Minggu, 18 Juni 2017

Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI

Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
Rene L Pattiradjawane ;   Wartawan Senior
                                               MEDIA INDONESIA, 17 Juni 2017




                                                           
SUDAH tiga pekan konflik di Kota Marawi, Filipina bagian selatan, di kawasan Kepulauan Min danao, menelan korban jiwa ratusan orang dan 2.000-an orang telantar mengungsi ke tempat aman. Konflik bersenjata dan sangat berdarah di Kota Marawi dipicu upaya kelompok Maute dan Abu Sayyaf mengambil kesempatan melakukan serangan mengatasnamakan pembentukan negara Islam di daerah Mindanao. Konflik antara pemerintah Filipina dan kaum separatis Mindanao ini dimulai sejak 23 Mei 2017, menghadirkan undang-undang darurat yang diberlakukan Presiden Rodrigo Duterte yang secara aturan konstitusi Filipina berlaku se lama 60 hari.

Ada beberapa hal yang perlu disimak dari bentrokan berdarah di Marawi ini. Pertama, kaum separatis ini tidak bisa disebut sebagai teroris karena pada da sarnya kelompok Maute dan Abu Sayyaf adalah ‘bandit bertopeng kepercayaan’ yang bersembunyi di balik gerakan besar Bangsamoro yang menuntut kemerdekaan terpisah dari Filipina maupun mengatasnamakan pembentukan khilafah sebagai tren politik Timur Tengah. Kelompok Maute dan Abu Sayyaf dalam dua tahun terakhir ini dikenal sebagai bandit- bandit yang menyandera bangsa asing Eropa dan Asia Tenggara, meminta tebusan uang dalam jumlah besar bagi kebebasan jiwa sandera mereka. Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok kejam yang memenggal kepala sandera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi sehingga aksi mereka condong sebagai ‘kejahatan’ ketimbang ‘teroris’.

Kedua, mengingat beban po pulisme Presiden Duterte bagi rakyat Filipina, konflik Mindanao harus bisa dipahami secara utuh dan menyeluruh me nyangkut pertumbuhan sosial-ekonomi di kepulauan tersebut. Pendekatan populisme sekarang bisa menjadi ancaman serius bagi keutuhan Filipina bila Duterte tidak bisa menjaga stabilitas dan keamanan untuk memastikan Komisi Transisi Bangsamoro (BTC) bekerja sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicapai.

Ketiga, narasi yang berkembang dalam jargon ‘kita dan mereka’ menjadikan keseluruh an kawasan Mindanao menjadi lebih buruk, ketika poros ekstremisme atas nama jihad menabur teror memicu kendali aksi teroris diambil alih oleh Isnilon Hapilon setelah Santoso tewas di tangan pihak keamanan Indonesia pada Juli tahun lalu ketika beroperasi di kawasan Poso, Sulawesi Tengah. Ada kekhawatiran, aksi teror di Marawi merupakan pengalihan isu lebih luas dalam upaya mengecoh situasi keamanan di wilayah Asia Tenggara. Keempat, sudah mulai bermunculan laporan adanya orang-orang berkebangsaan Arab, Uighur dari Provinsi Xinjiang di Tiongkok, dan bahkan etnik Kaukasia berdatangan ke Mindanao, termasuk orangorang keturunan Indonesia yang militan berdatangan dari Suriah.

Ini yang menjelaskan kenapa para menteri pertahanan Asia Tenggara dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand akan mengadakan pertemuan khusus membahas situasi keamanan mengantisipasi terjadinya tumpahan aliran kelompok militan ke luar dari Mindanao ketika terdesak oleh pasukan Filipina di Marawi.

Mekanisme modalitas

Ada upaya mempercepat patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang sudah lebih dari setahun dibahas dan belum mencapai kesepakatan modalitas bagaimana mengatasi gangguan ke amanan di sekitar perairan Laut Sulu. Aksi pemberontakan Marawi telah mempercepat upaya ini, ketika ketiga menteri pertahanan sepakat melakukan kerja sama pertahanan pada 19 Juni mendatang. Dalam konteks ini, masih belum jelas mekanisme kerja sama pertahanan segitiga, apakah hanya bersiaga di sekitar perairan Selat Sulu mencegah terjadinya tumpahan pelarian para pemberontak yang terdesak di Marawi atau tercapainya modalitas kerja sama militer bersama mendukung Filipina menumpas gerakan kelompok Maute dan Abu Sayyaf.

Dari Manila dilaporkan, pasukan khusus AS sudah ikut membantu angkatan bersenjata Filipina dalam kampanye militer di sekitar kawasan Kota Marawi. Kita khawatir pembiaran Indonesia ketika Ke menterian Luar Negeri tidak mengusulkan ASEAN mengada kan pertemuan khusus mendukung Filipina akan berakibat luas tidak hanya pada masalah militer yang sekarang dimatangkan para menteri pertahanan tiga negara. Tidak bergeraknya Kemenlu Indonesia bisa menjadi pertanda Indonesia tidak peduli dengan persoalan di Mindanao sekaligus membenarkan telah hilang nya sentralitas ASEAN. Selama Kemenlu RI tidak memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), per soalan separatisme akibat bergeraknya komponen militer ekstrem atas nama perang jihad akan leluasa berkembang mengikis kesatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang selama 50 tahun terakhir percaya pada perdamaian dan stabilitas kawasan akibat terjalinnya gotong royong di ber bagai bidang kehidupan, termasuk keamanan dan pertahanan.

Indonesia tidak bisa membiar kan perkembangan di Marawi dan mengabaikan terbentuknya kondisi material di kawasan yang berdekatan dan berbatasan langsung. Bagaimanapun juga, konflik di Mindanao tidak hanya interaksi dualisme antara separatisme dan negara Filipina, atau konflik sektarian yang melibatkan agama kepercayaan berbeda di lingkungan masyarakat. Pembiaran ini akan menjadi preseden sangat buruk dalam memelihara stabilitas dan keamanan yang menjadi prasyarat mutlak pembangunan negara-negara Asia Tenggara.

Berkembang liar

Ada kedekatan hubungan antara Presiden Duterte dan Presiden Jokowi, yang sama-sama memiliki pengalaman mengelola dan menata hubungan antarmasyarakat pada tingkat pemerintahan lokal, menjadi walikota di Davao, Mindanao, dan Wali Kota Solo di Jawa Te ngah. Gerakan populis global telah mendorong kedua pemimpin ini menjadi faktor penting dalam perubahan demokrasi lokal, menggeser aristokrasi politik di Indonesia dan Filipina. Jokowi dan Duterte bica ra da lam bahasa politik yang sama, langsung pada persoalan, mencari peluang mendorong program kesinambungan pembangunan bagi kesejahteraan bangsanya. Bagi Indonesia dan ASEAN, kawasan konflik seperti Marawi terlalu penting secara strategis untuk dibiarkan berkembang liar tanpa kendali.

Presiden Jokowi perlu menggagas pertemuan khusus para kepala negara ASEAN, ketika mekani me diplomasi tidak mampu memproyeksikan strategi dasar organisasi di lingkungan Asia Tenggara ini terbentuk ka rena kesadaran perlunya mempertahankan stabilitas politik dan keamanan kawasan. Kita tidak bisa membiarkan salah satu sudut di Asia Tenggara menjadi ‘negara terpecah’ (broken state), seperti yang terjadi di Afghanistan, Irak, maupun Suriah, ketika solusi diplomasi menghadapi kebuntuan dan konfrontasi militer menghadirkan kesengsaraan berkepanjangan.

Formasi perdamaian yang dicapai di kawasan Mindanao pada Maret 2014 dengan ditandatanganinya Perjanjian Komprehensif Bangsamoro (CAB) perlu dikembalikan pada jalurnya sebagai proses berkesinambungan nuansa politik ekonomi, ketika ketidaksetaraan dan ketidakadilan dibiarkan berkembang mengacaukan dimensi lain dalam tata kelola kebangsaan Filipina. Indonesia dan ASEAN pada khususnya harus paham konflik Marawi tidak bisa dibiarkan berkembang menjadi konflik berbasis ideologi. ●