Selasa, 13 Juni 2017

Pertumbuhan Penduduk dan Pemerataan

Pertumbuhan Penduduk dan Pemerataan
Sonny Harry B Harmadi ;  Staf Ahli Bidang Kependudukan Kemenko PMK;
Ketua Umum Koalisi Kependudukan
                                               MEDIA INDONESIA, 13 Juni 2017




                                                           
MEMBACA judul ini, pertanyaan pertama yang sangat mungkin muncul ialah apakah ada kaitan antara pertumbuhan penduduk dengan pemerataan? Apakah pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dapat memicu ketimpangan? Tulisan ini secara sederhana memberi penjelasan tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap pemerataan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses terus-menerus menuju kehidupan yang lebih baik tentunya harus dapat dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Bappenas menekankan pentingnya pembangunan berkualitas, yaitu pembangunan yang tidak menciptakan ketimpangan, baik antarkelompok masyarakat, antargenerasi, maupun antarwilayah. Oleh karenanya, pembangunan yang berhasil tidak meningkatkan kesejahteraan semata, tetapi juga mengikis ketimpangan yang ada. Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan telah menekankan bahwa salah satu fokus pemerintahan ialah pemerataan. Ketimpangan ditandai adanya kesenjangan kesejahteraan antarkelompok.

Dalam konteks pemerataan antarwilayah, pertumbuhan kesejahteraan (pendapatan per kapita) di daerah yang tertinggal harus lebih cepat jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju. Dalam konteks pemerataan pendapatan antarpenduduk, keluarga dengan kesejahteraan rendah peningkatan kesejahteraannya harus lebih cepat jika dibandingkan dengan keluarga yang lebih sejahtera. Namun, kita harus menyadari bahwa salah satu prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di suatu daerah berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk daerah tersebut. Secara sederhana, perhitungan pertumbuhan pendapatan per kapita diperoleh dari pertumbuhan ekonomi dikurangi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang juga tinggi akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita yang rendah. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi pertumbuhan penduduk yang rendah, akan berdampak pada tingginya angka pertumbuhan pendapatan per kapita.

Pemerataan antarwilayah

Dalam demografi, pertumbuhan penduduk ditentukan tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat disebabkan dua hal, pertama karena tingginya angka kelahiran dan kedua karena tingginya angka migrasi bersih (migrasi masuk dikurangi migrasi keluar). Tingginya pertumbuhan penduduk akibat migrasi masuk sebenarnya menjadi sinyal bahwa daerah itu memiliki daya tarik ekonomi yang kuat. Pertumbuhan penduduk akibat tingginya angka kelahiran menciptakan angka ketergantungan yang besar.

Secara wilayah, banyak daerah (khususnya di wilayah timur) cenderung memiliki angka pertumbuhan penduduk yang disebabkan tingginya angka kelahiran (total fertility rate) seperti NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Maluku Utara. Hal ini berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita di kawasan itu. Sebaliknya di sebagian besar Kawasan Barat Indonesia, laju pertumbuhan penduduk cenderung lebih terkendali. Padahal kondisi ekonomi di wilayah barat cenderung lebih baik. Tingginya angka kelahiran di banyak wilayah timur Indonesia menghambat daerah-daerah tersebut mengejar ketertinggalannya dari wilayah yang sudah maju.

Beberapa provinsi yang sudah maju seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali justru menikmati peningkatan kesejahteraan yang tinggi akibat angka kelahiran yang sudah sangat rendah di wilayah tersebut. Sebaliknya, provinsi dengan tingkat kesejahteraan relatif masih rendah justru memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Tanpa kebijakan pengendalian kelahiran yang memadai bagi provinsi yang masih tertinggal, meningkatnya kesenjangan antarwilayah akan sulit dihindari. Tidaklah berlebihan jika pengendalian laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu prasyarat pemerataan pembangunan.

Oleh karenanya, BKKBN sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk harus memberikan prioritas program pada daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah namun pertumbuhan penduduknya tinggi. Program Kampung KB yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi sejak Januari 2016 lalu sebaiknya diprioritaskan pada daerah-daerah tersebut. Tujuannya jelas, agar daerah tertinggal mampu secara cepat mengejar ketertinggalannya dari daerah yang sudah maju. Sehingga pemerataan pembangunan antarwilayah dapat segera diwujudkan.

Pemerataan antarkelompok masyarakat

Jumlah anak dalam keluarga berdampak pada kesejahteraan keluarga dalam jangka pendek dan panjang. Keluarga dengan jumlah anak yang kecil akan memiliki rasio ketergantungan yang rendah. Beban pembiayaan orangtua bagi anak akan rendah. Keluarga dengan jumlah anak sedikit akan memiliki setidaknya empat keuntungan. Pertama, orangtua memiliki kemampuan yang lebih baik dalam investasi sumber daya manusia bagi anak mereka, khususnya gizi, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, jumlah anak yang dibesarkan lebih sedikit, perempuan atau ibu memiliki waktu luang yang lebih banyak. Ibu dapat masuk ke pasar kerja dan membantu perekonomian keluarga.

Ketiga, kemampuan menabung dan akumulasi aset keluarga akan lebih baik, karena beban pembiayaan anak yang lebih sedikit. Keempat, orangtua memiliki waktu interaksi yang lebih banyak untuk setiap anak. Dengan kasih sayang dan kedekatan orangtua ke anak, karakter anak cenderung terbentuk lebih baik. Keuntungan kedua dan ketiga di atas memberi dampak langsung bagi kesejahteraan keluarga. Keuntungan pertama dan keempat memiliki dampak bagi kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Kenyataannya, keluarga miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih banyak jika dibandingkan dengan keluarga nonmiskin. Dampaknya keluarga miskin akan sulit memperbaiki kesejahteraan mereka, sedangkan keluarga nonmiskin akan semakin meningkat kesejahteraannya. Jika kondisi ini dibiarkan, pemerataan antarkelompok pendapatan masyarakat akan sulit tercapai. Jurang ketimpangan akan semakin lebar. Peran program Keluarga Berencana sangat penting.

Paralel dengan pelaksanaan program KB, Pemerintah juga melaksanakan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Indonesia Pintar, bantuan pangan non tunai dan program beras sejahtera (rastra), maupun program Indonesia Sehat. Tujuannya agar pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemerataan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Keberpihakan terhadap program KB akan mendukung pemerataan pembangunan, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. ●