dicanangkan, seperti reforma agraria dan percepatan pembangunan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja.

Semua itu perlu disambut baik. Prosesnya pasti butuh waktu panjang dan Indonesia perlu sedikit bersabar. Yang penting, kita tetap harus mengedepankan akal sehat dan tak mencampuradukkan masalah ini dengan masalah pelik lainnya, khususnya isu yang menyangkut agama dan etnik.

Dalam hal ini, perkembangan yang terjadi belakangan cukup mengkhawatirkan. Jika isu primordial dikaitkan secara serampangan dengan masalah kesenjangan ekonomi, akibatnya akan negatif: to say the least.

Ia hanya mengaburkan solusi terhadap persoalan pelik ini, memindahkan perdebatan dari isu kebijakan jadi diskursus politik yang eksplosif. Persoalan kemiskinan tak teratasi, tetapi yang mungkin terjadi adalah konflik sosial yang menajam.

Akar masalah

Karena itu, semua pihak perlu mendudukkan isu kesenjangan ekonomi pada porsinya serta membahasnya dengan data dan analisis yang dingin. Pertanyaan terpenting yang harus dijawab: apa sebabnya? Kenapa perbedaan kaya-miskin melebar dalam 15 tahun terakhir, justru pada saat demokrasi Indonesia melangkah cukup maju?

Dalam menjawabnya, kita jangan keliru dengan memakai the envy approach, pendekatan kecemburuan. Pendekatan ini lebih sering berfokus hanya pada puncak piramida, dengan melihat distribusi ekonomi pada 5 atau 10 persen kelompok terkaya. Justru terbalik: fokus yang benar adalah the bottom of the pyramid, pada jutaan rakyat yang ada di bawah. Di sinilah lokus persoalan tersebut. Dari sini pula jawaban dan kebijakan harus dirumuskan.

Pendekatan piramida terbalik ini ingin mengerti dinamika yang berlangsung pada rakyat bawah. Bukan untuk menyalahkan mereka, tetapi justru untuk lebih mengerti dan dengan itu memberikan uluran tangan lewat berbagai program yang tepat. Dengan pendekatan ini, kita sebenarnya bisa menemukan kombinasi cukup banyak faktor yang jadi sumber persoalan. Namun, dari studi terbaru, ada satu faktor yang muncul cukup mengejutkan dan kini jarang diperhatikan, termasuk oleh pemerintah.

Faktor tersebut adalah fertilitas dan dinamika kependudukan, terutama di kelompok 40 persen rakyat terbawah. Dalam studi Bank Dunia beberapa saat lalu (Inequality and Shared Prosperity, 2015), ditemukan fakta: selama 12 tahun (2002-2014), jumlah rata-rata anggota rumah tangga pada kelompok 10 persen terkaya menurun pesat, dari 3,3 jadi 3,0 jiwa, atau berkurang 8,6 persen, sementara pada kelompok 40 persen terbawah cenderung stagnan. Pada kelompok 10 persen termiskin adalah 4,8 jiwa dalam satu rumah tangga.
Salah satu dimensi dari fakta ini adalah gejala peningkatan usia kawin yang makin muda. Di kalangan kelompok masyarakat terbawah saat ini, hampir dua dari 10 perempuan berusia 15-19 tahun (masih remaja!) sudah memiliki anak atau sedang mengalami kehamilan pertama.

Sejauh kita berbicara masalah ketimpangan (ingat, indeks gini hanya mengatakan ketimpangan, bukan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi), fakta kependudukan ini kelihatan sepele, tetapi dampaknya fundamental. Penduduk yang sudah kaya membiayai anak mereka semakin baik-dalam pendidikan, penyediaan gizi, dan sarana kesehatan-karena jumlah anak yang mereka tanggung berkurang. Pada penduduk miskin hal ini tidak terjadi: beban yang ditanggung kelompok terbawah ini tetap sama.

Pendidikan, gizi, dan kesehatan dalam masa belia dan remaja adalah prediktor terbaik dalam meraih sukses kehidupan. Karena itu, dengan terjadinya perbedaan dinamika kependudukan pada kelompok kaya-miskin tadi dari tahun ke tahun serta dialami secara agregat oleh puluhan juta keluarga, dampak negatifnya menjadi cukup ekstrem.

Bank Dunia bahkan membuat simulasi menarik: jika perbedaan dinamika kependudukan tadi dihilangkan atau disamakan dengan proporsi pada era Orde Baru di dekade 1980-an, maka dengan pertumbuhan ekonomi sejauh ini, yaitu di kisaran 5 persen per tahun, indeks rasio gini Indonesia sekarang otomatis jauh membaik. Turun dari 0,41 menjadi 0,37, terendah di semua negara Asia Timur saat ini.

Artinya, jika saja di zaman demokrasi dalam 15 tahun terakhir kita berhasil melaksanakan program KB dan ekstensifikasi posyandu di kalangan rakyat bawah, saat ini sebenarnya kita tak perlu menghadapi masalah pelik dalam soal ketimpangan ekonomi. Isu kesenjangan mungkin tetap "dimainkan" oleh satu atau dua kelompok politik, tetapi daya eksplosinya pasti jauh berkurang sebab dasar faktualnya akan sangat tipis.

Jalan keluar

Walau kelihatan sederhana, hanya kaum demagog yang berani berkata bahwa jalan keluar semua itu mudah, tunggal, dan cepat. Faktor kependudukan tadi saling berkait dengan faktor sosio-ekonomi lainnya. Di sektor pertanian yang memberi hidup puluhan juta petani, produktivitas tidak meningkat secara berarti, hanya 0,9 persen. Sementara di sektor lain, peningkatan yang terjadi dua-tiga kali lipat. Perbedaan ini pasti berdampak langsung pada naik-turunnya koefisien pada indeks rasio gini.

Selain itu, anak petani yang pindah ke kota sebagian besar tidak masuk ke sektor formal, tetapi jadi bagian dari the street armies of the informal sectors, dengan produktivitas yang juga rendah. Hal ini terkait dengan semakin kakunya aturan ketenagakerjaan kita serta berhubungan pula dengan begitu banyak regulasi yang menghambat investasi dan dunia usaha.

Semua itu masih ditambah lagi dengan sebuah gejala universal yang belakangan ini juga menjadi persoalan di AS dan Eropa: perubahan teknologi yang disruptif, di mana salah satu seginya adalah polarisasi insentif yang kian melebar antara kaum terdidik dan kaum berpendidikan rendah.

Singkatnya, tak ada jalan yang mudah. Kita pasti akan mempersulit diri kita sendiri jika dalam kompleksitas permasalahan seperti ini kita langsung mengaitkannya dengan isu agama dan etnik. Yang perlu dilakukan dalam mencari solusi adalah diskusi yang dingin, memilih prioritas, membuat hierarki faktor-faktor penyebabnya berdasarkan bobot pengaruh masing-masing, serta menimbang apa yang mungkin dan tak mungkin dilakukan dalam konteks Indonesia sekarang.

Dalam soal dinamika kependudukan, misalnya, program KB adalah "korban" desentralisasi dan reformasi. Program yang sangat baik ini hilang ditelan gelombang peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Apakah mungkin mengembalikan kejayaan program KB dan posyandu, dan dengan itu menghilangkan salah satu faktor penting yang mempertajam kesenjangan?

Dalam soal lainnya, seperti peningkatan produktivitas petani, pembukaan jutaan peluang kerja di sektor formal serta peningkatan kualitas pendidikan dari SD hingga universitas, permasalahannya barangkali sedikit lebih rumit.

Yang jelas, ujung tombak kebijakan Presiden Jokowi yang disebut di atas, yaitu reformasi agraria dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pertanian, adalah dua pilihan kebijakan yang memang baik dan perlu, tetapi pasti belum cukup.

Oleh karena itu, kita tunggu gebrakan lainnya dari pemimpin tertinggi kita. Dalam situasi yang cukup genting dan menjepit, justru kualitas seorang pemimpin diuji. Dengan kepiawaian politik yang sudah diperlihatkan Presiden Jokowi sejauh ini, tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap pesimistis.