Banjir Informasi, Darurat Demokrasi

Banjir Informasi, Darurat Demokrasi YD Anugrahbayu ;   Peminat Filsafat

                                                     DETIKNEWS, 15 Juni 2017

                                                           

Informasi melanda keseharian laksana suatu banjir. Yang penting dan tak penting, yang benar dan yang bohong, tersapu rata. Tulisan mahaguru dan tulisan anak SMA sama saja. Reaksi orang pun bermacam rupa. Ada yang acuh, ada yang protes, ada pula yang terseret, bahkan tenggelam. Banjir yang datang sesekali masih memicu sikap tanggap dan waspada. Namun, banjir yang datang setiap hari, bahkan setiap menit, justru membuat kita terbiasa; terbiasa tak membedakan mana yang penting dan tak penting, yang benar dan yang bohong, terbiasa terseret, terbiasa protes, terbiasa acuh. Tak jarang, ke-'terbiasa'-an itu berujung pada permusuhan, bahkan kematian. Saking seringnya, permusuhan dan kematian pun telah menjadi biasa. Itulah sifat manusia. Ia lekas membiasakan diri, bahkan terhadap bencana sekalipun. Benarlah kata Albert Camus dalam La Peste, "Sampar telah memusnahkan rasa cinta, bahkan rasa kesetiakawanan penduduk. Sebab cinta membutuhkan sedikit masa depan, sedangkan kami hanya memiliki waktu sekejap demi sekejap." Ibarat wabah sampar, banjir informasi "adalah sebuah administrasi yang teliti, rapi, dan sangat baik kerjanya" sehingga "penderitaan tak lagi mengharukan." Dahsyatnya banjir informasi juga membobol batas antara ruang privat dan publik: bukan hanya maraknya narasi privat di ruang publik, melainkan juga sebaliknya, narasi publik menjajah ruang privat. Kita seakan-akan dipaksa tahu, pun ketika sudah memutuskan tak mau tahu. Bagaimana lagi hendak tak mau tahu, kalau misalnya, saat menjelang tidur, telepon pintar tiba-tiba berbunyi lantaran seseorang menyebut nama kita di Whatsapp Group, seraya menyinggung isu politik yang belum tentu ingin kita ketahui? Banjir informasi merenggut salah satu daya manusiawi paling berharga: kebebasan. Manusia tak lagi berdaulat menentukan diri, pun kalau ia mengira ia berdaulat. Ributnya medsos, badai iklan, berita-berita real time —bagaimana kita hendak membebaskan diri dari serbuan maha dahsyat itu? Tidakkah pilihan kita sehari-hari dipengaruhi (kalau bukan didikte) olehnya? Seiring membanjirnya informasi, ada suatu ironi. Tak pernah peradaban manusia mencapai keadaan di mana informasi sangat mudah diperoleh seperti sekarang. Namun kemudahan itu tak menjamin bahwa orang semakin bergairah mencari tahu. Itulah ironi abad informasi. Alih-alih mencari tahu, semakin banyak orang justru sok tahu, mati-matian membela pengetahuan yang bahkan terlalu jelas keliru. Pun ketika berusaha mencari tahu, orang cenderung hanya mau tahu apa yang telah diyakini terlebih dahulu —sesuatu yang dalam sosiologi pengetahuan disebut "bias konfirmasi". Benarlah kata pepatah Prancis: trop d'information tue l'information —terlalu banyak informasi membunuh informasi. Terlalu banyak tahu nyaris sama dengan tak tahu apa-apa. Tahun ini ada sebuah buku yang terbit untuk menanggapi perkara itu. Judulnya The Death of Expertise, ditulis oleh Tom Nichols, seorang ahli keamanan nasional di Departemen Pengambilan Keputusan Keamanan Nasional, U. S. Naval War College. Judul buku itu tak bermaksud mengatakan bahwa para pakar semakin tak kompeten, melainkan bahwa dialog antara para pakar dan warga negara nyaris macet total (Nichols, 2017: 4). Sebabnya tentu kompleks, namun dapat ditunjuk dari dua sisi: Di satu sisi, internet telah membuat kecenderungan anti-intelektual menguat di kalangan awam. Ketika siapapun bisa mengetahui apapun, kepercayaan kepada para pakar pun melemah. Untuk menggambarkannya Nichols mengutip Isaac Asimov: "Ada kultus ketidaktahuan [cult of ignorance] di Amerika, sebagaimana sejak dulu selalu ada. Dorongan anti-intelektualisme telah menjadi arus yang menyeret kehidupan politik dan kebudayaan kita, ditumbuhkan oleh pengertian keliru bahwa demokrasi berarti bahwa 'ketidaktahuan saya sama baiknya dengan pengetahuan Anda' [my ignorance is as good as your knowledge.]" (Nichols, 2017: 1). Di lain sisi, banyak pakar terutama yang bekerja di bidang akademik semakin mengabaikan peran publiknya, sibuk berdiskusi antarmereka sendiri dengan bahasa-bahasa eksklusif. "Sementara itu," kata Nichols, "mereka yang menempati wilayah tengah, mereka yang kerap kita sebut 'intelektual publik' [...] telah menjadi frustrasi dan terpolarisasi sebagaimana seluruh masyarakat." (Nichols, 2017: 5). Nichols menulis dari konteks Amerika. Namun, tak disangkal hal yang mirip sedang terjadi di negara kita. Kalau pengamatannya benar, ada satu masalah mendesak: demokrasi macam apa yang bisa diharapkan dari banjir informasi seperti itu? Keterbukaan informasi akan positif bagi demokrasi jika masyarakat cukup dewasa, setidaknya untuk menyaring informasi, sedapat mungkin memanfaatkannya. Jika syarat itu tak terpenuhi, banyaknya informasi justru bisa membunuh demokrasi. Ruang publik tak pernah netral: kebenaran dan kebohongan, kebaikan dan kebencian campur aduk tak karuan. Masyarakat yang tak pandai memilah akan mudah dihasut, lalu diperalat untuk membunuh diri sendiri. Itulah yang disebut pembajakan demokrasi (the hijacking of democracy): menangnya sentimen-sentimen anti-demokrasi atas nama demokrasi. Kata Nichols, "Ketika demokrasi dimengerti sebagai tuntutan tiada akhir akan penghargaan tak layak untuk pendapat-pendapat tak berdasar [unearned respect for unfounded opinions], segalanya mungkin, termasuk akhir demokrasi dan pemerintahan republikan itu sendiri" (Nichols, 2017: 238). Sekali lagi, konteks Amerika yang menjadi pijakan Nichols tak sedikit pun mengurangi relevansinya untuk negara kita. Menghalau banjir informasi nyaris mustahil. Mengharapkan politik yang beradab pun sulit. Saya sendiri lebih percaya pada ikhtiar-ikhtiar sederhana untuk merawat akal sehat publik, khususnya orang-orang muda, supaya kian mahir berenang di tengah derasnya arus. Orang Jawa bilang, ngèli nanging ora kèli (larut namun tak hanyut). Peran media-media terpercaya terletak di sini, salah satunya lewat kolom seperti ini. Semoga semakin banyak pakar mau berkotor tangan terlibat dalam ikhtiar seperti itu (tentu pakar yang tulus, bukan bayaran). Perhatian khusus pantas diberikan kepada media online, sebab sudah terlalu banyak konten destruktif berseliweran di jagad internet. Tak ada yang salah kalau para pakar memilih media cetak bergengsi. Namun, sekali lagi, seperti kritik Nichols, mereka yang mampu membacanya lagi-lagi para pakar. Masyarakat luas tetap sukar menimba ilham. Kian hari kian terbukti, internet adalah front perang baru antara akal sehat dan kepicikan (buku The Death of Expertise pun bermula dari blog pribadi Nichols). Jangan sampai kita terlambat menyikapinya, sehingga tiba-tiba kepicikan mengepung dari segala penjuru. Kalau itu dibiarkan terjadi, kita tinggal menunggu demokrasi dicuri. Ah, mengapa Anda harus percaya? Tidakkah tulisan ini bagian dari banjir juga? ●