Pertumbuhan
Penduduk dan Pemerataan
Sonny Harry B Harmadi ; Staf Ahli Bidang Kependudukan Kemenko PMK;
Ketua Umum Koalisi
Kependudukan
|
MEDIA
INDONESIA, 13 Juni 2017
MEMBACA judul ini, pertanyaan pertama yang
sangat mungkin muncul ialah apakah ada kaitan antara pertumbuhan penduduk
dengan pemerataan? Apakah pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dapat
memicu ketimpangan? Tulisan ini secara sederhana memberi penjelasan tentang
dampak pertumbuhan penduduk terhadap pemerataan pembangunan. Pembangunan
sebagai suatu proses terus-menerus menuju kehidupan yang lebih baik tentunya
harus dapat dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Bappenas menekankan pentingnya pembangunan
berkualitas, yaitu pembangunan yang tidak menciptakan ketimpangan, baik
antarkelompok masyarakat, antargenerasi, maupun antarwilayah. Oleh karenanya,
pembangunan yang berhasil tidak meningkatkan kesejahteraan semata, tetapi
juga mengikis ketimpangan yang ada. Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai
kesempatan telah menekankan bahwa salah satu fokus pemerintahan ialah
pemerataan. Ketimpangan ditandai adanya kesenjangan kesejahteraan
antarkelompok.
Dalam konteks pemerataan antarwilayah,
pertumbuhan kesejahteraan (pendapatan per kapita) di daerah yang tertinggal
harus lebih cepat jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju.
Dalam konteks pemerataan pendapatan antarpenduduk, keluarga dengan
kesejahteraan rendah peningkatan kesejahteraannya harus lebih cepat jika
dibandingkan dengan keluarga yang lebih sejahtera. Namun, kita harus
menyadari bahwa salah satu prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat
ialah pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi di suatu
daerah berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita
penduduk daerah tersebut. Secara sederhana, perhitungan pertumbuhan
pendapatan per kapita diperoleh dari pertumbuhan ekonomi dikurangi
pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan
penduduk yang juga tinggi akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita
yang rendah. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi
pertumbuhan penduduk yang rendah, akan berdampak pada tingginya angka
pertumbuhan pendapatan per kapita.
Pemerataan
antarwilayah
Dalam demografi, pertumbuhan penduduk
ditentukan tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Angka
pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat disebabkan dua hal, pertama karena
tingginya angka kelahiran dan kedua karena tingginya angka migrasi bersih (migrasi
masuk dikurangi migrasi keluar). Tingginya pertumbuhan penduduk akibat
migrasi masuk sebenarnya menjadi sinyal bahwa daerah itu memiliki daya tarik
ekonomi yang kuat. Pertumbuhan penduduk akibat tingginya angka kelahiran
menciptakan angka ketergantungan yang besar.
Secara wilayah, banyak daerah (khususnya di
wilayah timur) cenderung memiliki angka pertumbuhan penduduk yang disebabkan
tingginya angka kelahiran (total fertility rate) seperti NTT, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Maluku Utara. Hal ini berdampak terhadap
rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita di kawasan itu. Sebaliknya di
sebagian besar Kawasan Barat Indonesia, laju pertumbuhan penduduk cenderung
lebih terkendali. Padahal kondisi ekonomi di wilayah barat cenderung lebih
baik. Tingginya angka kelahiran di banyak wilayah timur Indonesia menghambat
daerah-daerah tersebut mengejar ketertinggalannya dari wilayah yang sudah
maju.
Beberapa provinsi yang sudah maju seperti
DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali justru menikmati peningkatan
kesejahteraan yang tinggi akibat angka kelahiran yang sudah sangat rendah di
wilayah tersebut. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat kesejahteraan relatif
masih rendah justru memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Tanpa
kebijakan pengendalian kelahiran yang memadai bagi provinsi yang masih
tertinggal, meningkatnya kesenjangan antarwilayah akan sulit dihindari.
Tidaklah berlebihan jika pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi salah
satu prasyarat pemerataan pembangunan.
Oleh karenanya, BKKBN sebagai institusi
pemerintah yang berperan penting dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk
harus memberikan prioritas program pada daerah dengan tingkat kesejahteraan
rendah namun pertumbuhan penduduknya tinggi. Program Kampung KB yang sudah
dicanangkan Presiden Jokowi sejak Januari 2016 lalu sebaiknya diprioritaskan
pada daerah-daerah tersebut. Tujuannya jelas, agar daerah tertinggal mampu
secara cepat mengejar ketertinggalannya dari daerah yang sudah maju. Sehingga
pemerataan pembangunan antarwilayah dapat segera diwujudkan.
Pemerataan
antarkelompok masyarakat
Jumlah anak dalam keluarga berdampak pada
kesejahteraan keluarga dalam jangka pendek dan panjang. Keluarga dengan
jumlah anak yang kecil akan memiliki rasio ketergantungan yang rendah. Beban
pembiayaan orangtua bagi anak akan rendah. Keluarga dengan jumlah anak
sedikit akan memiliki setidaknya empat keuntungan. Pertama, orangtua memiliki
kemampuan yang lebih baik dalam investasi sumber daya manusia bagi anak mereka,
khususnya gizi, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, jumlah anak yang dibesarkan
lebih sedikit, perempuan atau ibu memiliki waktu luang yang lebih banyak. Ibu
dapat masuk ke pasar kerja dan membantu perekonomian keluarga.
Ketiga, kemampuan menabung dan akumulasi
aset keluarga akan lebih baik, karena beban pembiayaan anak yang lebih
sedikit. Keempat, orangtua memiliki waktu interaksi yang lebih banyak untuk
setiap anak. Dengan kasih sayang dan kedekatan orangtua ke anak, karakter
anak cenderung terbentuk lebih baik. Keuntungan kedua dan ketiga di atas
memberi dampak langsung bagi kesejahteraan keluarga. Keuntungan pertama dan
keempat memiliki dampak bagi kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.
Kenyataannya, keluarga miskin cenderung
memiliki jumlah anak yang lebih banyak jika dibandingkan dengan keluarga
nonmiskin. Dampaknya keluarga miskin akan sulit memperbaiki kesejahteraan
mereka, sedangkan keluarga nonmiskin akan semakin meningkat kesejahteraannya.
Jika kondisi ini dibiarkan, pemerataan antarkelompok pendapatan masyarakat
akan sulit tercapai. Jurang ketimpangan akan semakin lebar. Peran program
Keluarga Berencana sangat penting.
Paralel dengan pelaksanaan program KB,
Pemerintah juga melaksanakan berbagai program perlindungan sosial seperti
Program Keluarga Harapan (PKH), program Indonesia Pintar, bantuan pangan non
tunai dan program beras sejahtera (rastra), maupun program Indonesia Sehat.
Tujuannya agar pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemerataan dapat
berlangsung secara berkelanjutan. Keberpihakan terhadap program KB akan
mendukung pemerataan pembangunan, baik antarwilayah maupun antarkelompok
masyarakat. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar